Oleh: rumahkita2010 | 15 Juni 2011

PENGASUHAN KELUARGA

PENTINGNYA POLA PENGASUHAN KELUARGA

DALAM PROSES PERKEMBANGAN ANAK

 

Oleh :

Hari Harjanto Setiawan

 

ABSTRAK

Keluarga merupakan individu yang berinteraksi dengan subsistem yang berbeda yaitu ada yang bersifat dyadic (melibatkan dua orang) dan polyadic (melibatkan lebih dari dua orang). Subsistem ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap satu sama lainnya. Hubungan pengaruh yang positif bisa berpengaruh positif pada pengasuhan pada anak. Ada empat model pengasuhan keluarga terhadap anak sebagai suatu pilihan bagi keluarga antara lain adalah Otoritatif, Otoritarian, Mengabaikan,dan Menuruti. Untuk mendapatkan pola pengasuhan yang baik maka keluarga tersebut juga harus sejahtera. Dalam tulisan ini juga mengemukakan kriteria keluarga sejahtera menurut BKKBN. Peran kognisi dalam proses keluarga mencakup kognisi, keyakinan, dan nilai orang tua tentang peran mereka sebagai orang tua dan juga mereka mempersepsi, mengelola dan memahami perilaku dan keyakinan anak mereka. Dengan demikian pengasuhan keluarga sangat penting dalamproses perkembangan anak.

 

Key words :  Child, Family, parenting, Child Development

 

I.     PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak hingga menjadi dewasa. Karena itu keluarga sebagai lembaga pertama dalam kehidupan anak akan memberikan pola dan corak bagi konsep diri anak yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya. Pengalaman interaksi dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Kesalahan interaksi dalam keluarga yang dikarenakan kurang optimalnya anggota keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga. Pandangan konstruksi perkembangan percaya bahwa ketika individu itu tumbuh mereka mendapatkan model berhubungan dengan orang lain. Ada dua variasi utama dalam pandangan ini yang satu menekankan kontinuitas dan stabilitas dalam hubungan (pandangan kontinuoitas) dan satu lagi berfokus pada diskontinuitas dan perubahan dan hubungan (pandangan diskontinuitas). Bagi sebagian orang, peran orang tua direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik. Bagi orang lain, peran orang tua datang sebagai kejutan. Ada banyak mitos tentang pengasuhan, termasuk mitos bahwa kelahiran anak akan menyelamatkan perkawinan yang gagal. Tren yang makin berkembang adalah memandang orang tua sebagai manajer atas kehidupan anak. Orang tua memegang peranan penting sebagai manajer atas kesempatan anak, dalam memantau hubungan anak dan sebagai inisiator dan pengatur hubungan sosial. Orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan mereka seiring dengan bertambahnya usia anak, mengurangi penggunaan manipulasi fisik dan lebih menggunakan logika dan prosesnya. Orang tua menghabiskan waktu yang lebih sedikit dalam perawatan, instruksi, membaca, berbincang dan bermain dengan anak pada pertengahan masa kanak-kanak dibandingkan dengan pada awal masa perkembangan anak. Pada pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, kontrol menjadi lebih bersifat regulasi bersama. Otoritarian, otoritatif, mengabaikan dan menuruti adalah empat kategori utama gaya pengasuhan. Pengasuhan otoritatif diasosiasikan dengan perilaku sosial anak yang lebih kompeten dibanding dengan gaya yang lain. Ada sejumlah alasan untuk tidak menggunakan hukuman fisik dalam mendisiplinkan anak dan dibeberapa negara hukuman fisik telah dilarang. Perlakuan yang salah terhadap anak adalah dengan banyak sisi. Memahami perlakuan yang salah terhadap anak membutuhkan informasi tentang konteks budaya dan pengaruh keluarga. Perlakuan yang salah terhadap anak membuat anak beresiko mengalami sejumlah masalah perkembangan. Pengasuhan yang baik membutuhkan waktu dan usaha.

Banyak orang tua kesulitan menangani tuntutan remaja akan otonomi. Keterikatan yang aman terhadap orang tuameningkatkan kemungkinan remaja untuk menjadi kompeten dalam hubungan sosial. Konflik dengan orang tua seringkali meningkat pada masa ini namun biasanya bersifat ringan. Konflik ini merupakan fungsi positif bagi perkembangan. Namun apabila konflik terlalu tinggi maka akan berakibat negatif bagi remaja. Saudara saling berinteraksi dengan cara yang lebih negatif dan kurang bervariasi dibanding interaksi antara orang tua dan anak. Urutan kelahiran pasti berhubungan dengan karakteristik anak, namun beberapa kritikus percaya bahwa faktor urutan kelahiran telah dipandang berlebihan sebagai penentu perilaku anak.

 

II.  PERMASALAHAN

Seiring dengan perkembangan waktu ada beberapa yang berubah dalam perannya. Sebagian penelitian menunjukan bahwa ibu yang bekerja diluar rumah secara umum tidak memiliki efek yang buruk terhadap perkembangan anak. Namun dalam keadan tertentu efek negatif dari ibu yang di bekerja ditemukan, seperti ketika ibu bekerja lebih dari 30 jam pada tahun pertama kehidupan bayi. Keluarga dalam keadaan bercerai menunjukan lebih banyak masalah penyesuaian dibanding anak-anak dari keluarga yang tidak bercerai. Seperti keluarga yang bercerai, anak-anak dalam keluarga tiri memiliki lebih banyak masalah dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga utuh. Keluarga berpendapatan tinggi lebih cenderung untuk menggunakan disiplin yang menimbulkan internalisasi; keluarga berpendapatan rendah cenderung menggunakan disiplin yang mendorong eksternalisasi. Dari berbagai permasalahan tersebut diatas maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut :

  1. Bagaimana peranan keluarga dalam perkembangan anak ?
  2. Bagaimana bentuk pola pengasuhan keluarga dalam konteks perlindungan anak?

 

III.   TUJUAN PENULISAN

Tulisan ini bertujuan untuk :

  1. Menggambarkan peranan keluarga dalam perkembangan anak.
  2. Menggambarkan  bentuk pola pengasuhan keluarga dalam konteks perlindungan anak

 

IV.   PERANAN KELUARGA

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Definisi keluarga menurut Eichler’s (1988) dalam Collins (2010) sebagai berikut :

A family is a social group that may or may not include one or more children (e.g.’ childless couples), who may or may not have been born in their wedlock (e.g.’ adopted children, or children by one adulth partner of a previous union). The relationship of the adults may or may not have its origin in marriage (e.g.’ common-law couples); they may or may not occupy the same residence (e.g.’ commuting couples). The adults may or may not cohabit sexually, and the relationship may or may not involve such socially patterned feelings as love, attraction, piety and awe. (h.28)

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Bowes & Hayes (1999) adalah sebagai berikut : “The definition of ‘family’ may be changing generally but, even within an individual family group, family membership alters as children are borm, parent divorce and remarry and grandparents die.” (h.79). Dalam kehidupan berkeluarga, orang tua (family) memilki peran yang cukup besar antara lain : (1) Menyediakan sumber pendapatan yang akan memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan dan aktifitas sosial serta rekreasional. (2) Memenuhi kebutuhan anak seperti rasa cinta, rasa aman, perhatian dan dukungan emosional yang diperlukan untuk perkembangan emosional anak. (3) Menyediakan rangsangan terhadap perkembangan intelektual, sosial dan spritual secara normal. (4) Melakukan sosialisasi anak. Sosialisasi merupakan proses “perekrutan anggota baru” ke dalam kelompok dan mengajarkan kepada mereka perilaku yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima oleh kelompok.(5) Mendisiplinkan anak dan menjaganya dari perkembangan pola perilaku dan sikap yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. (6) Melindungi anak dari kerugian fisik, emosional dan sosial. (7) Menampilkan suatu model untuk perilaku yang berkaitan dengan jenis kelamin. (8) Memelihara kestabilan interaksi dalam keluarga secara memuaskan yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. (9) Menyediakan tempat kediaman yang jelas untuk anak dan memberikan definisi yang jelas tentang tempat untuknya dalam masyarakat. (10) Sebagai perantara antara anak dengan dunia luar, membela hak-hak anak dalam masyarakat dan melindungi anak dari ketidakadilan dalam masyarakat.

Milley (1992) mengemukakan beberapa bentuk keluarga yang tidak mampu melaksanakan fungsinya, yaitu : Pertama, Peran orang tua yang tidak lengkap; yaitu sutau keluarga yang salah satu orang tuanya tidak ada, baik sementara maupun untuk selamanya, sehingga peran orang tua menjadi tidak lengkap, karena tidak ada salah satu figur yang bisa dijadikan panutan. Kedua, Menolak Peran; yaitu keluarga yang menolak peran sebagai orang tua. Orang tua tersebut merasa terbebani dengan tugas pengasuhan anak, sehingga anak-anaknya menjadi terlantar dan atau bahkan mengalami kekerasan. Ketiga, Sumber-sumber kemasyarakatan yang terbatas; adalah suatu keluarga yang hidup dan tinggal dalam lingkungan yang sumber kemasyarakatannya terbatas, seperti perumahan yang tidak layak, pengangguran, kemiskinan, diskriminasi, dan tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanusiaan lainnya. Keempat, Orang tua yang mengalami hambatan kemampuan; adalah orang tua yang tidak bisa maksimal dalam melakukan pengasuhan yang disebabkan karena kecatatan atau sakit yang menahun, ketergantuangan obat, pemabuk, dsb. Kelima, konflik peran dalam pengasuhan (intrarole conflict); Terjadi ketidakcocokan dalam proses pengasuhan antara ibu dan bapak. Mereka memiliki harapan yang berbeda terhadap anak, sehingga berdampak pada konflik model pengasuhan antara ibu dan bapak. Ketujuh, konflik peran orang tua (interrole conflict), sering kali orang tua mengalami konflik peran antara peran orang tua yang bertanggung jawab dalam memberikan pengasuhan secara optimal kepada anak dengan perannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan peran sosial lainnya. Kedelapan, anak yang mengalami hambatan aktivitas / cacat; Milley kemudian menambahkan apabila suatu keluarga atau orang tua tidak mampu melaksanakan perannya yang disebabkan karena sesuatu hal, maka masyarakat seharusnya berperan sebagai parent patriae, yaitu peran yang mengambil alih peran orang tua yang tidak mampu memberikan pengasuhan / perlindungan pada anaknya. Di samping itu masyarakat juga melakukan pelarangan untuk mencegah timbulnya perlakuan kesewenangan dan penelantaran anak.

Fungsi sosial keluarga menurut perspektif Zastrow (1999) ada lima adalah sebagai berikut :

  1. Replace of population (pembaharu populasi) yaitu setiap masyarakat memiliki system tersendiri untuk menambah jumlah anggota masyarakatnya, dan keluarga dianggap sebagai unit sosial yang menghadirkan anak-anak sebagai anggota masyarakat.
  2. Care of the young (perawatan anak) adalah anak-anak yang dilahirkan memerlukan perawatan dan perlindungan yang dilakukan oleh keluarga.
  3. Socialization of new members (Sosialisasi) adalah keluarga menyediakan anggota-anggota masyarakat yang produktif, dimana keluarga menjadi tempat untuk mensosialisasikan nilai dan norma yang ada di masyarakat.
  4. Regulation of sexual behavior (regulasi perilaku seks) adalah keluarga menyediakan tempat untuk mengatur pelaksanaan hubungan seksual.
  5. Source of affection sumber kasih sayang) adalah keluarga memberikan pemuasan kebutuhan yang manusiawi, dukungan emosional dan aturan-aturan yang positif yang dapat membantu terwujudnya keteraturan kehidupan sosial.

V.  PENGASUHAN KELUARGA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN ANAK

A.      Pengasuhan Salah Terhadap Anak

Kobin dalam Bowes & Hayes (1999) mengidentifikasi ada 3 level definisi abuse antara lain :

The first level includes ‘practices which are viewed as acceptable in the culture in which they occur, but as abusive or neglectful by outsiders’. The second involves ‘indiosyncratic abuse or neglect’, which includes those behaviors that ‘fall outside the range of acceptability’ for that society. The third level concerns societal conditions such as poverty, homelessness and laclk of health care that are beyond the control od individual parents. (h.140)

Permasalahan yang dihadapi oleh anak (child maltreatment) menurut Crosson & Tower (2007) menggolongkan menjadi empat sebagai berikut : “Child abuse and neglect fall into specific categories with different symptoms and different etiologies. The four categories most often used are physical abuse, physical neglect, sexual abuse, and emotional or psychological abuse” (h.190). Hal yang sama juga dikatakan oleh Dubois, 2005) bahwa kesewenang-wenangan terhadap anak (child maltretment), dapat dikatagorikan dalam empat jenis yaitu : perlakuan salah secara fisik (physical abuse), perlakuan salah secara emosional (emotional abuse/ psychological maltreatment), penelantaran anak (child neglect), dan perlakuan salah secara seksual (sexual abuse) ( h.375). Menurut Suharto (2005) beberapa permasalahan anak yang termasuk dalam katagori perlakuan salah terhadap anak (child maltretment), meliputi :

1)Anak yang mengalami pengabaian (child neglect) dan eksploitasi (child exploitation), 2)Anak yang berada dalam kondisi darurat 3)Anak yang diperdagangkan (child traficking) 4) Anak yang terlibat kriminalitas atau berkonflik dengan hukum 5)Anak yang terlibat dalam produksi dan perdagangan obat terlarang,termasuk anak korban penyalahgunaan NAPZA, 6) Anak korban HIV \ AIDS dan 7) Anak korban diskriminasi sosial. (h.161)

Dubois (2000) mendefinisikan physical abuse sebagai sebuah tindakan yang berakibat pada luka-luka secara fisik atau yang berisiko dapat menyebabkan luka (h.15). Sedangkan Crosson Tower (2007) mendifinisikan “physical abuse of children as a nonaccidental injury inflicted on a child”(190). Dari kedua definisi tersebut child abuse merupakan tindakan dengan cara disengaja yang dilakukan oleh orang lain baik oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak.

Phisical neglect menurut Polansky dan Colleagues (1975) yang dikutip oleh Crosson & Tower (2007) mendefinisikan sebagai berikut :

Child neglect may be defind as a condition in which a caretaker responsible for the child either deliberately or by extraordinatory inattentiveness permits the child to experience available suffering and/or fail to provide one or more of the ingredients generally deemed essential for developing a person’s physical, intellectual and emotional capacities. (195)

Child neglect merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. Lebih lanjut Dubois (2005) menjelaskan bahwa yang termasuk dalam penelantaran anak meliputi penelantaran secara fisik (pengabaian terhadap pelayanan kesehatan), penelantaran pendidikan (pengabaian terhadap anak sehingga tidak dapat bersekolah), dan penelantaran secara emosional (pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan kasih sayang) (h.373). Penelantaran terhadap anak (child neglect) merupakan tindakan yang disengaja dan kebanyakan dilakukan oleh orangtuanya sendiri yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Penelantaran ini dapat berakibat buruk bagi anak antara lain perkembangan fisik dan emosional dan intelektual menjadi terganggu.

Sexual abuse seringkali berupa tindakan seksual terhadap seorang anak dimana anak tersebut tidak menghendakinya, biasanya dilakukan dengan melalui paksaan menggunakan kekuatan, ancaman dengan tindakan kekerasan. Menurut Crosson & Tower (2007) “sexual abuse refer to sexual activity with a child where the child is being used for sexual stimulation by the other person, usually an adult (Myersat et.al.’2002) (h.200). Sexual abuse dapat berupa sodomi, pornografi anak, berbagai bentuk kegiatan seksual yang pada dasarnya belum dipahami oleh anak, merayu dan persetubuhan baik dengan orang lain maupun dengan saudara sekandung (incest). Crosson & Tower (2007) mengemukakan tipe sexual abuse sebagai berikut “sexual abuse may be devided into several categories : incest or familial abuse; extra familial molestation; exploitation through pornography, prostitution, sex rings, or cults; and abuse within institution”.(h.200)

Emotional or Psychological abuse adalah perilaku orangtua atau pengasuh yang secara sadar dilakukan sehingga merugikan anak secara emosional. Definisi yang dikemukakan Crosson & Tower (2007) bahwa :

Emotional abuse refers to undermining the self-esteem of a child, or humiliating, belitting, rejecting, isolating, or terrorizing a child. Some authors suggest that the term emotional abuse be amended to physical abuse as this type af abuse is a pattern of physically destructive behavior (Bingeli and Jart, 2001). Although psychologically abuse is an integral part of neglect and physical and sexual abuse, it is one type of assault that can also stand alone. (h.210)

Perilaku yang dapat dikatagorikan sebagai emotional maltreatment meliputi : penolakan, pengisolasian, teror atau tindakan yang menimbulkan kengerian, pengabaian dan penyalahgunaan.

Akibat pengasuhan yang salah pada anak pada perkembangan antara lain adalah pengendalian emosi yang huruk, masalah keterikatan, masalah dalam hubungan dengan peer group, kesulitan beradaptasi di sekolah dan masalah psikologis lainnya (Azar, 20022); Cicchetti & Toth, 2005, 2006).

 

B.       Model Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Gaya pengasuhan menurut Diana Baumrid (1971) dalam Santrok (2007, h.167) mengemukakan empat gaya pengasuhan keluarga terhadap anak adalah sebagai berikut :

  1. Pengasuhan ototitarian adalah gaya yang membatasi dan menghukum dimana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua yang otoriter menerapkan batas dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal. Orang tua yang otoriter akan berkata “lakukan dengan caraku atau tak usah.” Orang tua yang otoriter mungkin juga memukul anak, memaksakan aturan secara kakutanpa menjelaskannya. Dan menunjukan amarahnya pada anak. Anak dari orang tua yang otoriter sering kali tidak bahagia, ketakutan, minder ketika membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai aktivitas dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Anak dari orang tua yang otoriter mungkin berperilaku agresif.
  2. Pengasuhan otoritatif,  mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Tindakan verbal member dan menerima dimungkinkan, orang tua bersifat hangat dan penyayang terhadap anak. orang tua yang otoritatif mungkin merangkul anak dengan mesra dan berkata, “Kamu tahu, kamu tak seharusnya melakukan hal itu. Bari kita bicarakan bagaimana kita bisa menangani situasi tersebut lebih baik lain kali.” Orang tua yang otoritatif menunjukkan kesenanganan dan dukungan sebagai respon terhadap perilaku konstruktif anak. mereka juga mengharapkan perilaku anak yang dewasa, mandiri dan sesuai dengan usianya. Anak yang memiliki orang tua yang otoritatif sering kali ceria, bisa mengendalikan diri dan mandiri, dan berorientasi pada prestasi. Mereka cenderung untuk mempertahankan hubungan yang ramah dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa, dan bisa mengatasi stress dengan baik.
  3. Pengasuhan yang mengabaikan, adalah gaya dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. anak yang memiliki orang tua yang mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting dari pada diri mereka. Anak-anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial. Banyak diantaranya mereka pengendalian yang buruk dan tidak mandiri. Mereka seringkali memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa, dan mungkin terasing dari keluarga, dalam masa remaja, mereka mungkin menunjukan sikap suka membolos dan nakal.
  4. Pengasuhan yang menuruti, adalah gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua macam ini membiarkan anak melakukan apa yang ia inginkan. Hasilnya, anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berharap mendapatkan keinginannya. Beberapa orang tua sengaja membesarkan anak mereka dengan cara ini karena mereka percaya bahwa kombinasi antara keterlibatan yang hangat dan sedikit batasan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri. Namun anak yang memiliki orang tua yang selalu menuruti jarang belajar menghormati orang lain dan dan mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilakunya. Mereka mungkin mendominasi, egosentris, tidak menuruti aturan dan kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya.

Keempat klasifikasi pengasuhan ini melibatkan kombinasi antara penerimaan dan sikap responsif di satu sisi serta tuntutan dan kendali di sisi lain (Maccoby & Martin, 1983) digambarkan dalam tabel berikut:

  Menerima, responsif Menolak, tidak responsif
Menuntut dan mengontrol

Otoritatif

Otoritarian

Tidak menuntut dan tidak mengontrol

Mengabaikan

Menuruti

 

Gambar diatas memperlihatkan bahwa pengasuhan otoritatif cenderung merupakan gaya yang paling efektif, dengan alasan (Hart, Newell, & Olsen, 2003; Steinberg & Silk, 2002) dalam (Santrok, 2007, h.168) sebagai berikut :

  1. Orang tua yang otoritatif menerapkan keseimbangan yang tepat antara kendali dan otonomi, sehingga member anak kesempatan untuk membentuk kemandirian sembari member standar, batas dan panduan yang dibutuhkan anak (Reuter &Conger, 1995).
  2. Orang tua yang otoritatif lebih cenderung melibatkan anak dalam kegiatan member dan menerima secara verbal dan memperbolehkan anak mengutarakan pandangan mereka (Kuczynski & Lollis, 2002). Jenis diskusi keluarga ini membantu anak memahami memahami hubungan sosial dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang kompeten secara sosial.
  3. Kehangatan dan keterlibatan orang tua yang diberikan oleh orang tua yang oleh orang tua yang otoritatif membuat anak lebih bisa menerima pengaruh orang tua (Sim, 2000).

 

C.      Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera merupakan bentuk ideal dalam proses perkembangan pada anak. Konsep keluarga sejahtera ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan kesejahteraan keluarga pada Pasal I Ayat (2) sebagai berikut : “Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dengan lingkungan.” Definisi tersebut  maka keluarga dikatakan sejahtera jika memenuhi hal berikut ini :

  1. Ada kebersamaan hidup antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh perkawinan sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2, Ayat (1) Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
  2. Keluarga tersebut anggota-anggotanya minimal terdiri dari seorang suami, istri dengan atau tanpa anak.
  3. Keluarga tersebut terjadi hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
  4. Tiap-tiap anggota keluarga baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga mampu melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam keluarga.
  5. Sesuai dengan fungsinya, maka keluarga tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak bagi anggota-anggotanya.
  6. Mengingat bahwa ukuran kesejahteraan sangat dinamis, maka dalam pemenuhan kebutuhan sangat ditentukan oleh kondisi masing-masing keluarga.

Tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN dirumuskan kedalam 5 tahapan sebagai berikut :

  1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan spiritual, sandang, papan dan kesehatan.
  2. Keluarga sejahtera I, merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transpotrasi.
  3. Keluarga sejahtera II, adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
  4. Keluarga Serjahtera III, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
  5. Keluarga Sejahtera III Plus, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan serta memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Keluarga yang sejahtera akan mempengaruhi pola pengasuhannya terhadap anak dalam masa perkembangannya. Hubungan timbal balik adalah sosialisasi yang berpengaruh dua arah, seperti yang dilustrasikan berikut adalah hubungan perkawinan, pengasuhan dan perlaku anak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung (Belsky,1981 dalam Santrock, 2007, h.158).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya kepuasan perkawinan seringkali menghasilkan pengasuhan tang baik dan hubungan perkawinan memberikan dukungan yang penting bagi perkawinan (Cumings dkk, 2002; Fincham &Hall, 2005 dalam Santrock, 2007). Sehingga program penguatan perkawinan dapat memperbaiki kualitas pengasuhan terhadap anak.

 

 

VI.   KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.      Kesimpulan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang posisi strategis bagi perkembangan kepribadian anak. keluarga yang ideal akan membentuk pribadi-pribadi anak-anak yang ideal pula dan pada akhirnya anak-anak yang ideal akan mewujudkan  masa depan masyarakat dan Negara yang ideal juga. Perwujudan kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yaitu dalam suatu keluarga diharapkan ada suatu keharmonisan, hubungan yang penuh kemesraan dan kasih sayang yang merupakan dambaan setiap orang. Keharmonisan tersebut akan diperlihatkan melalui jalinan relasi baik yang bersifat fisik maupun relasi psikis.  Pengasuhan (parenting) keluarga pada anak-anak memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar, namun sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. Kebanyakan orang tua mempelajari praktek pengasuhan dari orang tua mereka sendiri. Sebagian praktik tersebut mereka terima, namun sebagian lagi mereka tinggalkan. Suami dan istri mungkin saja membawa pandangan yang berbeda mengenai pengasuhan ke dalam pernikahan.

 

B.       Rekomendasi

Dari tulisan tersebut diatas maka dapat direkomendasikan kepada berbagai pihak antara lain:

  1. Pengasuhan dalam keluarga tidak boleh di abaikan atau berjalan seadanya, namun pengasuhan adalah tugas utama didalam hidup berumah tangga dan jangan sampai kesibukan pekerjaan melupakan tugas pengasuhan.
  2. Konflik perkawinan, berbagai bentuk kekerasan, dan penggunaan hukuman harus dihindari dalam proses pengasuhan terhadap anak.
  3. Pemerintah, diharapkan dapat membuat kebijakan yang ketat  berupa perumusan undang-undang dalam hal pengasuhan keluarga pada anaknya karena apabila pengasuhan anak baik, maka akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan berprestasi serta akan memajukan negara di masa mendatang.
  4. Sosialisasi pentingnya pola pengasuhan keluarga terhadap anak harus terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

 

Bowes & Hayes, (1999), Children, Families and Communities, Contexts and Consequences, Oxford University Press.

Collins, Donald at al. (2010), An Introduction to Family Social Work, Third Edition, Brooks/cole, Cengage Learning

Crosson, Cynthia & Tower (2007), Exploring Child Welfare, A Practical Perspective, Fourth Editions, Pearson Education Inc.

Dubois, Brenda & Karla Krogsrud Miley (2005) edisi ke lima, Social Work: An Empowering Provession, Boston : Pearson

Jowith and Steve, Social Work with Children & Families, Learning Matters

Miller-Perrin, Cindy L & Perrin, Robin D, (2007), Child Maltreatment, An Introduction, Second Edition, Sage Publication.

Santrock, John W (2009), Child Development, Twelfth Edition, University of Texas at Dallas, McGraw-Hill International Edition.

Shireman, Joan, (2003) Critical Issues In Child Welfare, Columbia University Press, New York.

Van Hook, Mary Patricia (2008), Social Work Practice with Families, a resiliency-based approach, Lyceum Books Inc

Webb, Nancy Boyd,  (2003) Social Work Practice With Children, The Guilford Press,

Zastrow, Charles (1996), Introduction to Social Work and Social Welfare, Sixth Edition, Thomson Publishing Company.

———————(2004) Introduction to Social Work and Social Welfare, eight Edition, Thomson Publishing Company.

 

 

Konvensi dan Undang-undang :

 

Undang-undang No 4  Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992

 

 

Penulis :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia dan sedang menempuh pendidikan S3 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial  pada Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

 

Oleh: rumahkita2010 | 10 Desember 2010

COMMUNITY DEVELOPMEN

ANAK JALANAN

DIKAMPUNG MISKIN PERKOTAAN

(Studi Kasus Penerapan Metode Community development di “Pedongkelan”)

HARI HARJANTO SETIAWAN

 

ABSTRACT

The Community development programs are preventive in aproach. This approach offers an alternative to institutionalization of street children. It is a atemt address the problem where it stars the family and the community of the child. The Community development process on the families of street children and others urban poor children and their community to enable them to make those change within themselves that will lead to change in opportunities for their children to keep them of the streets. It has several main components: advocacy, community organization, livelihood development and educational assistance including value clativication and skills trainimg. Family in the Kampung Pedongkelan have high risk, because they unable to fulfill need of his life and perforced to employ its child as street musician, sale of newspaper, worker of park and sale of water. This children in general, still live with family. This street children is categorized as children at high risk, so that choose model in handling is with model of Community development that is one of the model handling of street children applying strategy to return to family and prevent children become street children. Handling bases aimed at reinforcement of family function, income generating and utilization of potency had by community. Goal of Community development is to improve ability of family as society member in protecting, mothering and fulfilling of children right.

Key words : Street Children, Kampung Miskin Perkotaan, Community development.

  1. 1. PENDAHULUAN

Dunia anak jalanan merupakan sebuah dunia yang ada dalam dunia kita. Mereka hadir bersama kita, tetapi kebanyakan masyarakat menganggap mereka sebagai gangguan. Mereka diperlakukan sebagai suatu kelompok yang berada di luar lingkungan masyarakat sendiri (sub kultur spesifik). Anak-anak jalanan akan selalu ada bahkan mungkin untuk seterusnya, ketika pembangunan itu sendiri tidak berhasil menghentikan penggusuran terhadap kelompok-kelompok marjinal perkotaan. Sayangnya lembaga-lembaga yang beregerak dalam program-program anak jalanan sering kali menggunakan ukuran kesuksesan mereka dalam hitungan ”jumlah anak yang kembali ke keluarga atau keluar dari jalanan”. Petugas bahkan menggunakan metode represif yang disebut ”garukan” dengan melakukan penangkapan dan memindahkan mereka ke jalanan ketempat lain. Kalau ukuran ”jumlah” digunakan sebagai indikator, maka seorang aktivis yang bekerja untuk anak jalanan bergurau bahwa program pembangunan di Indonesia yang paling berhasil adalah program anak jalanan, karena setiap tahun kita berhasil meningkatkan jumlah anak jalanan. Sebagian lembaga lain cenderung untuk merancang tujuan program anak jalanan untuk ”memanusiakan kembali anak jalanan” (yang biasa dikenal dengan istilah ”resosialisasi”) karena nilai-nilai anak jalanan dianggap tidak manusiawi dan liar. Dengan pandangan ini, anak dipandang sebagai klien atau orang yang penyakitan. Mengapa kita tidak membuang jauh-jauh semua angka statistik dan segala penilaian mengenai anak jalanan? Ketika kita kita memasuki dunia ”mereka”, sudut pandang siapa yang seharusnya kita gunakan sebagai kacamata? Sudut pandang kita atau sudut pandang anak jalanan? Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena hingga saat ini perlakuan terhadap anak jalanan benar-benar tidak adil. Program-program anak jalanan lebih banyak dibuat bukan untuk kepentingan anak jalanan dan tidak menempatkan sebagai dirinya sendiri.

Tulisan berikut akan mengupas kehidupan anak jalanan yang hidup di salah satu kampung miskin perkotaan di Jakarta Timur yaitu kampung Pedongkelan. Metode yang dipakai dalam hal ini adalah dengan Community development yang lebih menyoroti tentang kondisi masyarakat dan keluarga anak jalanan karena anak sebenarnya adalah korban akibat dari kesalahan sistem keluarga, masyarakat dan bahkan kebijakan negara.

 

  1. 2. GAMBARAN LOKASI KAMPUNG PEDONGKELAN

Kampung Pedongkelan adalah bagian dari RW.15, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Kampung ini mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Menurut data dari RW.15, kampung ini dihuni kurang lebih 1.000 kepala keluarga, baik yang legal maupun ilegal.  Dari 1.000 kepala keluarga tersebut, lebih dari 200 keluarga yang tergolong miskin. Penduduk kampung pedongkelan bersifat heterogen dan sebagian besar adalah pendatang sehingga warga cenderung hidup dalam kelompok-kelompok menurut asal daerahnya. Masyarakatnya bertempat tinggal  diatas air yang rumahnya terbuat dari bilik-bilik kayu. Dilihat dari sisi ekonomi dan fasilitasnya, kampung ini tergolong miskin dan tertinggal dibanding di wilayah lain di Kelurahan Kayu Putih, selain miskin, kumuh dan padat penduduk, Kampung Pedongkelan sering terkena banjir kalau hujan. Rumah-rumah umumnya sempit dan tidak ada pembagian fungsi ruangan yang jelas, sehingga tidak memenuhi syarat fungsi sebuah rumah terutama untuk privacy.

 

Status tanah ini sebagian adalah milik perumahan Pulo Mas dan Adam Malik. Dengan kata lain status tanah mereka adalah ilegal, bahkan sudah beberapa kali akan diadakan penggusuran. Dilihat dari sisi tata kota, lokasinya berdekatan dengan pusat kegiatan perekonomian yang terletah di sebelah perempatan Coca-cola (by Pass), kearah timur menuju Terminal Pulogadung, arah utara menuju ke Tanjung Priuk, arah barat menuju ke Senen dan arah selatan menuju ke jatinegara. Jika malam hari, daerah ini dikenal daerah rawan. Kedekatan dengan berbagai pusat kegiatan ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan penduduknya. Pusat-pusat tersebut memberi peluang pekerjaan sektor informal terutama perempatan Coca-cola yang selalu ramai dan macet oleh kendaraan. Penduduk banyak memanfaatkan tersebut dengan berdagang koran, air mineral, mengelap mobil, meminta-minta dsb. Sebagian besar dari mereka melibatkan anak-anak untuk menghidupi keluarganya.

Penyebab anak turun ke jalan adalah masalah ekonomi keluarga yang menuntut anak untuk ikut andil dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Rata-rata penghasilan keluarga sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya terutama anak-anaknya. Dengan pendapatan yang kurang tersebut, mereka terpaksa mengkaryakan anaknya untuk membantu perekonomian keluarganya. Sebagian besar mata pencaharian keluarga adalah sebagai pedagang asongan dan pengelap mobil,  dengan penghasilan rata-rata Rp.10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- perhari. Pendapatan yang minim menyebabkan keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehingga memaksa mereka mengajak anak-anak membantu mencukupi kebutuhan. Anak-anak tersebut bekerja sebagai pengamen, pengelap mobil dan ada juga yang dagang koran. Kondisi yang menyedihkan, diantaranya adalah adanya praktek renternir. Bunga yang ditentukan renternir berkisar antara 20-30%. Karena terdesak oleh kebutuhan keluarga, maka tidak jarang dari mereka yang meminjam uang dari renternir. Bunga yang tinggi ini menyebabkan usaha mereka tidak berkembang karena keuntungannya habis dipakai untuk membayar hutang. Penduduk sudah terbiasa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan cara ”gali lobang tutup l

Hampir setiap keluarga memiliki anak (jalanan) yang pada umumnya pendidikannya hanya sampai tingkat SD dan bahkan ada yang tidak bersekolah. Mereka pulang ke rumah baik secara teratur, tiap hari bertemu dengan orangtuanya tidak teratur pulang ke rumah. Dalam lingkungan komunitas mereka, sarana drainase dan sanitasi, rumah yang sempit, kurang sarana ber­main. Mempunyai jumlah anak banyak dan pendapatan mereka di bawah garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti itu, anak-anak memperoleh tekanan untuk bekerja dan sebagian besar meluangkan wak­tunya di jalanan. Bagi mereka persoalan menjadi bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup, bukan lagi bagaimana bisa bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan Program pengembangan masyarakat (Community development) yang diarahkan untuk me­ngatasi masalah-masalah keluarga dan masyarakat dalam persfektif ko­munitas yang menyebabkan anak-anak menjadi anak-anak jalanan. Komunitas seperti ini biasanya miskin, kurang akses terhadap sumber-sumber dan pela­yan­an, kurang akses dan kekuatan terhadap peluang-peluang dengan pendapatan yang memang terbatas. Program pengorganisasian dan pengembangan masyarakat bertujuan untuk membantu komunitas mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan, mobilisasi sumber-sumber internal dan eks­ternal dan melibatkan mereka dalam pemecahan masalah, sebagai bagian partisipasi seluruh masyarakat dalam kehidupan mereka.

 

Dalam prosesnya, mencakup peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan dan sumber-sumber yang dimiliki, melatih wakil-wakil dan kader-kader masyarakat untuk advokasi dan mobiliasi sumber-sumber eksternal, dan menyusun jaringan kerja untuk akses terhadap pelayanan dan kesempatan yang mendukung pengembangan masyarakat. Fokus program adalah keluarga anak jalanan, anak-anak miskin lainnya, dan komu­ni­tas yang mampu mengadakan perubahan-perubahan dan memperi peluang anak-anak mereka untuk keluar dari jalanan.

 

 

  1. 3. PERMASALAHAN SOSIAL ANAK JALANAN DI KAMPUNG PEDONGKELAN

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Pedongkelan adalah anak-anak yang kurang terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan seperti banyaknya anak usia sekolah tidak bersekolah atau terancam putus sekolah, kekurangan gizi dimasa pertumbuhan, dan banyaknya anak yang putus sekolah. Hal ini menunjukan bahwa kampung tersebut mempunyai tingkat kerawanan keluarga yang cukup tinggi, karena keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dan terpaksa mengkaryakan anaknya untuk bekerja di jalan sebagai pengamen, pedagang koran dan lain-lain. Anak-anak ini pada umumnya masih tinggal bersama orang tuanya dan ke jalan hanya beberapa jam saja membantu orang tuanya. Anak jalanan ini dikategorikan anak yang mempunyai resiko tinggi untuk menjadi anak jalanan (children at hight risk).

 

Keberadaan orang tua anak jalanan dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut menciptakan suatu ciri-ciri social budaya  tertentu. Pertama, Kondisi keluarga tua anak jalanan di daerah tersebut sangat rawan dan rapuh dimana banyak yang single parents dan rata-rata bapaknya kawin lagi sehingga mereka tinggal dengan ibu atau dengan kakek/neneknya, nilai kekeluargaan saling mneghormati masih tumbuh diantara mereka namun kadang rapuh, sering terjadi cecok diantara mereka sehingga anak yang menjadi korbannya. Pemicu perselisihan tersebut disebabkan masalah ekonomi. Kedua, keuletan bekerja dan mencari nafkah orang tua anak jalanan sangat tinggi. Pekerjaan yang mereka lakukan antara lain pemulung, pengasong, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Ketiga, rata-rata mereka tidak pernah sekolah sehingga masih ada diantara mereka yang melek huruf abjad. Keempat, agama mereka mayoritas Islam, ada yang rajin melaksanakan agamanya dan ada yang masa bodoh untuk melaksanakan ibadah agamanya, hal ini disebabkan kesibukkan dan pergulatan kehidupan yang sulit. Kerapuhan agama memudahkan sekelompok agama lain mengajak mereka untuk mengikutinya dengan memberikan bantuan makanan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kelima, nilai-nilai ketetanggaan diantara keluarga di wilayah tersebut disatu sisi mereka sangat dekat dan bermasyarakat namun sisi lain kurang saling kenal. Keenam, kebanyakkan penduduk adalah pendatang, mereka kontrak rumah petakkan, biasanya pendatang asal daerah tertentu akan berkumpul dan berbaur disitu, misalnya Jawa, Madura, Sunda, Medan, Palembang, Padang, sehingga menimbulkan keberagaman nilai budaya, selain itu menimbulkan kelompok-kelompok kedaerahan yang dapat memicu dan rawan akan terjadinya masalah apabila kurang hati-hati dalam bersosialisasi. Ketujuh Kriminalitas, tingginya kejahatan dan masalah social lainnya, menyebabkan wilayah ini sangat rawan akan kriminalitas dan kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan, biasanya akan membagikan hasil kejahatannya diwilayah tersebut. Permasalahan social lainnya yaitu tempat daerah ini merupakan tempat berkumpulnya kapak merah, waria dan PSK. Penjualan togel serta pereedaran narkoba juga sangat tinggi. Kedelapan, keterlibatan mereka dalam bekerjasama menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan masih kurang dikarenakan sibuk dengan urusan masing-masing dan mereka telah membayar iuran wajib kebersihan dan keamanan secara rutin sehingga mereka kurang peduli terhadap kondisi lingkugan disekitarnya. Kesembilan, memberikan bantuan kepada mereka menyebablan masyarakat menjadi tergantung terhadap bantuan dan subsidi dari pemerintah maupun LSM. Kesepuluh, Kondisi ekonomi rendah dan berpenghasilan antara 10.000 – 25.000 perharinya. Kesebelas, status tempat tinggal mereka kebanyakan di daerah garapan dan tidak resmi seperi dipinggir kali, pinggir danau maupun lokasi yang bukan diperuntukkan untuk rumah.

 

Penanganan anak jalanan ini sangat penting karena anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang terbaik bagi anak dan  berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kita harus menyadari bahwa terhambatnya pemenuhan hak-hak anak terutama pada anak jalanan akan berdampak pada kelangsungan hidup anak itu sendiri, maupun bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu kebijakan pemerintah harus lebih memberdayakan kaum miskin dengan meningkatkan akses kaum miskin terhadap sumberdaya produktif  dan pelayanan serta meningkatkan keterkaitan kebijakan program pemerintah yang berfihak terhadap anak dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang tua anak jalanan, progran pendidikan murah dengan memperhatikan hak-hak anak sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik (the best) dan tidak menjadi generasi yang hilang di masa mendatang (lost generation)

 

 

  1. 4. PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAME)

 

Program penanganan anak jalanan sampai saat ini cenderung lebih dititik beratkan pada upaya pemberdayaan langsung kepada anak. Pelayanan kepada keluarga atau orang tua sebagai penyebab anak turun ke jalan, belum tersentuh. Menurut perkembangannya penyebab banyaknya anak anak jalanan di kota-kota besar bersumber dari keluarga baik yang mengalami kemiskinan maupun keretakan hubungan orang tua. Irwanto (1999, h.1) mengemukakan asumsi dasar intervensi terhadap permasalahan anak jalanan bahwa “Pemahaman terhadap situasi anak jalanan saja tidak akan memberikan jalan keluar yang efektif. Agar sebuah intervensi efektif, maka diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai masyarakat dan keluarga anak jalanan.Pemahaman makro (struktural) dan mikro (dinamika keluarga) sangat dibutuhkan”.

 

Community development adalah salah satu model penanganan anak jalanan yang menerapkan strategi pengembalian anak kepada keluarga dan mencegah anak-anak menjadi anak jalanan. Anak yang menjadi sasaran adalah anak yang masih berhubungan atau tinggal dengan keluarganya. Basis penanganan diarahkan pada penguatan fungsi keluarga, peningkatan pendapatan dan pendayagunaan potensi yang dimiliki masyarakat. Anak-anak semacam ini memperoleh pendidikan formal dan non formal memenuhi kebutuhan dasar, pengisian waktu luang, dan lain sebagainya. Tujuan Community development adalah meningkatkan kemampuan keluarga dan angguta masyarakat dalam mellindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Menurut Childhope Asia (1990, h.2) mengemukakan bahwa “Program pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan pencegahan. Pendekatan ini merupakan pendekatan alternative untuk melembagakan anak jalanan. Hal ini merupakan suatu usaha mengatasi masalah yang dimulai dari keluarga dan masyarakat. Proses pendekatan berbasis masyarakat berlangsung pada keluarga anak jalanan, anak miskin perkotaan, dan masyarakatnya yang memungkinkan mereka menciptakan perubahan dan peluang-peluang bagi mereka dan anak-anaknya. Beberapa bagian komponennya antara lain ; advokasi, pengorganisasian masyarakat, peningkatam pendapatan, bantuan pendidikan yang meliputi (klarivikasi nilai dan pelatihan ketrampilan). Community development yang dimaksud disini adalah penanganan anak jalanan dengan mengembangkan wilayah dampingan yang keluarganya mempunyai anak jalanan. Biasanya mereka berkelompok dalam suatu wilayah yang illegal serta kondidimua kumuh.

Dalam mengembangkan suatu program, khususnya Community development tidak dapat dilepaskan dari suatu proses yang harus dilalui. Proses tersebut sebelumnya secara sistematis harus direncanakan. Perubahan percepatan tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain factor perencanaan program dan kondisi masyarakat yang akan kita ubah. Tahapan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat menurut Adi (2001. h.173-179) adalah ; 1) Tahap Persiapan yang didalamnya meliputi penyiapan tugas dan penyiapan lapangan, 2) Asessment, yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya yang dimiliki, 3) Perencanaan alternative, Tahap ini community worker secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana caya mengatasinya, 4) Pemformulasian rencana aksi, Pada tahap ini agen perubahan(community worker membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformukasi gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitanya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana, 5) Pelaksanaan program atau kegiatan, tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga, 6) Evaluasi, sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, 7) Terminasi, merupakan tahap ‘pemutusan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahapan tersebut merupakan siklus guna mencapai perubahan yang lebih baik terutama setelah dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian siklus dapat berbalik di beberapa tahapan yang lain.

 

Program penanganan anak jalanan berbasis masyarakat bertujuan agar tercipta keberfungsian social keluarga dan masyarakat, sehingga akan berdampak pada salah satu anggota keluarga yaitu anak terpenuhi hak-hanya sebagai seorang anak. Berikut adalah proses pemberdayaan orang tua anak jalanan rumah singgah. Adapun tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

 

Tahap Persiapan

 

Proses pada tahap ini antara lain : Pertama, Memasuki masyarakat yang merupakan prasyarat bagi organisasi yang memiliki program anak, generasi muda dan keluarga untuk memiliki perijinan sebelum melakukan kegiatan.  Pemilikan perijinan ini dapat dilakukan pada Rt/Rw atau kelurahan setempat. Tujuan perijinan ini adalah supaya kita mendapat dukungan dari pemerintahan setempat untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan proses ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan standar-standar yang ditentukan. Setelah selesai meminta ijin kepada pemerintahan setempat maka proses selanjutnya bisa langsung dengan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat biasanya telah dipersiapkan untuk masuknya pekerja sosial yang akan bekerja dengan masyarakat tersebut. Persiapan yang biasanya dilakukan oleh pekerja sosial antara lain dengan: Penjajagan awal tentang masyarakat yang bersangkutan dan pertemuan ramah tamah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, terutama dengan pimpinan masyarakat, pimpinan agama dan pemuka lainnya, kepala sekolah, para pekerja pemerintahan, para pekerja sosial, yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut masing-masing mengemukakan visi dan tujuan mengenai situasi anak jalanan. Hal ini merupakan orientasi serta awal mula membangkitkan kesadaran mereka. Dengan demikian tujuan khusus dan strategi dari proses ini harus direncanakan dengan baik. Pada proses ini kehati-hatian harus benar-benar dijalankan sehingga tidak ada seorangpun yang dianggap sebagai pemuka masyarakat atau orang berpengaruh atau ada yang dianggap tersisihkan. Diantara mereka bisa jadi adalah pemimpin formal yang berperan atau dapat mempengaruhi sikap dan perilaku didalam komunitas. Mereka harus dilibatkan dalam pertemuan ramah-tamah untuk mengemukakan pendapat tentang masalah anak jalanan dan penangannya.Setelah proses ini berjalan, Pekerja Sosial mengadakan kunjungan ke keluarga yang memiliki anak jalanan dan mewawancarai mereka tentang situasi yang mereka hadapi dan situasi masyarakat dimana mereka tinggal. Dengan demikian pekerja sosial melibatkan diri dalam masyarakat dan memiliki cara pandang yang sama dengan masyarakat mengenai situasi tersebut. Suatu hal yang penting selama proses berlangsung, Pekerja Sosial tidak mengesankan bahwa dia akan memberikan sesuatu pada masyarakat. Dari semenjak awal, proses ini harus menekankan pada pelibatan keluarga dan anak-anak dan memberikan mereka kesadaran bahwa mereka bisa melakukan sesuatu dalam situasi yang mereka hadapi.Hal penting yang harus diperhatikan adalah masalah dan kebutuhan yang dikumpulkan oleh pekerja sosial dikomunikasikan kembali kepada masyarakat untuk memunculkan kesadaran dan motivasi untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

 

Kedua, Melakukan Assesment yaitu suatu tahapan dalam proses pertolongan berupa memahami suatu masalah. Masalah merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi individu maupun kelompok. Masalah sosial merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang dalam keberfungsian sosial dan tugas-tugas kehidupannya, maladaptive, akibat pelanggaran norma dalam hubungan antara kesatuan manusia dalam lingkungan. Garis besar dari penyebab masalah adalah sosial dan kultur nilai susunan komunitas yang yang menghasilkan sumber pertolongan untuk masalah tertentu, ideologi teknologi dan teori praktisi yang mendukung profesi, pedoman politik, fungsi dari pelayanan sumber yang baik dan faktor situasional. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mendefinisikan masalah yaitu :

  1. Masalah harus didefinisikan dalam suatu istilah disfungsi sosial yang spesifik, yang dimanifestasikan dalam tingkah laku yang spesifik. Masalah tingkah laku harus digambarkan sebagai hal yang mempercepat, mempertajam atau menetap primer dan sekunder.
  2. Pegertian dari masalah harus difungsikan dan difokuskan kepada lingkungan dan kepentingan umum kelayan.
  3. Walaupun pengertian atau definisi dari masalah harus menunjukan kebutuhan-kebutuhan dan tugas-tugas itu tidak atau belum selesai, kesulitan-kesulitan yang dapat diselesaikan dalam beberapa cara tanpa pedoman masalah yang khusus.

 

Pada hakekatnya assesment yang dilakukan di masyarakat mempunyai hal pokok sebagai berikut :

  1. Apa permasalahannya, bagaimana hal ini dinyatakan sebagai masalah dan bagaimana mendefinisikan masalah tersebut, siapa saja yang kena masalah dan siapa yang menyebutnya sebagai masalah.
  2. Penjelasan apa saja yang diperlukan untuk membantu memahami kesulitan yang ada, khususnya kesulitan yang berkaitan untuk menganalisa orang, situasi masalah dan interaksi antar ketiganya.
  3. Apa saja yang sebaiknya dilakukan demi kebaikan kelayan. Kegiatannya meliputi : kegiatan perubahan, tugas-tugas strategi dan sumber yang dapat dimanfaatkan serta tujuan yang ingin dicapai.
  4. Bagaimana tugas intervensi dapat dimonitor sehingga dapat diketahui kemajuan dan keberhasilan proses perubahan atau pertolongan, juga melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menyimpang.

 

Sedangkan tujuan dari assessment yang dilakukan di masyarakat antara lain adalah :

  1. Mengidentifikasi dan membagi kebutuhan dan tuntutan kelayan (orang tua anak jalanan) yang berbeda.
  2. Memastikan tindakan pertolongan yang selektif, dalam pelayanan kebutuhan yang spesifik.
  3. Menetapkan sesuatu yang rasional, secara khusus yang mendasari pelayanan dan rencana pelayanan.
  4. Menetapkan sebuah konsensus definisi dari realita dan kesulitan pemenuhan kebutuhan, situasi masyarakat dan kegiatan yang dilakukan.
  5. Memberi pola dan rencana untuk mengatasi kesulitan kelayan
  6. Menyediakan evaluasi jenis pelayanan melalui kebijakan normatif yang layak dari lingkungan dan beberapa kebijakan normatif yang layak dari lingkungan dan beberapa kebijakan moral yang dialami.
  7. Membantu pekerja sosial untuk dapat memprediksi kemungkinan akibat yang diberikan dalam hubungan keberlanjutan program.
  8. Memungkinkan pekerja sosial untuk membuat cara dan program administrasi dari kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan.

 

Ketiga, Membentuk Tim Inti yaitu orang tua anak jalanan dan anak jalanan itu sendiri diidentifikasi yang berhak menjadi peserta dan penerima program kegiatan serta untuk terlibat dalam pengembangan program tersebut. Mereka dibentuk dalam kelompok, memilih pimpinan mereka sendiri dan menjadi sebuah kelompok inti didalam masyarakat.

 

Sepanjang tahapan pengembangan kelompok, orang tua anak jalanan yang menjadi anggota perlu menyadari bahwa mereka memiliki dan diterima dalam kelompok. Pemberian pemahaman tentang kesadaran diri serta pembentukan kelompok harus diprakarsai dan ditunjukan pada pengembangan kohesivitas kelompok. Kelompok-kelompok ini biasa disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

 

Salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah terbentuk di Kampung Pedungkelan adalah berhubungan dengan micro finance (koperasi). KSM yang dimaksud adalah sekelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan sama yang berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Yang dapat menjadi anggota KSM adalah :

  1. Mampu melakukan tindakan hukum yaitu :
    1. Orang-orang yang sudah dewasa (berumur lebih dari 18) atau sudah menikah.
    2. Orang-orang yang tidak dibawah pengampunan (tidak dalam keadan dungu, gila, mata gelap dan pemboros).
    3. Orang-orang yang tidak dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang tidak dinyatakan pailit.
  2. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban,hak dan tanggung jawab sebagai anggota   :
    1. Hak anggota

1)    Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam  rapat anggota.

2)    Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus.

3)    Meminta diadakan  rapat anggota

4)    Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta atau tidak.

  1. Kewajiban anggota

1)    Mematuhi aturan dan keputusan  lainnya yang telah disepakati dalam rapat anggota.

2)    Berpartisipasi kegiatan dalam usaha yang diselenggarakan oleh KSM.

3)    Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.

4)    Membayar cicilan modal bergulir sesuai waktu yang telah ditentukan dalam rapat anggota.

  1. Tanggung jawab anggota

1)    Menanggung kerugian usaha yang dialami sesuai jumlah yang telah ditetapkan.

2)    Menutup kerugian/membayar hutang sampai lunas.

 

Kepergurusan KSM yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Pengurus terdiri dari ketua sekretaris dan bendahara.
  2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota KSM.
  3. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota.
  4. Masa jabatan pengurus adalah 1 tahun.

 

KSM yang dibentuk mempunyai prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam menjadi anggota. Prinsip-prinsip KSM yang harus diikuti oleh setiap anggota adalah :

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  3. Kemandirian anggota.
  4. Mau bekerja sama.

Keempat,  persiapan pelatihan social yaitu kelompok orang tua anak jalanan mengikuti pertemuan-pertemuan yang membahas tentang klarifikasi nilai, pendidikan keagamaan pembentukan kelompok, pengembangan kepemimpinan, pemecahan masalah pengembangan kegiatan dan manajemen. Semua itu akan membantu orang tua anak jalanan untuk memulai proses kerja secara kelompok, mengembangkan nilai-nilai yang diakui bersama serta menetapkan tujuan-tujuan umum. Ini merupakan proses yang secara sadar dipelihara dan didukung oleh para pekerja sosial melalui program yang terencana dan serangkaian aktivitas melibatkan anggota-anggota orang tua anak jalanan dari kelompok itu sendiri.

Selama tahap pengembangan kelompok ini, anggota-anggota orang tua anak jalanan telah dihadapkan pada dua kebutuhan utama kelompok yaitu :

  1. Menyadari akan adanya interelasi antara kebutuhan-kebutuhan individual, kelompok dan masyarakat, menemukan sebab-sebab dan tujuan umum
  2. Kebutuhan akan sistem dan prosedur dalam keorganisasian; kebutuhan akan kesepakatan dalam proses pembuatan keputusan dan struktur organisasional.

 

Ketrampilan kelompok yang harus dikembangkan antara lain adalah :

  1. Pengumpulan dan analisis data tentang kondisi-kondisi sosial ekonomi masyarakat.
  2. Analisis struktur ekonomi dan sosial;
  3. Survey pengidentifikasian kebutuhan dan sumber.

 

Pembinaan tentang mekanisme dan manajemen organisasional ; bagaimana memimpin pertemuan, mempersiapkan agenda sederhana, keputusan tentang pengorganisasian sistem dan prosedur utama struktur-struktur yang dapat membimbing kelompok dalam operasi mereka.

 

Kelima, pelatihan dan pengembangan kader, Proses pemeliharaan dan peningkatan kelompok organisasi masyarakat tidak boleh tergantung pada pekerja sosial. Beberapa orang tua, pimpinan pemuda dari masyarakat tersebut, biasanya mereka selalu aktif di masyarakat sebagaimana halnya mereka yang menampakkan kesiapan dan keinginan untuk terlibat biasanya menjadi kader. Mereka adalah jajaran utama program dan seharusnya diperlakukan baik sebagai penghubung maupun motivator didalam masyarakat mereka. Kader biasanya ikut dalam training manajemen dan pengorganisasian masyarakat. Setelah mengikuti training tersebut, mereka harus mampu merekrut dan melatih anggota baru berdasarkan pandangan masyarakat. Sebagai bagian dari pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, pekerja sosial harus tetap memperhatikannya sehingga pertemuan secara teratur harus diselenggarakan dengan organisasi kader baik secara kelompok maupun individual. Perlu adanya pemberian dukungan lanjutan untuk keperluan bantuan teknis, supervisi, penstrategian dan pembagasan secara mendalam akan isu-isu dan masalah-masalah yang dihadapi oleh parakader dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

 

 

Pihak masyarakat juga harus memberikan pelatihan bagi orang tua dan pemuka remaja dari jajaran kedua. Para pemuka dari garis kedua ini bisa dimobilisasi untuk membantu kader atau menggantikan para kader dalam kasus dimana mereka keluar atau pindah dari lingkungasn masyarakat tersebut. Beberapa fungsi kader dalam pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Bertindak  sebagai negoisator atau pendukung program atas nama anak-anak jalanan dan keluarganya serta masyarakat secara keseluruhan.
  2. Bertindak sebagai nara sumber bagi masyarakat dan berhubungan dengan agen dan kelompok-kelompok masyarakat.
  3. Membantu kelompok mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah serta sumber-sumber baik internal maupun eksternal.
  4. Bekerja dengan kelompok-kelompok dan panitia-panitia kecil serta mengatur serta memfasilitasi / mempermudah pertemuan-pertemuan.
  5. Bersama-sama dengan para petugas kelompok memonitor dan mengevaluasi implementasi proyek-proyek kelompok.
  6. Membantu masyarakat membentuk dan memperkuat panitia-panitia lokal untuk perlindungan anak.

(Fungsi kader ini akan sangat tergantung pada seting masyarakat yang bersangkutan)

 

Kualifikasi seorang kader :

Perhatian yang teliti harus diberikan dalam penyeleksian pemuka orang tua atau generasi muda untuk dilatih sebagai kader. Kelompok inti tersebut harus dilibatkan dalam penyeleksian para pimpinan yang ditraining debagai kader, karena setelah training, kader tersebut akan membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan para anggota kelompok yang bekerja sama dengannya. Beberapa kriteria yang dicari dalam memilih kader yang potensial adalah :

  1. Dia harus dipercaya oleh anggota masyarakat.
  2. Dia harus memiliki hasrat dan waktu untuk melayani masyarakat meskipun tanpa memperoleh bayaran.
  3. Mampu untuk berkomunikasi secara lancar dengan penduduk.
  4. Menunjukan kemampuan kepemimpinan.

Keenam, pembentukan formasi dan pengembangan kepemimpinan Proses ini bertujuan mengembangkan pemimpin-pemimpin yang ditaati diatara para orang tua dan generasi muda yang menuntut adanya pengetahuan, sikap dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang pada dasarnya berupa ketrampilan-ketrampilan dalam pemberian kemudahan (facilitating), pemberian kemungkinan (enabling), pemecahan masalah (problem solving) dan management.

Training tersebut biasanya terdiri dari analisis, diskusi dan praktek kesadaran diri, pembangunan kelompok, pemecahan masalah, pengembangan organisasional, kepemimpinan, perencanaan, pengawasan, dan ketrampilan-ketrampilan relasi interpersonal. Seminar-seminar kepemimpinan seharusnya diadakan untuk melengkapi para anggota kelompok dengan kertampilan-ketrampilan pemberian kemudahan (facilitating) bagi kelompok-kelompok yang berorientasi pengembangan.

Para pemimpin dan kader terpilih diharapkan/dituntut untuk meluangkan waktunya guna menyelesaikan tugas-tugas serta mengembangkan keahlian mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Biasanya, para pekerja sosial menyelenggarakan seminar-seminar pelatihan kepemimpinan. Nantinya seminar-seminar seperti itu diselenggarakan oleh pimpinan-pimpinan orang tua sendiri di daerah mereka sendiri setelah training yang mereka ikuti.

 

 

 

Fungsi-fungsi yang mungkin dilakukan para pemimpin di kelompok masyarakat :

  1. Initiator; terutama untuk mengambil tindakan dan pengambil alihan kelompok. Dari initiator orang-orang lainnya akan mengambil motif dan melaju dengan pekerjaan tersebut.
  2. Regulator; membimbing para anggota kelompok pada fokus pekerjaan atau topik diskusi. Membantu meredam orang-orang yang menyeleweng dan mendorong anggota-anggota lain untuk berpartisipasi.
  3. Information giver; seorang pemimpin bisa menjadi somber informasi bagi kelompoknya terutama bila dia kebetulan banyak mengetahui tentang topik yang dibahas.
  4. Information seeker; mencari informasi dari para anggota dan memberikan penjelasan untuk membantu kelompok membuat keputusan-keputusan.
  5. Suporter; seorang yang mendorong/meningkatkan dan mengakui partisipasi para anggota kelompok serta memberikan penghargaan yang layak.
  6. Evaluator; memahami langkah-langkah kelompok dalam batas-batas penyelesaian/ pencapaian tujuan kelompok tersebut serta aktivitas-aktivitasnya yang telah direncanakan, memberikan umpan balik atas langkah penyelesaian dan unjuk kerja para anggota kelompok tersebut.

 

Ketujuh, Perencanaan program dan mobilisasi sumber yaitu Pekerja Sosial memberikan perbekalan dan dukungan teknis. Para peserta dalam workshop harus berasal dari anggota-anggota kelompok inti, para pimpinan terpilih serta penduduk lainnya yang tertarik. Analisis kebutuhan diselenggarakan oleh para kader berdasarkan penjajagan awal yang dipresentasikan kepada para peserta. Kemudia dikembangkan dalam rencana tindakan yang meliputi tujuan-tujuan spesifik kerangka waktu dan sumber-sumber yang dibutuhkan; strategi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan serta program yang diajukan untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa program-program yang direncanakan harus simpel dan feasible (sumber-sumber yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan mudah pada masyarakat)  sehingga program bisa diatur serta hasil dan output yang diharapkan bisa dilihat dengan mudah. Pekerja sosial harus membantu para peserta untuk merencanakan program yang realistis.

 

Program yang berjalan efektif (sesuai dengan hasil yang diharapkan) bisa ditiru dan dikembangkan. Satu hal penting bahwa program-program pemula biasanya akan efektif dan berjalan baik dikarenakan proses pencapaian tujuan yang diharapkan membantu masyarakat memahami agar mereka mampu membuat beberapa perubahan, merupakan tahap awal menuju pembangunan kapasitas yang memberikan para orang tua kesadaran kontrol atas kehidupan mereka. Ini adalah awal pemberdayaan. Untuk memudahkan tercapainya output yang diharapkan sepanjang tahapan ini, perlu dikembangkan berbagai keterampilan masyarakat antara lain :

  1. Keahlian dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.
  2. Keahlian dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program.
  3. Keahlian dalam menggalang partisipasi anggota dan panitia kerja.
  4. Keahlian dalam mengevaluasi pelaksanaan/operasi dan unjuk kerja yang berjalan secara terus menerus.

 

Kedelapan, Pengembangan jaringan kerja dan kemitraan yaitu Bagi warga masyarakat miskin perkotaan (urban), jaringan kerja dan pembentukan hubungan dengan agen-agen pelayanan lain, baik lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi penduduk merupakan hal yang vital. Hal ini menjamin bukan hanya pelayanan bisa jadi diperoleh tetapi sama pentingnya bahwa mereka bisa menjadi bagian dari sistem dukungan (suport system) masyarakat tersebut.

Untuk memperoleh tempat berlangsungnya koordinasi regular, rujukan-rujukan serta pembaharuan program dan pelayanan, di wilayah, pertemuan regular antar agen dapat diatur (diorganisir) dan difasilitasi diantara agen-agen tersebut pada wilayah (area) yang lebih disukai apakah setiap dua bulan atau setiap bulan.

Kesembilan, Peningkatan Pendapatan salah satu diantara alasan yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah income yang diperoleh keluarga, maka merupakan hal penting bahwa program Community development memiliki program mata pencaharian yang kuat dengan komponen bantuan pinjaman atau kredit sosial. Pekerja sosial dan komite mata pencaharian membantu mengidentifisikan para partisipan program asistensi mata pencaharian. Mungkin terdapat beberapa interest orang tua dalam berbagai proyek peningkatan pendapatan (income generating projects) yang mungkin bisa dilakukan dengan sumber yang diperoleh untuk mata pencaharian keluarga.

 

Biasanya terdapat aktivitas enterprenueral kecil seperti jahitan gament, pemeliharaan warung sari, penjajakan masakan, pembelian dan penjualan makanan kering, dan sebagainya ; mungkin di ikut sertakan dalam produksi kain lap dan kerajinan tangan.

Untuk mempersiapkan para orang tua dan anak jalanan yang lebih besar untuk melakukan proyek peningkatan pendapatan, serangkaian seminar tentang management bisnis kecil, pembukuan sederhana, mempersiapkan proposal proyek sederhana serta pendidikan dan klarifikasi nilai /spiritual adalah diperlukan. Para orang tua dan anak-anak jalanan yang lebih dewasa diminta untuk membuat proposal untuk program-program mata pencaharian jika disetujui, mereka diberikan bantuan pinjaman untuk mengawali bisnis. Para peminjam membuat suatu kontrak persetujuan dianjurkan agar ajuan punjaman semestinya dibuat oleh kelompok para orang tua atau anak-anak jalanan, akan tetapi implementasinya bisa dikerjakan oleh individu. Program peningkatan pendapatan di pusat masyarakat (community centre) atau seperti penjualan makanan, pembuatan lilin, pembuatan kartu, serta kerajinan-kerajinan tangan lainnya dapat diorganisir untuk memberikan aktivitas-aktivitas tambahan pendapatan anak-anak, remaja dan para orang tua. Rujukan-rujukan kepada agen-agen lain (seperti, pusat pelatihan ketrampilan, jurusan/kelas sore sekolah umum, dsb) dapat dilakukan bila pelayanan-pelayanan tersebut tidak tercakup di program pusat (centre’s program). Meskipun tujuan utama dari komponen mata pencaharian didalam program Community development adalah peningkatan pendapatan. Namun dia juga berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar. Ini adalah saat dimana para anggota kelompok remaja dan orang tua dapat medemonstrasikan konsep-konsep kohesivitas kelompok, dukungan dan kerjasama timbal balik / mutualisme, mempercayai dan menyelesaikan konflik, membuat perencanaan dan memecahkan masalah. Selain memberikan tambahan pendapatan kepada keluarga tujuan jangka panjang dari program mata pencaharian ini adalah mempersiapkan para orang tua menjelang pembentukan organisasi koperasi atau asosiasi simpan pinjam. Koperasi tersebut akan memberikan pinjaman untuk para anggota kelompok dan secara bersamaan mengembangkan program pendidikan berlanjut untuk anggota dan anak-anak.

 

Yang bisa memperoleh manfaat dari bantuan modal adalah :

1      Keluarga-keluarga yang memiliki anak jalanan dan memiliki anak-anak yang kekurangan gizi.

  1. Keluarga-keluarga dengan kepala keluarga istri / single.
  2. Para orang tua yang memiliki catatan perjalanan yang baik atas pembayaran kembali pinjaman-pinjaman.
  3. Para orang tua yang telah memprakarsai sendiri program-program mata pencaharian.
  4. Mereka yang telah menyelesaikan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan yang disyaratkan untuk memegang program mata pencaharian.

 

Untuk kepentingan manajemen program mata pencaharian, kelompok harus membentuk struktur dan para petugas atau pengurus yang akan dilibatkan. Penting untuk dimiliki seorang kolektor yang akan melakukan urusan penagihan, seorang akuntan untuk memonitor dan memeriksa masalah keuangan. Sejauh mungkin kita harus mendukung pemohon-pemohon pinjaman oleh anggota-anggota individu untuk dialirkan melalui kelompok, meskipun implementasi program mungkin dapat dilakukan oleh individu-individu. Selanjutnya membantu mengembangkan spirit kerja secara kelompok dan untuk membangun kepercayaan individu melalui usaha kelompok.

 

Tahap Pelaksanaan

 

Setelah dilakukan tahap persiapan atau assessment diatas hal yang dilakukan berikutnya adalah tahap pelaksanaan atau kita kenal sebagai Pemberdayaan.

 

Pemberdayaan disini adalah langsung yang diperoleh orang tua anak jalanan yaitu permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga, maka pemberdayaan yang diberikan berupa :

  1. In come generating yaitu pemberian bantuan berupa modal usaha bergulir dimana modal tersebut dapat dikembalikan dan diputarkan kepada keluarga lainnya.
  2. Good parenting yaitu bimbingan keluarga bagi keluarga yang mempunyai permasalahan keluarga baik anak, istri, suami, sehingga diharapkan mereka menjadi keluarga yang baik hal tersebut dapat dilakukan melalui, penyuluhan dan pengajian tentang keluarga sakinah, kewajiban suami istri dan anak serta konsultasi berbagai permasalahan keluarga lainnya.
  3. Pendidikan, Yaitu program memberikan pendidikan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perubahan prilaku dan kehidupan mereka berupa, pelatihan-pelatihan manajemen usaha, bimbingan social, diskusi, penyuluhan tentang narkoba dan lain-lain.
  4. Kesehatan, Yaitu program pelayanan kesehatan dengan memberikan informasi dan rujukan kesehatan kepada puskesmas, rumah-rumah sakit bagi masyarakat didaerha tersebut apa bila mengalami gangguan kesehatan, informasi mengenai pengobatan bagi mereka sangat sulit, mereka tidak tahu namanya Kartu Gakin, Kartu Kesehatan dan bagaimana prosesnya serta kemana mereka harus   berobat apabila ada anggota keluarganya sakit.
  5. Kelompok, Kelompok disini adalah suatu pendekatan dan kerjasama yang dibentuk oleh mereka sendiri sehingga mereka dapat berdiskusi dan memecahkan permasalahan mereka sendiri, dimana mereka selama ini sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing, maka dengan pembentukkan kelompok yang di awasi oleh pengurus mereka dapat lebih baik dan berkehidupan saling menghormati dan menghargai.
  6. Keluarga, yaitu  menguatkan fondasi-fondasi keluarga yang selama ini banyak dialami oleh mereka, sementara mereka tidak sadar dan tidak tahu akan artinya sebuah keluarga bagi anak-anak mereka, sehingga mereka tidak lagi menyuruh dan memperkerjakan anak mereka dijalanan, kewajiban merekalah untuk membiaya kebutuhan anak-anak mereka baik sekolah, makanan dan minuman, bermain dan lain-lain.

 

Proses perguliran dana tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam tahap permohonan kerjasama dengan lembaga funding/sumber dana ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu :

  1. Informasi, berdasarkan informasi bahwa salah satu lembaga funding membutuhkan mitra dalam program pemberdayaan masyarakat.
  2. Identifikasi permasalahan, berdasarkan informasi tersebut apabila sesuai dengan permasalahan di masyarakat terutama kebutuhan dan permasalahan orang tua anak jalanan, maka
  3. Membuat proposal, setelah dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan maka dibuatlah proposal sesuai dengan format proposal sesuai keinginan lembaga funding/donor tersebut.
  4. Penyeleksian, apabila seleksi administrasi diterima maka dilakukan pemanggilan untuk melakukan audensi dihadapan pimpinan lembaga funding tersebut.
  5. Observasi kelapangan, setelah audensi diterima maka lembaga funding melakukan observasi kelapangan untuk menentukkan apakah permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan proposal yang dibuat.
  6. Kesepakatan akhir tentang program yang akan dilaksanakan dan penentuan biaya/anggaran.
  7. MOU, apabila telah disepakatinya program yang akan dilaksanakan dan anggaran maka dibuatlah MOU kesepakatan bersama yang berisikan masa waktu projek, proses pengiriman dana, pelaporan dan hak dan kewajiban bagi pihak pertama dan kedua dan di tanda tangani diatas materai.

 

Dalam permohonan dan bantuan program pemberdayaan masyarakat  ada tiga point pokok yang dapat didanai oleh Funding/sumber dana dan juga tidak semua kebutuhan dan permasalahan dipenuhi sehingga Yayasan perlu mengeluarkan dan mengolah dana swadaya baik dari LSM maupun dimasyarakat serta memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada. Adapun tiga pokok bantuan yaitu :

  1. projek Dana Personalia, Dana yang diperuntukkan bagi pelaksana.
  2. Dana Pendukung, yaitu Dana yang diperuntukkan untuk mendukung program projek tersebut seperti, ATK, Trans[portasi, Dokumentasi dll.
  3. Dana Program, yaitu dana yang diperuntukkan untuk melaksanakan atau membiayai kegiatan diperuntukkan bagi sasaran program, ada 2 jenis dana program yaitu : 1. Dana program kegiatan yaitu dana diperuntukkan mengolah dan mendukung  kegiatan dimasyarakt seperti, dana pelatihan, dana penyuluhan, konsumsi dll. 2. dana modal bergulir yaitu dana diperuntukkan  anggota masyarakat yang mempunyai usaha untuk diberikan modal bergulir yang dikelola secara kredit yang dilakukan oleh petugas mikro kredit  bersama koordinator kelompok penerima modal bergulir.

 

Adapun proses pemberian modal usaha terhadap penerima bantuan odal usaha sebagaia berikut :

  1. Pendataan, Mendata calon penerima bantuan modal usaha
  2. Kelayakan Usaha, melakukan uji kelayakan berupa kemampuan usaha, kebutuhan usaha, keuntungan dan peluang usaha
  3. Pelatihan manajemen usaha, setiap calon penerima modal harus mengikuti pelatihan manajemen usaha yang berisikan materi, cara mengelola usaha, cara mengelola modal dan keuangan, cara menabung, peluang usaha, pencatatan keuangan keluarga dan lain-lain.
  4. Penandatangan Surat perjanjian diatas materai, yaitu adanya kesepkatan bersama yang saling menguntungkan dan mengikat diantara kedua pihak, pihak pertama LSM yang memberikan modal usaha dan pihak kedua sebagai pemanfaat modal usaha tersebut, adapun isi dari surat perjanjian tersebut yaitu, Jumlah uang yang dipinjam, masa pengembalian, besarnya biaya pengembalian, hak dan kewajiban serta denda bagi yang terlambat.
  5. Pemberian modal usaha, Setelah surat perjanjian ditanda tangani maka modal usaha dapat diberikan tunai sebesar yang tercantum di dalam surat perjanjian.
  6. Pembentukkan kelompok, sebelumnya anggota telah memilih-milih siapa calon koordinator mereka maka didepan Pengurus LSM mereka secara demokrasi menentukan dan mengangkat koordintaor diantara mereka sendiri, adapun syarat dari seorang koordinor bagi mereka adalah : – Tegas, – bertanggung jawab, – rajin, dan bias dipercaya.
  7. Pengangkatan koordinator dan sekretaris, Setelah pemilihan koordinator dan sekretaris maka dikukuhkan dan siap melakukan tugas-tugas sesuai dengan kesempatan seluruh anggota kelompok.

Setelah Pemberian modal dan pengangkatan koordinator maka diikuti dengan kegiatan-kegiatan, yaitu :

  1. Pertemuan kelompok, ditentukkan dalam surat perjanjian bahwa setiap anggota harus mengikuti pertemuan kelompok tersebut, adapun materi diskusi yaitu : – membahas tentang permasalahan dan kesulitan usaha, kemajuan dan keberhasilan usaha, masalah keluarga, dan diskusi tentang kegiatan-kegiatan lainnya yang menimbulkan kebersamaan da saling kerjasama diantara mereka seperti ; adanya kegiatan arisan, tabungan dan uang sukarela dan lain-lain. Dan itu dikelola oleh mereka dan atau dipercayakan kepada Petugas yayasan untuk dimanfaatkan oleh mereka sendiri.
  2. Penarikkan Angsuran, yaitu menarik uang angsuran dari anggota, yang sebelumnya telah ditarik dan dicatat oleh koordinator kemudian disetor kepada petugas dari yayasan dan kemudian dicatat dalam buku besar oleh  bendahara umum dan uang tersebut  disimpan di bank, begitu seterusnya diputar dan digulirkan.

 

 

Tahap Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

 

Sistem monitoring dan evaluasi harus disetujui berdasarkan kesepakatan pengurus dengan masyarakat berdasarkan indikator-indikator keberhasilan (efektivity) dan out put harus disetujui bersama. Penyelenggaraan monitoring secara regular atas program pemberdayaan tersebut diperlukan untuk memberikan informasi kepada kelompok untuk mengetahui apakah hasil-hasil yang diharapkan telah dicapai atau belum. Kunjungan ke tempat pelaksanaan program, perbicangan-perbincangan dengan para partisipan program serta penyelenggaraan sesi refleksi dan assesment adalah beberapa diantara alat-alat monitoring.

 

Di dalam semua proses tersebut, pekerja sosial/community worker untuk pertama kalinya memainkan peranan sebagai catalyst, enabler, organizer, planner, trainner, evalator, dan fasilisator. Pekerja sosial harus berpandangan bahwa melalui trainning dan tutorial (bimbingan) individual, pekerja social dan pimpinan masyarakat akan mampu secara berangsur-angsur melakukan peran-peran tersebut. Kriteria penilaian (evaluasi) kelompok masyarakat untuk bergerak kedalam tingkatan ini harus di kembangkan bersama-sama dengan pimpinan –pimpinan masyarakat yang bersangkutan

 

Berikut ini adalah indikator-indikator untuk memenuhi keperluan-keperluan (persyaratan) kader masyarakat :

Keterampilan pemecahan masalah ;

  • Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan serta masalah-masalah yang mempengaruhi anak-anak jalanan dan anak-anak miskin perkotaan, generasi muda serta keluarga mereka.
  • Menentukan prioritas-prioritas dan mengidentifikasi aksi-aksi (tindakan) berdasrkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang disepakati.
  • Secara terus menerus memperbaharui data atau informasi anak-anak jalanan, generasi muda dan anak-anak mereka.
  • Mengidentifikasi agen-agen sumber di dalam dan di luar masyarakat.
  • Mengadakan koordinasi dan jaringan kerja regular dengan agen-agen lain untuk keperluan referal dan bantuan teknis.
  • Menyusun rencana aksi kelompok jangka pendek (6 bulan) dan jangka panjang (1-3 tahun).

Keterampilan-keterampilan organisional :

  • Mempersiapkan, mengorganisir dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertemuan, seminar dan advokasi komite/kelompok.
  • Memelihara laporan- laporan pertemuan kelompok dan cara-cara kerja seminar.
  • Mengkomunikasikan kepada orang tua, anak-anak dan remaja lain tentang pentingnya kerja sama di dalam kelompok/komite (LPPC) dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi anak-anak\remaja dan para orang tua.
  • Berpartisipasi secara aktif dan regular dalam pertemua-pertemuan kelompok, seminar dan aktifitas-aktifitas lainnya yang di rencanakan oleh kelompok/komite.
  • Melaksanakan kebijakan-kebijakan sistem dan prosedur-prosedur kelompok.
  • Mengadakan pertemuan kelompok dan pertemuan antar agen yang telah di tetapkan.
  • Mentrainning kelompok inti dari anak-anak, remaja atas indikator orang tua untuk mengadakan pembangkitan kesadaran serta aktifitas-aktifitas edukasi.
  • Mendaftarkan komite lokal untuk pelindungan anak (LPPC) untuk memperoleh akreditas (pengakuan).

 

Keterampilan-keterampilan relasi :

  • Mengungkapkan, menjelaskan dan menerima feed back positif serta negatif tentang diri dan anggota-anggota lain dari kelompok tersebut.
  • Memberikan umpan balik tentang unjuk kerja para pimpinan dan anggota seta pengaruhnya atas semua pencapaian tujuan-tujuan komite/kelompok.
  • Secara sukarela menolong orang-orang lain yang memerlukan.
  • Menyelesaikan konflik-konflik personal dan organisional.
  • Mengimplementasikan schedul untuk terlaksananya perencanaan evaluasi dan monitoring kelompok/komite secara regular.
  • Memberikan pelatihan para COV dan pimpinan-pimpinan dari jajaran kedua yang memberikan pengawasan kepada komite/kelompok orang tua dan remaja tentang program-program dan pelayanan untuk anak-anak jalanan, generasi muda.

 

Pertama Monitoring, Dilakukan oleh pengurus setiap melakukan kegiatan di masyarakat yaitu dengan melakukan pengamatan melalui pendampingan, Tanya jawab/diskusi, Rapat-rapat serta melakukan monitoring dengan mengisi quitioner yang dijawab tertulis oleh anggota masyarakat dan Monitoring ini juga dilakukan oleh lembaga mitra kerjasa sama yang memberikan bantuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan dimasyarakat, biasanya mereka melakukan monitoring yaitu diawal program, ditengah kegiatan dan diakhir kegiatan.

Kedua evaluasi, Dilakukan oleh pengurus dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk menilai kegiatan-kegiatan selama ini apakah bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga evalusi dilakukan langsung oleh lembaga mitra ke masyarakat yang memperoleh manfaat  dari hasil kerjasama tersebut.

Ketiga Pelaporan, Pelaporan dilakukan setiap bulan, tiga bulanan dan setiap akhir program membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan, Pimpinan wilayah setempat dan lembaga Mitra yang memberikan bantuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

 

 

  1. 5. DAMPAK PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT

 

Program Community development mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat. Berkaitan dengan anak, program Community development memandang penyebab dari masalah anak jalanan adalah dorongan dari masyarakat itu sendiri. Strategi pencegahan berusaha memberikan pendidikan dan pembelaan serta menemukan penyelesaian diri terhadap apa yang diperkirakan menjadi penyebab permasalahan yaitu dengan cara berusaha menghentikan kemunculan anak jalanan. Mengatasi masalah anakan jalanan bukan hanya anak jalanan yang dijadikan fokus untuk apa penyesuaian diri dalam masyarakat, mengingat masyarakat sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan pembangunan yang berlangsung.

 

Pengembangan masyarakat yang dilakukan akan berdampak : Pertama, adanya jalur komunikasi antar segmen masyarakat. Masyarakat membangun komunikasi diantara anggota masyarakat yang biasanya berada dalam kelompok-kelompok kecil yang sesungguhnya apabila diberdayakan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menangani suatu masalah. Kedua, adanya pemahaman tentang kondisi obyektif masyarakat yang berarti masyarakat mengerti akan masalah atau kebutuhan yang sesungguhnya dalam masyarakat sehingga memudahkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Ketiga, adanya partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat didalam menangani masalah anak jalanan baik berupa materi, pemikiran maupun dukungan moral. Keempat, adanya perencanaan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal ini masyarakat merencanakan sendiri kegiatan apa yang akan dilakukan dalam rangka penanganan masalah anak jalanan. Kelima, adanya penguatan kebijakan yaitu kesepakatan-kesepakatan dalam sebuah kelompok masyarakat, kesepakatan antar kelompok masyarakat atau aturan-aturan pada level komunitas lokal dibuat dan dipatuhi oleh seluruh anggora masyarakat dalam rangka upaya pencapaian keteraturan sosial. Keenam, adanya pengembangan jaringan yang merupakan suatu upaya untuk membuat koneksi antar kelompok masyarakat dan antar stake holder merupakan kegiatan yang juga penting dilakukan untuk memperkaya penguasaan masyarakat akan berbagai sistem sumber yang ada di luar diri mereka. Secara tidak langsung program ini juga berdampak bagi anak yaitu anak tidak tidak lagi turun ke jalan karena orang tuanya sudah mampu memenuhi kebutuhan anaknya.

 

 

  1. 6. KESIMPULAN

 

Penanganan anak jalanan sampai saat ini cenderung lebih dititik beratkan pada upaya pemberdayaan langsung kepada anak. Keberadaan keluarga atau orang tua anak jalanan yang cenderung sebagai penyebab anak turun ke jalan belum tersentuh pelayanan secara optimal. Dilihat dari perkembangannya penyebab banyaknya anak jalanan di kota-kota besar bersumber dari keluarga baik yang mengalami kemiskinan maupun keretakan hubungan orang tua. Pengembangan masyarakat sebagai strategi adalah proses perubahan yang sistemik, terencana dan membebaskan dari transformasi kelompok yang puas dengan diri sendiri (pasrah), kehilangan atau mengalami deprivasi, penuh ketakutan serta penuh kemiskinan, kedalam kondisi masyarakat yang teratur penuh kesadaran, memiliki keberdayaan, penuh percaya diri, adil dan manusiawi. Pengembangan masyarakat  adalah salah satu model penanganan anak jalanan yang menerapkan strategi pengembalian anak kepada keluarga dan mencegah anak-anak menjadi anak jalanan. Anak yang menjadi sasaran adalah anak yang masih berhubungan atau tinggal dengan keluarga. Basis penanganan diarahkan pada penguatan fungsi keluarga, peningkatan pendapatan, dan pendayagunaan potensi masyarakat. Anak-anak memperoleh pendidikan formal maupun non formal, memenuhi kebutuhan dasar, pengisian waktu luang dan lain-lain. Tujuan model ini adalah meningkatkan kemampuan keluarga dan anggota masyarakat dalam melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Adi, Isbandi Rukminto (2001) Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

 

Childhope Asia Philipina, Community development Aproach, Pilipina, 1996

 

Siporin, 1975 Siporin, Max (1975). Introduction to Social Work Practice, New York : MacMillan.

 

Laporan progran ”Pemberdayaan Anak Jalanan”, Sekam , Jakarta 2004

 

Margaret Alston and Wendy Bowles (1998) Research for Social Workkers; An Introduction to Methods, Allen & Unwin.

 

Morales, Armando dan Bradford W. Sheafor, (1989). Social Work: A profesion of Many Faces Massachusset  Allyn and Bacon.

 

Onny S Prijono dan AMW Pranarka (penyunting), 1996, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta

 

Skidmore, Rex (1994) Introduction to Social Work, Sixth Edition, Prentice Hall International Editions.

 

Siporin, Max   (1975) Introduction to Social Work Practice,: MacMillan Publishing Co. Inc, New York & Coll ier Macmillan Publishers, London.

 

Stringer T Ernest (1996) Action Research : A Hand For Practitioners, California: Sage publication, Inc.

 

Zastrow, Charles (1985) The Practice of Social Work, Dorsey Pres, Chicago.

 

 

 

BIODATA PENULIS :

 

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, aktif di salah satu NGO (eRKa) yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak. Saat ini bekerja sebagai staf di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Tulisan ini sebagai refleksi pengalaman dalam menangani anak yang melalui pendekatan Community development approach di Kampung Pedongkelan Jakarta Timur dari tahun 2003-2006.

Oleh: rumahkita2010 | 19 Oktober 2010

KELOMPOK BELAJAR KESPRO BAGI PEKERJA ANAK

KELOMPOK BELAJAR (KESPRO) KESEHATAN REPRODUKSI

BAGI PEKERJA ANAK

Herman, A.Ks

(Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Kesejahteraan Sosial STISIP WIDURI)

 

PROSES PERENCANAAN PEMBENTUKKAN KELOMPOK DENGAN MENGGUNAKAN DELAPAN VARIABEL YANG TERDIRI DARI :

NO VARIABEL UNSUR
1. KEBUTUHAN Kebutuhan bagi pekerja anak yang mempunyai masa perkembangan/pertumbuhan  untuk dapat berfungsi social dengan baik dalam menjaga kesehatan reproduksinya adalah :

-          Pengenalan diri

-          Mengenal Emosi diri (dapat mengendalikan diri)

-          Perkembangan tubuh

-          Mengenal Bahasa tubuh

-          Bagaimana Pertemanan baik dengan teman, pacar maupun berhubungan dengan keluarga

-          Pengetahuan tentang gender

-          Mengetahui seksualitas dan cinta yang aman

-          Memahami Kehamilan

-           Dapat meLindungi dirimu sendiri dari IMS dan HIV/AIDS

-           HIV/AIDS. kamu juga punya peran

-           Mengenal Narkoba untuk dihindari

-           Cinta seharusnya tidak menyakiti

-          Mengetahui  Masa depan, impian dan rencanamu

2. TUJUAN Kegiatan ini menawarkan sebuah tujuan alternatif pendidikan seksualitas yang unik dimana hak asasi manusia (HAM) dan pendekatan positif terhadap seksualitas menjadi titik awal pengembangan kompetensi sosial dan teknis remaja, seperti keterampilan bernegosiasi, penggunaan alat kontrasepsi, serta hak untuk menolak berhubungan seks. Kompetensi tersebut diperlukan untuk agar remaja mampu mengambil keputusan yang didasarkan pada pengetahuan yang benar dan cukup. Kegiatan  ini sangat mudah digunakan dan dapat diadaptasi untuk situasi/tempat yang berbeda, berdasarkan saran dan masukan yang diperoleh.
3. KOMPOSISI Jumlah anggota kelompok 8 orang anak, dengan usia 12 – 18 tahun yangterdiri dari laki-laki dan perempuan.
4. STRUKTUR Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan satu minggu atau selama 17 minggu ( Tujuh belas kali pertemuan) dengan waktu pertemuan tiap hari Rabu, dengan waktu pertemuan selama 3 jam mulai jam 13.00 sampai dengan 15.00 WIB.
5. ISI / KONTEN Dalam kelompok belajar mengenai KESPRO hal-hal yang menjadi

Tema diskusi pada setiap pertemuan yaitu terdiri dari :

Pertama : Perkenalan dan Tujuan belajar.

Kedua : Inilah diriku, aku yang menentukan.

Ketiga : Perubahan emosi

Keempat :  Ketika tubuhku dan tubuhmu berbeda

Kelima : Bahasa tubuh

Keenam : Pertemanan dan hubungan lainnya

Ketujuh : Jender (laki-laki dan perempuan)

Kedelapan : Ini lho, hak dan kewajibanku

Kesembilan : Seksualitas dan cinta

Kesepuluh : Kehamilan

Kesebelas : Lindungi dirimu sendiri dari IMS dan HIV/AIDS

Keduabelas : HIV/AIDS. kamu juga punya peran

Ketigabelas : Narkoba

Keempatbelas : Cinta seharusnya tidak menyakiti

Kelimabelas : Masa depan, impian dan rencanamu

Keenambelas : Catatan kreatifku,pesanku untukmu

Ketujuhbelas : Pameran dan penutupan kegiatan

6. KONTEKS LEMBAGA Lembaga yang akan melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan pekerja social yaitu Yayasan Pelita Ilmu (YPI)
7. KONTEKS SOSIAL Permasalahan Kesehatan Reproduksi ditingkat remaja sekarang semakin sangat dikhawatirkan begitu juga anak-anak yang terlibat pada pekerja anak sehingga banyak diantara mereka yang menjadi korban dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap perkembangan Kesehatan Reproduksi mereka.
8. KONTEKS PRA KELOMPOK Adapun rencana proses pembentukan perencanaan kegiatan kelompok  belajar diskusi kesehatan reproduksi proses yang dipersiapkan sebagai berikut :

  1. Melakukan penjangkauan terhadap anak dilokasiaktifitas anak
  2. Melakukan identifikasi dan assessment untuk mengetahui data diri dan keinginan anak.
  3. Melakukan sosialisasi atau informasi kepada anak sejauh mana mereka mengetahui kesehatan reproduksi mereka.
  4. Menyeleksi dan mengundang anak yang mempunyai keinginan dan harapan yang sama untuk mengetahui kesehatan reproduksi.
  5. Persiapan pelaksanaan diskusi kelompok.

 

Oleh: rumahkita2010 | 27 Agustus 2010

INVESTASI SOSIAL

KALAU BANGSA INI MENJADI NEGARA INVESTASI SOSIAL
 
  1. 1. PENDAHULUAN
  2. 2. KEMISKINAN BUTUH INVESTASI SOSIAL
 
Untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan, kita harus kembali ke meja perencanaan. Konsep, lembaga, dan kerangka-kerangka analitis kondisi yang menciptakan kemiskinan tidak bisa mengakhiri kemiskinan. Jika kita bisa secara cerdas menggarap ulang kondisi-kondisi kerangkanya, maka kemiskinan akan hilang dan takkan pernah kembali lagi. Kita harus memperluas konsep kita perihal lapangan kerja, memastikan bahwa layanan finansial menyentuh kaum paling miskin, dan mengakui adanya potensi pengusaha dalam diri setiap manusia.

Perubahan adalah buah dari upaya yang intensif. Intensitas upaya itu bergantung pada kebutuhan yang dirasa perlu bagi perubahan dan sumber-sumber daya yang dimobilisir untuk menghadirkan perubahan yang diharapkan. Dalam perekonomian berbasis ketamakan, jelas bahwa perubahan itu akan disetir oleh ketamakan. Perubahan ini bisa jadi tidak senantiasa memenuhi harapan sosial. Perubahan-perubahan yang diharapkan secara sosial bisa jadi tidak menarik dari sudut pandang ketamakan.

Itulah mengapa organisasi yang sadar sosial dibutuhkan, dan negara serta masyarakat sipil harus menyediakan sumber daya keuangan dan sumber daya lain bagi mereka. Organisasi-organisasi macam ini akan terus mencurahkan perhatian serta dana riset dan pengembangannya untuk inovasi, adaptasi, dan pengembangan teknologi yang akan memfasilitasipencapaian tujuan-tujuan sosial yang bermanfaat. Mereka juga akan memantau pengembangan teknologi yang digerakkan oleh ketamakan untuk memastikan bahwa teknologi macam itu tidak mengarahkan masyarakat ke tujuan-tujuan yang diharapkan.

Salah satu cara terbaik untuk maju adalah mendorong usahawan sosial. Pola perilaku seorang usahawan yang digerakan oleh tujuan sosial adalah sebagai berikut:
·   Meski diilhami oleh sejumlah tujuan sosial, dia bersaing dengan semua pesaing lain dipasar. Inilah alasan mendasarnya untuk tetap berkecimpung dalam bisnis.
·   Dia mungkin memperoleh laba pribadi juga. Laba pribadi ini bisa berkisar dari nol sampai ke jumlah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari pesaingnya yang dimotivasi oleh laba. Tetapi dalam kasus usahawan sosial, laba pribadi adalah pertimbangan kesekian, bukan yang utama. Disisi lain, seorang usahawan yang dimotivasi oleh laba mungkin memiliki andil dalam pencapaian beberapa tujuan sosial. Tetapi ini akan menjadi produk sampingan dari bisnisnya, atau pertimbangan kedua. Ini tidak akan membuatnya menjadi usahawan sosial.
·   Semakin tinggaI dampak sosial dari setiap dolar yang diinvestasikan, semakin tinggi peringkat pasar usahawan sosial. ”Pasar” dalam hal ini akan terdiri atas investor-investor potensial yang mencari peluang untuk menginvestasikan dananya dalam perusahaan-perusahaan yang digerakkan oleh tujuan sosial. Uang yang diinvestasikan untuk tujuan sosial akan berpindah dari perusahaan-perusahaan yang digerakkan oleh tujuan sosial. Uang yang diinvestasikan untuk tujuan sosial akan berpindah dari perusahaan berdampak sosial rendah ke perusahaan yang lebih tinggi dampaknya, dari perusahaan berdampak umum ke perusahaan yang dampaknya spesifik dan nyata, dari perusahaan sosial tradisional ke perusahaan yang lebih inovatif dan efisien.
Investor-investor yang digerakkan oleh tujuan sosial akan memerlukan pasar saham terpisah, sebagaimana lembaga pemeringkat, lembaga keuangan, reksadana dan modal ventura dll yang terpisah pula. Hampir semua perangkat yang kita miliki untuk perusahaan bermotivasi laba dibutuhkan oleh perusahaan bermotivasi tujuan sosial, seperti firma audit, metodhologi uji tuntas dan kajian dampak, kerangka peraturan, standarisasi dsb. Hanya saja konteksnya beda dan metodologinya berbeda pula.

Upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah telah menjangkau berbagai pelosok tanah air. Secara kuantitatif menunjukkan hasil yang siginifikan, sebagaimana terlihat pada data statistik yang menunjukkan, ketika dimulainya pembangunan lima tahunan (Pelita) pada akhir 1960-an kurang lebih 60% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan dan pertengahan 1990-an menjadi sekitar 12% dari total penduduk Indonesia (BPS, 1997). Akan tetapi, capaian prestasi itu, menjadi tidak berarti ketika badai krisis (1997) menimpa Indonesia, sebagaimana banyak diexpose oleh berbagai media (elektronik, cetak) angka kemiskinan meningkat drastis mencapai 40%, bahkan ILO memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir 1999 mencapai 66,3% dari total jumlah penduduk Indonesia (BPS, 1999 dalam Suharto dkk, 2004).

BPS bekerjasama dengan Pusdatin Departemen Sosial (2004) mencatat, jumlah penduduk miskin 36,1 juta jiwa, sedangkan penduduk fakir miskin 14,8 juta jiwa tersebar di 30 propinsi (data terlampir). Sementara itu, menurut BPS per Maret 2006, jumlah penduduk miskin (penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan) mencapai 39,05 juta orang atau 17,75 % dari total penduduk 222 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 3,95 juta orang dari data Pebruari 2005 yang hanya 35,10 juta orang (15,97 %) (Republika, Sept 2006). Namun demikian, jika dilihat secara lebih luas, jumlah penduduk miskin dan yang mendekati miskin (masih) cukup besar, yaitu: 62 juta orang (Media Indonesia, Sept 2006). Kenaikan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang secara rata-rata 126% per Oktober 2005 dan harga beras yang melonjak sementara harga gabah malah turun.

 
Dunia mulai diingatkan tentang kewirarusahaan sosial, ketika penghargaan Nobel tahun 2006 jatuh ke tangan seorang wirausahawan sosial bernama Muhammad Yunus. Yunus adalah anggota Global Academy Ashoka, dimana Ashoka dikenal sebagai sebuah organisasi global pertama yang mengembangkan konsep kewirausahaan sosial. Berkat gagasannya memberantas kemiskinan melalui sistem keuangan mikro yang lebih dikenal sebagai Grameen Bank, Yunus telah membantu jutaan kaum miskin di Bangladesh, terutama perempuan yang selama ini sangat sulit memperoleh akses. 
Melalui Grammen Bank, Yunus membangun sistem untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik di tengah kemiskinan yang mencekik. Ia membuktikan pentingnya sistem perbankan berubah menjadi sensitif dan berdampak pada masyarakat miskin, khususnya perempuan. Ia tidak hanya menginspirasi masyarakat Bangladesh, tetapi juga masyarakat dunia. memperoleh layanan listrik.

Kemiskinan bukan hanya pada permasalahan ekonomi saja namun sudah menyangkut permasalahan-permasalahan sosial, bahkan sudah sampai tingkat budaya kemiskinan. 
Apabila permasalahan kemiskinan tidak diselesaikan maka akan terus berkembang dan pemyelesaiannya pun semakin sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi sebaliknya apabila kemiskinan itu cepat diselesaikan maka kita mendapatkan keuntungan yang berkembang di masa yang akan datang. Berikut adalah prediksi perkembangan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia berdasarkan data kemiskinan tahun 2005 dan 2006.

Tabel 1  
Prediksi Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2007 sampai Dengan 2010
Berdasarkan Data Kemiskinan 2005 sampai dengan 2006
P  R  E  D  I  K  S  I
TAHUN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
JUMLAH
35,1
39,05
43
46,95
50,9
54,85
PERSEN
15,9
17,75
19,37
21,15
22,95
24,59
                                    3,95            3,95            3,95            3,95            3,95            

Jumlah tersebut akan terus naik apabila permasalahan sosial tidak segera ditangani dan pada akhirnya semua penduduk Indonesia miskin semua. Untuk itu kita perlu mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang benar-benar menyentuh sampai tingkat individu sehingga kemiskinan dapat dimuseumkan dari negara tercinta ini.
  1. 3. INVESTASI SOSIAL YANG BISA DIKEMBANGKAN DI INDONESIA

Melihat kondisi masyarakat yang ada di Indonesia, ada 3 macam jenis investasi sosial yang dapat dikembangkan di Indonesia :

  1. Investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa kesejahteraan suatu bangsa. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah karena untuk memperoleh kesejahteraan maka suatu negara harus menginvestasikan dananya untuk kepentingan dan keberlangsungan negara tersebut.
  2. Investasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dari usaha yang dikembangkan. Investasi sosial semacam ini bisa kita tawarkan kepada mereka yang bergerak pada dunia usaha.
Analisis bisnis rosabeth Moss Kanter mengidentivikasi lima area utama dimana kebijakan pemerintah bisa membantu penciptaan lapangan kerja. 
a.    Pemerintah perlu mendukung prakarsa kewirausahaan.
b.    Pemerintah perlu menekankan pendidikan seumur hidup.
c.    Kemitraan proyek publik.
d.    Kebijakan pemerintah dapat meningkatkan portabilitas.
e.    Pemerintah harus mendorong kebijakan tempat kerja yang ramah keluarga (family-frienly workplace policies)

Investasi sumber daya manusia terbukti mendongkrak keuntungan berbagai perusahaan dalam sektor perekonomian penting. Sebuah studi di Amerika Serikat membandingkan 700 perusahaan besar dari berbagai industri yang berbeda. Hasilnya menunjukan bahwa bahkan perbedaan marginal dalam indeks investasi sumber daya manusia meningkatkan keuntungan pemegang saham sampai 41.000 dollar.

  1. Investasi sosial yang berorientasi pada keuntungan akherat (amal). Investasi sosial semacam ini bisa dikembangkan di indonesia karena masyarakat Indonesia adalah beragama. Agama apapun pasti mempunyai mempunyai tujuan bukan hanya sekedar di dunia saja tetapi juga bertujuan di akherat, namun pengelolaannya dilakukan secara profesional. Seperti yang dilakukan oleh dompet du’afa republika yang menekankan progran untuk ekonomi. Prinsip ”jangan hanya memberi ikan tapi kail” harus dikedepankan. Hanya memberi ikan jelas tak mendidik. Kalau terpaksa, tentu saja juga sah memberi ikan. Karena itu, disamping hibah, DD mengembangkan program ekonomi produktif dengan alokasi dana paling tidak 50%. Untuk beasiswa-SDM 25% dan hibah sosial bagi korban bencana dan lain-lain 25%.

Logical frame work investasi sosial yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

INVESTASI SOSIAL

(Menanamkan sejumlah dana untuk memperoleh keuntungan)

Untuk menarik para investor ada 2 hal yang perlu di perhatikan : pertama, social marketing yaitu produk-produk sosial yang telah dibuat kita pasarkan baik pada penyandang masalah supaya dapat keluar dari permasalahannya dan pemasaran sosial kepada lembaga donor (potensi dan sumber kesejahteraan sosial) untuk membantu memuseumkan kemiskinan. Kedua, bursa saham sosial yaitu sarana untuk menghubungkan antara investor dengan usahawan sosial. Kita perlu menciptakan bursa saham sosial dimana hanya saham-saham bisnis sosial yang diperdagangkan. Seorang investor mendatangi bursa saham ini dengan tujuan jelas menemukan sebuah bisnis sosial dengan misi sesuai dengan keinginannya.
Untuk memungkinkan bursa saham sosial berkinerja secara layak, kita perlu mendirikan badan-badan pemeringkat, standarisasi terminologi, definisi, perangkat pengukur dampak, format pelaporan, dan berkala-berkala finansial baru seperti The Social Wall Street Journal. Sekolahan-sekolahan bisnis akan menawarkan kursus-kursus dan gelar manajemen bisnis sosial untuk melatih manajer-manajer muda cara mengelola perusahaan bisnis sosial dengan cara yang paling efisien, dan yang paling penting mengilhami mereka untuk sendirinya menjadi usahawan sosial.
  1. 4. LANGKAH MEWUJUDKAN NEGARA INVESTASI SOSIAL
 
Dalam memuseumkan kemiskinan langkah-langkah efektif yang bisa kita tawarkan kepada para investor adalah sebagai berikut : 
1.    Mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan dengan benar.
Kemiskinan yang terjadi di Indonesia harus dipelajari lewat penelitian. Penelitian yang dimaksud sampai menemukan akar permasalahan sehingga program dapat fokus pada penyelesaian akar masalah. 
2.    Memahami masalah dari sudut pandang pihak yang mengalami masalah.
Persepsi tentang permasalahan yang dialami oleh kaum miskin berbeda dengan persepsi ahli pembangunan sosial. Untuk itu sebaiknya sudut pandang kaum miskin yang kita pakai dalam menyelesaikan permasalahan.
3.    Penyelesaian yang digagas tidak serta merta dalam skala besar dan muluk-muluk.
Gagasan yang kita pikirkan diujicoba dulu dalam skala kecil. Kalau ujicoba tersebut berhasil maka diujicoba lagi ke tempat lain dengan tidak menggenalisir permasalahan. Setelah itu baru di sebarluaskan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
4.    Pemyelesaian masalahnya bersifat struktural.
Masalah kemiskinan bukan hanya permasalahan individual semata tetapi sedah menyangkut permasalahan struktural, sehingga harus diselesaikan dengan struktural juga. 

Dengan langkah-langkah diatas kesejahteraan positif akan menggantikan setiap aspek negatif antara lain: otonomi menggantikan kemelaratan; kesehatan yang aktif menggantikan penyakit; ketidaktahuan digantikan oleh pendidikan sebagai bagian pendidikan yang terus berlanjut; kekumuhan digantikan dengan kemakmuran; dan inisiatif menggantikan kemalasan. Dengan demikian kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas kemiskinan karena kemiskinan tidak dibikin oleh rakyat miskin. Kemiskinan di ciptakan dan dilestarikan oleh sistem sosial ekonomi yang kita rancang sendiri; pranata-pranata dan konsep-konsep yang menyusun konsep itu; kebijakan-kebijakan yang kita terapkan.

Kemiskinan tercipta karena kita membangun kerangka teoritis berdasarkan asumsi-asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang konsep-konsep yang yang terlampau sempit (seperti konsep bisnis, kelayakan kredit, kewirausahaan, lapangan kerja) atau mengembangkan lembaga-lembaga yang belum matang (seperti lembaga-lembaga keuangan yang tidak mengikutsertakan kaum miskin). Kemiskinan disebabkan oleh kegagalan pada tataran konseptual, dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat.

Niat yang tulus, tujuan yang jelas, langkah yang terarah, timwork yang kompak dan sarana yang mendukung adalah syarat untuk mewujudkan Negara Investasi Sosial. 

---oo0oo---
Oleh: rumahkita2010 | 21 Juli 2010

PORNOGRAFI DAN PERKEMBANGAN ANAK

PORNOGRAFI DAN PERKEMBANGAN ANAK

Oleh : Hari Harjanto Setiawan

Bencana alam sudah sering melanda negri ini, dari gempa, tsunami, longsor maupun ada yang kekeringan. Sekarang negeri ini dilanda bencana yang lebih besar lagi yang dapat melenyapkan generasi penerus kita. Mereka telah teracuni otaknnya sehingga dapat mengganggu perkembangannya. Akhir-akhir ini kita semua dikejutkan oleh video porno yang pelakunya adalah mirip artis yang menjadi idola masyarakat terutama generasi muda. Terlepas dari pelakunya siapa dan apakah video tersebut pelakunya artis atau mirip artis, yang jelas semua itu termasuk pornografi. Akibat peredaran video tersebut, tanggapan masyarakat sangat beragam. Sebagian besar dari masyarakat menolak dan bahkan mengecam aksi pornografi, terutama dari para orang tua yang memiliki anak-anak. Para orang tua sangar mengkhawatirkan anaknya akan terpengaruh untuk nonton yang akhirnya akan terpengaruh untuk berbuat seperti perbuatan idolanya. Perbuatan pornografi semacam ini akan dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak mengingat masa anak adalah masa perkembangan dan masa mencari jati diri.

PERSPEKTIF EKOLOGI SOSIAL

Perkembangan anak (usia dibawah 18 tahun) dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan anak. Sebagai makhluk sosial, anak dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan anak. Menurut Bronfenbrenner’s dalam Santrock (2009) model ekologi memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, yang terdiri dari : “microsystem, mezosystem, exosystem dan macrosystem.”(h.29). Microsystem, menunjukkan setting dimana individu hidup, memiliki aktivitas, peran, dan interaksi dengan orang-orang penting yang berpengaruh langsung terhadap perkembangannya. Misalnya, orangtua, teman sebaya, guru dan masyarakat. Mesosystem, menunjukkan hubungan antara dua atau lebih mikrosistem atau hubungan beberapa konteks. Misalnya, hubungan antara rumah dan sekolah (anak dengan orangtua yang menolak dirinya dapat mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru), hubungan antara rumah dan tempat kerja (anak dengan orangtua yang dipecat akan berpeluang besar menjadi korban kekerasan oleh orangtunya), dst. Echosystem, menunjukkan setting sosial dimana individu tidak terlibat secara aktif, tetapi akan mempengaruhi individu tersebut. Misalnya, penyediaan fasilitas perpustakaan bagi anak, televisi, internet, dll. Macrosystem, merupakan suatu sistem yang berpengaruh secara tidak langsung terha­dap perkembangan individu. Misalnya, agama, ideologi, kebudayaan, krisis ekonomi, peristiwa-peristiwa politik, dll.

Media yang dijadikan penyebaran video porno merupakan faktor pada level exosystem yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Media yang berupa internet dan ponsel masih sulit dikontrol. Televisi, radio dan koran juga harus turut bertanggung jawab karena walaupun tidak fulgar namun dapat membuat penasaran orang untuk mencari. Apalagi usia anak yang yang masih mencari jati dirinya, rasa penasaran sangat kuat untuk menonton film tersebut. Dalam masa pencarian ini anak masih tergantung pada orang dewasa yang membentuknya. Mass media adalah sebuah alat yang tergantung pada yang mengendalikannya. Mass media bisa bernilai positif maupun negatif. Mass media akan bernilai positif bagi perkembangan anak apabila diisi dengan sesuatu yang bernilai pendidikan. Namun sebaliknya mass media akan bernilai negatif apabila diisi dengan sesuatu yang dapat merusak moral bangsa, yang salah satunya adalah video porno.

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pada masa perkembangannya, anak tidak terlepas dari beragam kebutuhan baik fisik, mental, emosional yang semuanya merupakan alat dan sarana untuk mencapai keberfungsiannya secara utuh. Kesejahteraan anak hanya akan tercapai bila kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Kebutuhan anak menjadi tanggung pemerintah, masyarakat dan keluarga (orang tua). Tinjauan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan anak terimplisit dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka. Prasyarat utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan psikologis, kasih sayang, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, perlindungan terhadap segala diskriminasi dan perlakuan salah (termasuk didalamnya pornografi), serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam berbagai keputusan menyangkut nasib dirinya.

Anak mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Dubois (2000) menyebutkan bahwa kebutuhan dasar anak adalah: “Makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan, pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawat asuhan, kasih sayang dukungan dan cinta”(h.11). Dalam penerapannya di Indonesia kesejahteraan sosial untuk warganya yang didalamnya termasuk anak telah dibuat Undang Undang No.11 Tahun 2009 bahwa “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang khas bagi anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas, di mana masing-masing kebutuhan tersebut dibatasi oleh beberapa faktor antara lain faktor individual, faktor sosial, kultural dan religius termasuk nilai-nilai. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk bertingkah laku yang khas. Apabila kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara memadai, maka akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; anak dapat merasa gembira, harmonis, bahagia, dan sebagainya. Akan tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak ada kepuasan dalam hidup seorang, anak dapat mengalami frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya perkembangan sikap positif, sehingga akan mengalami hambatan-hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian pula apabila semua aspek kebutuhan anak terpenuhi, maka tercapailah suatu tingkat kesejahteraan bagi anak.

Dalam konteks kesejahteraan anak, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, misalnya Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak anak adalah “The Right to Life, Survival and Development” atau Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas perkembangan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Dengan demikian penyebaran film porno termasuk dalam pelanggaran anak karena menggangu perkembangannya. Kesejahteraan anak tidak terlepas pula dengan bagaimana pola pengasuhan terhadap anak.

Agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan maka kita harus mempersiapkan masa depan anak dari sekarang dalam berbagai level. Pada level microsystem, bahwa pendidikan dalam keluarga harus kuat, yang dalam hal ini orangtua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya Selain keluarga yang diperkuat, pendidikan dilakukan dari sekolahan, kelompok pertemanan, kelompok keagamaan dan teman bermain harus diarahkan kepada hal yang positif. Pada level mezosystem, komunikasi antara keluarga dengan pihak sekolah, kelompok sebaya, kelompok bermain dan kelompok keagamaan harus diperkuat sehingga ada kesamaan visi dalam mengarahkan anak dalam masa perkembangannya. Pada level exosystem, terutama yang banyak mempengaruhi adalah media baik berupa televisi maupun internet harus ada kontrol dari masyarakat, sehingga tidak menampilkan hal-hal yang dapat merusak otak anak dalam masa perkembangannya. Dan pada level macrosystem, kepedulian dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat berpihak pada anak. Seiring dengan lamanya waktu maka akan terbentuk pola dalam membentuk anak dalam masa perkembangannya (cronosystem).

Apabila pola yang baik dalam perkembangan anak ini dapat terbagun, maka kita tidak perlu lagi khawatir dengan adanya video porno yang beredar, karena sudah pasti akan tertolak oleh masyarakat. Selama ini di masyarakat kita sudah terbentuk pola tersebut terbukti dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya kebijakan tentang pelarangan terhadap ketiga artis tersebut merupakan pola yang harus terus menerus dikuatkan dan dikembangkan. Dengan demikian diharapkan kita mempunyai generasi penerus yang baik dalam membangun negeri ini dimasa yang akan datang.

HARI HARJANTO SETIAWAN, Kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial UI.

e-mail : hari_harjanto@yahoo.com

Hp. 081383373943

Oleh: rumahkita2010 | 22 Juni 2010

Pekerja Sosial Pendamping

PERAN DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SEORANG PENDAMPING TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Hari Harjanto Setiawan

ABSTRACT, Basically, Outreach to conduct by social worker to children in conflict with the law is full fill right children. So outreach must to conduct by people with ability social work with child. Outreach  of childdren in conflict  with the law from Children Jail (Lapas anak) to family or community are urgent to conduct from government and community, because this problem will “lost generation”. Outreach in Indonesian legal status No.23, 2002 about child protection. Outreach in article 1 in child protection is professional  social worker. The role of social worker is client identification and outreach, individual and family assessment and diagnosis, planning and resources identification, linking clients to resources, service implementation and coordination, monitoring service delivery, advocacy to obtain services and evaluation.

Key words : Outreach, Children Conflict with The Law, Social worker

PENDAHULUAN

Banyak alasan mengapa anak melakukan konflik dengan hukum. Kebanyakan kasus, anak yang terlibat dengan kasus tindak pidana disebabkan karena terlibat dengan permasalahan yang sepele. Mereka melakukan hal itu hanya untuk tetap hidup, tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum dapat membuat keputusan yang benar. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan yang dicabut kebebasan sipilnya ini, memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai untuk meningkatkan martabat dan harga dirinya, yang dapat memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar orang lain sesuai dengan usianya.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. (Pendataan Depsos, 2003).

Menurut Rusmana (2008) Perlakuan salah orang tua berujung pada anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah anak berkonflik  dengan hukum sudah tentu akan berhadapan dengan lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Perlakuan salah pun terjadi di lembaga ini, seperti yang dilaporkan dalam restorasi (2007:3) sekitar 4000 hingga 5000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi dan penjara, 84% anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama penjahat dewasa. Sianturi (2006:36) mencatat hasil monitoring Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2003 – 2005 pada anak yang sedang menunggu vonis dan sudah mendapat fonis, menyatakan terdapat 105 anak yang berkonflik dengan hukum, 58% tidak didampingi pengacara dan 5% tidak diperoleh informasi yang pasti.

Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Dalam tulisan ini akan mengemukakan peranan pekerja sosial dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

PERMASALAHAN

Pergaulan sehari-hari dalam satu sel yang sama dengan tahanan/nara pidana dewasa (yang umumnya melakukan tindak kriminal kelas atas seperti pembunuhan, penjualan obat-obatan terlarang, perkosaan dan lain-lain) secara psikologis dapat mengubah kepribadian dan pola pikir anak. Misalnya, anak-anak yang masuk penjara karena mencuri ayam, setelah bergaul selama berbulan-bulan dengan teman satu selnya dalam penjara yang terlibat kasus pengedaran obat-obatan terlarang, bukan tidak mungkin bila pada akhirnya anak inipun menjadi pengedar narkoba saat keluar dari penjara. Interaksi yang intens dengan narapidana dewasa inilah anak-anak memperoleh pelajaran informal untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Sehingga pada akhirnya anak ini bisa menjadi penjahat yang lebih mahir daripada sebelumnya.

Setelah anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermain dan lingkungan keluarganya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi demikian merupakan hal sulit bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan lebih sulit lagi ketika anak harus menghadapi situasi baru yang lebih menyeramkan dan menakutkan tanpa ada perlindungan atas ketenangan batinnya. Ia harus berada didalam kamar yang dibatasi oleh tembok-tembok tertutup rapat dan diberi pintu jeruji besi (berbeda dengan kamar aslinya dirumah yang mudah berhubungan dengan anggota keluarga lainnya secara bebas). Kondisi yang demikian adalah kondisi yang jauh dari terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak (KHA).

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

DEFINISI KONSEP

Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah manusia yang belum matang, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional bahwa mereka adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan bermain. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi KHA (Convention Right Children). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak yang tertuang dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut akan bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), dalam peraturan 2.2 adalah : Pertama, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut  peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pendampingan

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkan-nya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.

Istilah pendamping dapat kita temukan juga dalam pasal 17 UU PKDRT disebutkan bahwa ”Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 23 menyebutkan peran pendamping adalah sebagai berikut :

  1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntututan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Mendengarkan secara empati segala penuntututan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pekerja Sosial

Karakteristik profesionalisme pekerja sosial adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan, yang dalam pendidikannya, harus dikembangakan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Profesi lain, pada umumnya hanya menekankan pada dua aspeknya saja yaitu pengetahuan dan keterampilan praktek. Pekerja Sosial sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya sebagai bukan profesi atau disiplin yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan social, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung.

Pekerja Sosial menamakan dirinya “normative discipline”. Pekerja Sosial lebih dari sekedar aktifitas teknis. Pekerja Sosial berada diluar lingkungan yang semakin dikuasai oleh birokrasi dan manager, di mana akuntabilitas terhadap manager lebih ditenkankan dari pada akuntabilitas terhadap public atau konsumen. Lingkungan praktek Pekerja Sosial tidak memungkinkan bagi diskresi, prakarsa, kreatifitas, serta  menemukan alternative sesuai dengan komitmennya terhadap nilai.

Penekanan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai mempunyai implikasi terhadap hakikat pratek Pekerjaan Sosial. Bila pengetahuan dipandang sebagai sama pentingnya dengan keterampilan, maka pemahaman sama pentingnya dengan kompetensi. Pekerja Sosial memandang dirinya sebagai pemikiran dan pekerja, serta sebagai orang yang harus membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bertindak.

Situasi ini bertentangan dengan lingkungan praktek dimana manager menentukan tujuan, sasaran dan arahan untuk mencapainya, dan menyingkirkan pertimbangan diskresioner dari Pekerja Sosial. Pekerja Sosial melakukan praktek dalam lingkungan pengaturan, panduan praktek, serta arahan adinistratif. Menghubungkan dan memperkuat pengetahuan, nilai dan keterampilan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pekerja Sosial dalam lingkungan politik, birokrasi dan managerial  dimana Pekerja Sosial perlu menyesuaikan diri.

Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang Pekerja Sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti hasus sesuai dengan ketiga dimensi diatas. Pengetahuan dalam arti seorang pekerja sosial harus mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Nilai dalam arti praktek pekerjaan sosial harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tertentu yaitu kode etik praktek pekerjaan sosial. Ketrampilan seorang pekerja sosial banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya praktek yang di lakukan (jam terbang).

KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI PENDAMPING

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum diatas membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA). Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Tidak jarang terjadi kekerasan seksual terhadap anak di penjara. Sodomi adalah kejadian kekerasan seksual yang tidak mustahil terjadi baik didalam tahanan polisi maupun di penjara. Hal itu menunjukan bahwa situasi kehidupan anak didalam penjara ataupun tahanan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi sosial sebelumnya. Dengan demikian memperkuat anggapan bahwa, kehidupan dalam tahanan dan penjara tidak menjamin anak menjadi lebih baik. Fakta lain dalam hubungan sosial dalam tahanan dan penjara adalah pemerasan antar tahanan atau pemerasan yang dilakukan oleh APH terhadap tahanan anak. Sebagai contoh, dapat dikemukakan berdasarkan fakta bahwa keluarga atau pekerja sosial yang mengunjungi anak didalam tahanan atau penjara menyebabkan anak merasa tidak tentram dan tidak tenang jiwanya, merasa takut jika setelah kunjungan itu anak tidak memiliki uang untuk setoran kepada ”RT SEL” atau korves.

Situasi itu mempersulit anak yang ditahan dan dipenjara dan pekerja sosial yang melakukan pendampingan tersebut. Pada satu sisi anak membutuhkan sahabat yang dapat mengerti dan memahami situasi yang sedang dihadapinya, anak membutuhkan kawan atau pihak lain atau orang dewasa yang dapat mengurangi beban batinnya.

Kualitas Seorang Pendamping

Pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain :

  1. a. Kematangan Pribadi

Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadinya. Pengalaman baru sebagai hakekat perubahan pribadi secara akumulasi akan membentuk kematangan pribadi. Secara arif pendamping yang matang akan mensikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.

  1. b. Kreatifitas

Praktek pertolongan yang efektif biasanya mencakup pencarian alternatif-alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan menghadapi keterbatasan dalam menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalamannya baru dan rasa keingin tahuan yang tiada hentinya. Cara-cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya kesempatan pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu menjaga keterbukaannya, memelihara keberbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.

  1. c. Pengamatan Diri

Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap kondisi-kondisi internal di dalam dirinya: kesadaran untuk melepaskan dirinya sendiri. Kemampuan pengamatan diri ini mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain, menghormati diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Demikian pula dengan kepercayaan, penerimaan dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.

  1. d. Keinginan Untuk Menolong

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Pada dasarnya keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri kita sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain ini memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri sendiri sebagai akibat pertolongan.

  1. e. Keberanian

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang disadari sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian ini termasuk kesiapan menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat kesulitan-kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegagalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidak pastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.

  1. f. Kepekaan

Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di masyarakat dan segera mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendamping harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (stereo type).

Fungsi Dan Peranan Pendamping

Tingkat dan bentuk intervensi Pendamping berhubungan dengan kapasitas organisasional dari kelompok anak yang dikembangkan. Peranan pendamping dalam mengembangkan program penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari berbagai segi. Kunci untuk mencapai efektifitas terletak pada kemampuan pendamping masyarakat untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara simultan. Fungsi utama yang mencerminkan kegiatan pokok dalam rangka mencapai tujuan pendampingan masyarakat adalah :

  1. a. Pengumpulan fakta: mengupayakan diperolehnya landasan kenyataan (fakta) yang memadahi untuk perencanaan dan kegiatan yang baik.
  2. b. Pengembangan Program: yaitu merintis, mengembangkan, menyempurnakan dan mengakhiri program-program dan pelayanan-pelayanan.
  3. c. Standar (pembakuan) : yaitu menentukan, memelihara dan meningkatkan standar serta meningkatkan keefektifan, efisiensi dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi masyarakat, bagian-bagian dari masyarakat dan satuan-satuan penduduk lainnya.
  4. d. Kooperasi dan koordinasi: yaitu meningkatkan dan memperlancar saling hubungan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi upaya-upaya antar perseorangan-perseorangan, kelompok-kelompok serta organisasi-organisasi.
  5. e. Pendidikan : yaitu melaksanakan pendidikan (pendidikan orang dewasa, pendidikan tentang kesejahteraan keluarga, pelatihan ketrampilan, pelatihan administrasi praktis dan sebagainya) untuk kepentingan pencapaian tujuan bimbingan sosial, dan untuk tujuan meningkatkan serta mengembangkan potensi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal kualitas (mutu) kesadaran pada diri sendiri, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengatur dan mengendalikan diri sendiri, kemampuan bekerjasama dan kepemimpinan.
  6. f. Hubungan masyarakat: yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari anak yang berkonflik dengan hukum secara keseluruhan tentang kebutuhan-kebutuhan, sumber-sumber, tujuan-tujuan yang akan dicapai, pelayanan-pelayanan, metode-metode yang digunakan dan standar (ukuran-ukuran) yang seharusnya.
  7. g. Peningkatan:  yaitu meningkatkan dan mengupayakan agar tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai atau usulan-usulan program pemecahan masalah disepakati secara resmi atau diinginkan/disenangi oleh anak yang berkonflik dengan hukum.
  8. h. Partisipasi: mengerahkan dan memelihara keikutsertaan secara aktif dari perseorangan-perseorangan atau kelompok-kelompok dalam berbagai kegiatan dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak.
  9. i. Pemberian dukungan: yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan dukungan keuangan secara memasahi dari organisasi-organisasi dan orang-orang yang terlibat terkait dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial.
  10. j. Organisasi massa : yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan kerja organisasi massa agar bertindak secara efektif dalam kaitannya dengan usaha-usaha menumbuhkan kemandirian, usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan atau menyempurnakan saling hubungan antar organisasi atau kelompok.

Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan Pekerja Sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

  1. a. Sebagai fasilitator
  • Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
  • Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk peer group (kelompok sebaya).
  • Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.
  1. b. Sebagai Trainner/pelatih
  • Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
  • Membantu merencakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
  • Membantu peer educator dalam melatih teman-teman lainnya
  • Membantu dalam pengembangan peer educator dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.
  1. c. Sebagai advocat

Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonfllik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

  • Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
  • Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan leason learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
  • Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.
  1. d. Sebagai peneliti
  • Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
  • Terlibat dalam penelitian parsisipatory di mana peer educator belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
  • Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut.
  • Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak yang berkonflik dengan hukum.
  1. e. Sebagai perencana
  • Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan.
  • Membantu peer educator dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
  • Membantu menyusun kegiatan peer educator untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
  1. f. Sebagai Katalisator
  • Memprakarsai pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi.
  • Memonitor dan memelihara perkembangan individu dan kelompok untuk memfasilitasi transformasi struktural jangka panjang untuk kesejahteraan sosial.
  1. g. Sebagai Pemberi Informasi

Peran informatif merupakan seangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang kelembagaan, personel, kebijakan, program dan sumber pembangunan kesejahteraan sosial yang berekaitan dengan perubahan. Informasi yang disampaikan secara berkesinambungan dengan pesan dan media yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran diharapkan mampu :

  • Meredam berbagai bentuk keresahan yang diakibatkan oleh ketidak pastian sehubungan dengan aneka ragam persepsi.
  • Meningkatkan pengertian, perhatian, kepedulian komitmen dan partisipasi pemilik sumber untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
  1. h. Sebagai Partisipator

Peran partisipatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

  • Penyelenggaran pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas personel, antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya dan lain-lain.
  • Penentuan bentuk-bentuk pelayanan sosial yang perlu dilaksanakan secara terkoordinasi.
  • Peningkatan rujukan antar lembaga pelayanan yang dikelola, baik rujukan pelayanan maupun rujukan kelayan.
  1. i. Sebagai Mobilisator

Sebagai mobilisator, pendamping berusaha untuk menghimpun, pendayagunaan, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber-sumber yang ada guna mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

  • Mendata dan menghimpun seluruh sumber yang ada.
  • Menseleksi dan menentukan sumber-sumber yang memungkinkan untuk didayagunakan.
  • Mendayagunakan sumber terpilih.
  • Mempertanggungjawabkan hasil pendayagunaan sumber terpilih.
  1. j. Peran Konsultatif

Peran konsultatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya serta memanfaatkan faktor-faktor pendukung atau peluang yang tersedia di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :

  • Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan konsultatif berkala dengan menghadirkan nara sumber/pakar terkait.
  • Penyediaan konsultan yang ditugaskan untuk membantu dalam kaitan dengan tugasnya.
  1. k. Sebagai Pemberdaya

Peran sebagai pemberdaya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motifasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :

  • Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas SDM antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya baik di di dalam maupun di luar negeri.
  • Penyelenggaraan kunjungan studi banding ke daerah lain sesuai kebutuhan.
  • Pendekatan persuasif untuk menggabungkan diri.
  • Penyelenggaraan kampanye sosial kepada anak yang berkonflik dengan hukum secara berkala dan berkesinambungan melalui berbagai media masa.
  1. l. Sebagai Negoisator

Pendamping perlu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan. Kegiatan yang diperlukan antara lain :

  • Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam jaringan kerja.
  • Mengadakan pendekatan dengan memberikan informasi tentang jaringan kerja yang perlu dibangun.
  • Mengupayakan persetujuan dan dukungan untuk kelancaran proses jaringan kerja.

m. Peran kemitraan

Peran kemitraan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan dengan berbagai pemilik sumber guna peningkatan kemampuan, motivasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :

  • Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan secara terencana dan berkala dengan para pemilik sumber, dengan menghadirkan nara sumber/pakar terkait sebagai motivator.
  • Penyediaan lahan-lahan pelayanan sosial profesional terpadu, misalnya pusat pelatihan ketrampilan terpadu bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat dikunjungi oleh pemilik sumber setiap waktu.
  • Peningkatan kemampuan administrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber yang diperoleh.

KESIMPULAN

Dari tulisan diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran pekerja sosial sebagai seorang pendamping dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

  1. 1.     Pekerja Sosial harus memandang anak adalah sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang Pekerja Sosial.
  2. 2.     Dalam melakukan pendampingan terhadap anak, Pekerja Sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi dalam proses pendampingan.
  3. 3.     Pekerja Sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu melibatkan fihak lain yang mempunyai interest dalam sebuah jaringan referal system.

–o0o–

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Alit Kurniasari dkk . (2007). Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos RI

Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, Jakarta.

Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal  di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Soetodjo Wagiati. Dr. SH,MS. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bansung. 2006.

www. Pikiran-rakyat. com. Raju Potret Buram Peradilan Anak. 5 Maret 2006

……………. restorative Justice, 26 september 2005

www. Kompas.com. Anak-anak juga butuh bantuan Hukum, 7 Agusuts 2001

.

……………Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus,  11 Maret 2006

Waspada on line, Konsep Pembinaan bagi Anak di LP, 26 september 2005

Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.

Rusmana, Aep, Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Pusdiklat kesos, Agustus 2008.

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

Konvensi dan Undang-undang :

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Oleh: rumahkita2010 | 19 Mei 2010

PEER EDUCATOR

TEKNIK PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP MANTAN ANDIK LAPAS MELALUI PEER EDUCATOR (PE)

(Studi Kasus di Rumah Pusat Pelibatan Masyarakat)

Hari Harjanto Setiawan

ABSTRACT

Peer Educator adalah anak mantan Andik (anak didik) yang mempunyai pengaruh terhadap-teman-temannya dan telah dilatih untuk melakukan pendampingan terhadap sesama mantan andik bersama pekerja sosial. PE sangat membantu pekerja sosial karena anak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai masalah dan kebutuhan sesama mereka. PE dipilih dari mereka yang mempunyai pengaruh terhadap teman lainnya, bertujuan untuk menghindari kecurigaan anak, menimbulkan kepercayaan terhadap anak lain dan mempengaruhi pola pikir temannya. PE dipilih berdasarkan atas pengaruh seseorang terhadap kelompoknya. Setelah mereka dilatih, secara reguler masing-masing PE melakukan pertemuan/local meeting dengan temannya bersama dengan pekerja sosial di wilayah dampingannya. Dalam pertemuan itu membahas permasalahan-permasalahan, issue-issue terbaru maupun harapan anak dampingan. Selain itu, sesama PE dan pekerja sosial melakukan pertemuan rutin secara reguler untuk sharing pengalaman di wilayah dampingan masing-masing.

Key words : Anak dan Hak Anak, Anak didik (andik), Peer Educator

PENDAHULUAN

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakininya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Dan diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi ini, anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. (Pendataan Depsos, 2003). Anak yang telah keluar dari Lapas biasanya menjadi korban kekerasan dari lingkungan masyarakat dan bahkan dari keluarganya sendiri dalam bentuk stigma bahwa anak yang keluar dari Lapas adalah orang jahat. Padahal ketika keluar dari Lapas mereka mempunyai harapan atau cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya. Pemahaman terhadap situasi anak yang telah keluar dari Lapas saja tidak akan memberikan jalan keluar yang efektif. Agar sebuah intervensi efektif, maka di perlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai masyarakat dan keluarga anak yang telah keluar dari Lapas. Pemahaman makro (structural) dan Mikro (dinamika keluarga) sangat di butuhkan. Kondisi Anak telah keluar dari Lapas yang demikian, jelas jauh dari terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak seperti yang tertera dalam konveksi hak – hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk dilindungi, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk tumbuh kembang. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Yang dimaksudkan untuk mewijudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Salah satu permasalahan yang muncul dan belum banyak di lakukan orang dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah reintegrasi anak yang telah menyelesaikan masa hukumannya kepada keluarga dan masyarakat karena belum siapnya anak maupun orang tua atau masyarakat yang menerimanya. Setelah mereka keluar dari LAPAS bisanya susah untuk terjangkau, padahal mereka masih butuh penjangkauan dan pendampingan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terutama mereka butuh orang yang mau menerima dan mengarahkan. Penjangkauan dan pendampingan oleh Peer Educator dirasa efektif karena mereka lebih terbuka dengan sesama mantan andik sehingga diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan diharapkan juga dapat solusi yang sebenarnya juga.

PERMASALAHAN

Diantara persoalan sangat besar yang dihadapi mantan anak-anak Lapas adalah ketidak menentuan masa depan. Cukup banyak rintangan yang harus mereka hadapi setelah selesai menjalani pembinaan selama masa hukuman. Banyak diantara mereka yang lebih jauh tersingkir dari “dunianya”, frustasi bahkan kembali terjebak pada masalah perilaku dan hukum yang akan menyeretnya kembali pada tindak kriminal. Selain karena stigma negatif masyarakat atas mereka, persoalan utama sebenarnya terletak pada ketidak siapan keluarga, masyarakat serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada untuk menerima dan mengayomi mereka. Dengan kata lain pranata-pranata tersebut tidak siap atau tidak mampu untuk menjalani keberfungsian sosial mereka setelah anak itu keluar dari Lapas. Persoalan lain, adalah kenyatan bahwa anak-anak mantan Lapas itu yang memang belum siap untuk menyatu dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tak heran jika anak-anak itupun tidak lagi memiliki kesempatan apalagi kemampuan untuk menampilkan keberfungsian sosial mereka secara wajar, karena sebagaimana alasan awal keterlibatan hukum mereka tak memperoleh pemenuhan dan pengayoman atas hak-hak mereka sebagai seorang anak. Penjangkauan yang dikakukan oleh pekerja sosial pendamping terkadang mengalami hambatan karena adanya perbedaan umur dan latar belakang kehidupannya. Untuk itu agar penjangkauan lebih efektif dan lebih memberdayakan, maka dbentuklan Peer Educator untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian Studi kasus ini dapat di jabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana karakteristik anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS? 2. Mengapa Peer educator dianggap efektif dalam menjangkau dan mendampingi mereka? 3. Bagaimana peran dan fungsi dan kepribadian Peer Educator ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan dengan peer educator. 2. Tujuan Khusus a. Mendeskripsikan karakteristik anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS. b. Mendeskripsikan efektifitas dalam menjangkau dan mendampingi sesama temannya. c. Mendiskripsikan peran dan fungsi peer educator .

MANFAAT PENELITIAN 1. Akademis a. Memberi sumbangan pengetahuan tentang model penanganan anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS. b. Memberi gambaran mengenai anak didik (andik) yang telah keluar dari LAPAS untuk menjadi bahan perhatian bagi pemerhati masalah kesejahteraan sosial khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. 2. Praktis a. memberikan sumbangan untuk perbaikan dan pengembangan program kesejahteraan anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. b. Menemukan model penanganan andik dengan penjangkauan dan pendampingan melalui peer educator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian terapan (action research). Menurut Mc Tagart 1989 quoted in wadsworth 1991, p.65 dikutip Alston dan Bowles (1998, h.164) adalah: “Participatory action research is an aproach to improving social practice by changing it and learning from the consequences of change. Participatory action research is contingent on authentic participation” (Penelitian terapan participatif adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek sosial serta mengubah hal itu dan belajar dari konsekuensi perubahan. Penelitian partisipatoris tergantung pada partisipatoris murni). Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Maret 2008. Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dalam program pengembangan peer educator yang disajikan melalui kutipan verbatim dalam studi kasus yang dilakukan di Rumah PPM Yayasan Rumah Kita di Jl. Pedati No.26 Jakarta Timur yang dalam implementasinya menangani anak didik (andik) yang telah keluar dari LPAP dan LPAW Tangerang. DEFINISI KONSEP Anak dan Hak Anak Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan. Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja. Indonesia telah meratifikasi KHA (CRC). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan. Anak Didik (Andik) Anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Boijing Rules), dalam peraturan 2.2 adalah : Pertama, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun. Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Peer Educator Peer Educator menurut UNODC dalam bukunya Peer to peer aproach mendiskribsikan bahwa PE adalah seseorang yang bekerja dengan orang yang sama dengan mereka. Mereka mempunyai kesamaan umur, jenis kelamin, kelas sosial dan lainnya. Jadi peer edukator adalah mereka yang bekerja dengan orang yang tidak mempunyai kewenangan terhadap orang tersebut. PE yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak mantan Andik (anak didik) yang telah keluar dari LAPAS anak. Mereka yang terpilih adalah anak yang mempunyai pengaruh terhadap-teman-temannya dan telah mengikuti pelatihan untuk melakukan pendampingan bersama pekerja sosial. PE sangat membantu pekerja sosial karena anak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai masalah dan kebutuhan sesama anak. PE dipilih dari mereka yang berpengaruh, bertujuan untuk menghindari kecurigaan anak, menimbulkan kepercayaan terhadap anak lain dan mempengaruhi pola pikir temannya. Program untuk PE adalah adanya pemilihan berdasarkan atas pengaruh seseorang terhadap kelompoknya. Setelah pelatihan, setiap minggu masing-masing PE melakukan pertemuan/local meeting dengan temannya bersama dengan pekerja sosial di wilayah dampingannya. Dalam pertemuan itu membahas permasalahan-permasalahan, issue-issue terbaru maupun harapan anak dampingan. Selain itu, sesama PE dan pekerja sosial melakukan pertemuan rutin secara reguler untuk sharing pengalaman di wilayah dampingan masing-masing.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Anak Didik Yang Telah Keluar Dari LAPAS Seseorang tidak mudah menyesuaikan diri setelah menjalanim masa hukuman secara bertahun-tahun. Rata-rata anak tersebut menjalani hukuman 1 sampai dengan 5 tahun. Selama itu mereka bisa menyesuaikan dengan kehidupan di dalam LAPAS. Tetapi setelah keluar mereka merasa bingung dan butuh suatu penyesuaian diri lagi untuk hidup dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan R sebagai berikut : ”Pas baru keluar saya bingung, apa yang mau saya lakukan, saya coba pulang ke rumah tapi gak betah soalnya banyak yang ngomongin, saya butuh seorang yang mau menerima dan membimbing saya” Anak-anak ini sebenarnya juga mempunyai keinginan untuk tidan mengulangi kesalahan di masa lalunya, tetapi ketika keluar dari LAPAS dan pulang ke rumah mereka kembali lagi pada lingkungan semula yaitu banyak ajakan teman-temannya untuk mabuk dan mengedarkan NAPZA kembali sepeerti yang dialami oleh RD debagai berikut : ”Saya sudah bosan hidup di jalan mabok, gak tenang hidup kayak gitu, apalagi saya bernah masuk ke LAPAS, aduh gak enak rasanya, tadinya saya sudah punya rencana yang bagus setelah keluar dari LAPAS. Tapi begitu sampai dirumah teman-teman saya ngajak pesta minum untuk merayakan saya telah bebas. Jadi aja keterusan lagi masuk ke dunia hitam”. Trauma terhadap penyiksaan yang dilakukan aparat maupun sesama temannya ketika di dalam LAPAS juga menyebabkan sulitnya menjangkau mereka. Bahkan keluarga dan masyarakatnya sengaja menyembunyikan ketika seorang pekerja sosial menjangkau sampai ke keluarganya. Bahkan ada yang merasa peristiwa yang menimpa anaknya adalah aib bagi keluarga, sehingga keluarga dan masyarakatnya sendiri menyembunyikan anaknya untuk tidak keluar dari masyarakat pada umumnya. Kondisi yang demikian menyebabkan akses anak tersebut menjadi tertutup. Sebaiknya yang ditutup adalah permasalahannya dan anak diberikan kesempatan untuk berkembang seperti anak-anak yang lain. Sebenarnya anak-anak mempunyai keinginan untuk bekerja seperti layaknya orang lain dan mempunyai keinginan untuk merubah diri kepada hal yang positif. Stigma negatif masyarakat menyebabkan kurangnya kesempatan terhadap anak yang telah keluar dari LAPAS untuk menjalani hidup yang lebih baik. Seperti yang dialami oleh P sebagai berikut : ”sebenarnya saya sudah diterima bekerja di konfeksi, tetapi setelah dua minggu bekerja dan pemilik konfeksi mengetahui latar belakang saya bahwa pernah masuk LAPAS akhirnya saya di keluarkan” Penjangkauan Melalui Organisasi Peer Educator Dari karakteristik anak tersebut ada beberapa hambatan dalam menjangkau mereka antara lain: Pertama, tempat tinggal anak yang terpencar dan berjauhan sehingga dalam menjangkau mereka butuh waktu dan biaya yang cukup untuk sampai ke tempat tinggalnya seperti yang di katakan oleh salah seorang pekersa sosial sebagai berikut: ”untuk menjangkau satu orang anak saja butuh waktu satu harian soalnya rumahnya jauh, udah gitu kadang-kadang alamatnya gak jelas malahan ada yang sengaja memalsukan tempat tinggalnya sehingga gak bisa diketemukan” Kedua, orang tuanya mengalami trauma karena mendengar cerita dari anaknya tentang kehidupan di LAPAS sehingga ketika pekerja sosial datang ke rumahnya dikira mau menangkap dan memasukkan kembali anak tersebut ke LAPAS. Seperto yang dikatakan salah satu pekerja sosial sebagai berikut : ”Waktu saya mengunjungi salah satu kelayan sampai ke rumahnya orang tuanya gemetaran soalnya masih trauma ketika anaknya ditangkap dulu, tapi setelah saya jelaskan maksud dan tujuan bukan untuk menangkap tapi untuk membantu anaknya, baru orang tuanya mengerti, itupun dari expresinya masih ada kekhawatiran-kekhawatiran” Dari permasalahan tersebut maka Rumah PPM yang berada dalam naungan Yayasan Rumah Kita menggunakan strategi penjangkauan dan pendampungan melalui peer to peer aproach yaitu melatih sepuluh orang pertama untuk dijadikan Peer educator (PE) yang akan menjelaskan sesama temannya tentang keberadaan dirinya dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Penjangkauan dan Pendampingan andik yang dilakukan oleh PE pada lokasi yang telah ditentukan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam rangka pelayanan sosial terhadap andik. Dalam melakukan pendampingan PE membaur dengan anak di tempat aktivitas andik. Dalam proses tersebut PE memahami terhadap andik yang teridentivikasi. Strategi ini lebih efektif karena anak dapat lebih terbuka dengan sikap PE yang dianggap seperti kawannya / abangnya. Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat mengubah pola pikir andik. Dalam kegiatan ini, PE mengarahkan dan memotivikasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Program yang dijalankan untuk menjangkau mereka adalah dengan membuat kreativitas tertentu antar andik. Melalui kegiatan ini PE dapat kepercayaan dan masuk dalam kehidupan mereka yang selanjutnya akan sampai pada pembicaraan tentang masa depan kehidupan. Setelah mengikuti pelatihan PE yang dilakukan oleh pekerja sosial mereka sepakat untuk membentuk organisasi PE yang fungsinya sebagai jalur komunikasi dalam menjangkau teman-temannya dan sebagai upaya mengembangkan kreatifitas mereka. Organisasi tersebut dapat kita lihat dalam bagan sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI PEER EDUCATOR Kelompok PE berfungsi sebagai penguat dalam berbuat sesuatu hal yang positif dengan catatan bahwa kelompok PE yang dibentuk mempunyai norma-norma kelompok yang positif. Kelompok ini diharapkan sebagai wadah dalam melakukan sharing pengalaman dan digunakan untuk aktualisasi diri (pengakuan pihak lain). PE yang dibentuk telah membikin suatu prpogram antara lain : Pertama, adanya pertemuan rutin diantara mereka. Kedua, akan mengadakan program bakti sosial dalam rangka hari anak nasional ke LAPAS tangerang sebagai wujud kepedulian sesama teman-temannya yang masih berada di LAPAS. Siklus Program PE secara partisipatif melalui proses sebagai berikut : 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. pengamatan 4. evaluasi 5. Merencanakan kembali Peran , Fungsi Dan Kepribadian Peer Educator PE yang dibentuk mempunyai mempunyai peran dan fungsi sebagai pendidik sebaya dan sebagai mediator. Sebagai pendidik mereka memberikan bimbingan dan arahan yang positif sesama temannya untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan sebagai mediator mereka berusaha menggali permasalahan yang dialami oleh temannya untuk selanjutnya penyelesaiannya di konsultasikan kepada pekerja sosial. Sehingga intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial menjadi tepat. Untuk menjalankan peran dan fungsinya PE dilatih tentang Komunikasi efektif Yaitu interaksi dua arah antara dua individu atau lebih dimana keduanya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka berdua dan menghasilkan pemahaman yang diharapkan. Dalam pelatihan tersebut juga dilatihkan tentang beberapa ketrampilan sebagai berikut : 1. Mendengarkan Dengan ketrampilan ini PE diharapkan dapat mengerti kebutuhan orang, sabar, perhatian dan konsentrasi, obyektif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman-temannya. 2. Empati dan simpati Empati adalah memahami permasalahan orang lain dengan mengandaikan diri kita menjadi orang tersebut. Sedangkan Simpati adalah menarik perhatian atau perasaan menyenangkan. Dengan ketrampilan ini diharapkan seorang PE dapat mengerti dan memahami serta merasakan permasalahan teman-temannya. 3. Bertindak Mempertajam keahlian kita menjadi pendengar, dengan mendengarkan masalah andik lain cara anak berbicara, menggunakan kata, nada bicara dll, kita dapat melakukan analisa kondisi psikis. Sehingga dapat menemukan jalan keluar bersama dan dilakukan secara bersama. 4. Memantau Setelah memberikan solusi yang kita berikan kita wajib memantau perkembangan dan kondisi andik agar bisa konsisten terhadap solusi yang direncanakan. Mendampingi andik bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu seorang PE harus memiliki beberapa kepribadian dasar. Kepribadian dasar tersebut antara lain adalah komitmen dan interest pada sesama mantan andik maupun yang masih menjadi andik di Lapas. Kepribadian dasar tersebut bisa dipelajari walaupun butuh waktu yang cukup lama dan pada awalnya tidak sempurna, akan tetapi kesempurnaan tersebut dapat di peroleh melalui pengalaman dan pelatihan. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang PE antara lain : 1. Sikap Sopan Sikap sopan harus dimiliki peer educator sehingga dengan sikap ini kita yang sopan akan ada penghormatan dari pihak lain. Sistem nilai personal (pribadi) juga harus mengalami evaluasi secara konstant dalam proses bekerja dengan andik. Dengan demikian seorang pendamping harus banyak mengenal nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga pendamping harus bersikap yang dapat diterima oleh andik. 2. Rasa Humor Menghadapi berbagai tekanan dan frustasi, seorang PE harus memelihara rasa humor. Dia harus meningkatkan kemampuan untuk tertawa dan belajar dari kekurangan. PE hendaknya tidak berpikiran bahwa menolong orang secara tulus merupakan beban dirinya semata. Sebelum kita menolong orang lain maka kita harus menolong diri kita sendiri dari beban yang kita alami sehingga kita bisa secara efektif untuk mempengaruhi orang lain. 3. Pandangan Kedepan PE juga harus mengetahui kemana akan mengarahkan temannya. Visi dan misi dari harus jelas, terarah dan terencana. Hal ini seorang PE dituntut harus mempunyai wawasan yang tinggi dan mempunyai keyakinan untuk berhasil dalam melakukan tindakan. 4. Keuletan PE harus bertahan dengan aktivitas harian pada saat dia tergoda untuk berhenti. Suatu program tidak akan berhasil apabila tidak ulet. Didalam keuletan melekat pula sifat sabar dalam menghadapi permasalahan. Permasalahan bukan muncul dari diri andik saja tetapi bisa juga muncul dari pribadi PE maupun dari timwork. 5. Fleksibilitas PE harus sensitif terhadap perubahan situasi yang sangat cepat, dengan demikian rencana bisa disesuaikan sedemikian rupa. Fleksibitas membentuk penyesuaian atas situasi yang dihadapi untuk mencapai tujuan mendasar yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Cinta Sejati Andik Kebanyakan, PE menginterprestasikan kecintaan terhadap sesama andik untuk melindungi mereka dengan memanjakan. PE yang sungguh-sungguh harus mencintai sesama andik, tidak meski memanjakan mereka dari penderitaan dan perjuangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kepribadian yang kuat. Bahkan terkadang seorang PE harus memberikan tantangan hidup supaya sesama andik mampu untuk menolong dirinya sendiri. 7. Berpikir Kritis Seorang PE senantiasa bertanya : Apa yang di sebut program? Untuk siapa program yang akan dijalankan? ini akan membantu menetapkan pendirian dan sudut pandang pribadi sehubungan dengan bagaimana dia dapat memberikan kontribusi dalam memerangi permasalahan yang dialami sesama andik. PE harus mampu mendefinisikan kerja dalam konteks nyata. Dalam hal ini, dia harus memiliki pemahaman yang kritis tentang teori dan sejarah manusia sebagai petunjuk untuk kerja yang terorganisasi. 8. Penyesuaian Diri Bekerja dengan sesama andik harus memahami situasi kehidupan mereka tetapi dengan suatu visi pemberdayaan dan kepercayaan diri. Dengan memahami kondisi sesama andik maka kita akan dapat bekerja bersama dengan mereka. Tidak selamanya pelatihan keterampilan menjamin bahwa seorang akan menjadi PE yang efektif tanpa adanya proses internal tertentu yang terjadi dalam pribadi orang yang bersangkutan. Komitmen untuk melayani andik tidak pernah dipaksakan kepada seorang PE pendamping. Pemahaman kritis atas kebutuhan dan tanggung jawab, dan pengambilan keputusan berdasarkan kapasitas dan prinsip seseorang. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Peer to peer aproach dengan membentuk Peer educator dirasa efektif dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan pekerja sosial kepada mantan andik LAPAS. Organisasi peer educator diharapkan dapat memdijadikan tempat untuk sharing pengalaman maupun keilmuan sesama mantan andik untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak. Organisasi yang dibentuk diharapkan menjadikan jalur komunikasi yang efektif sesama mereka sehingga diharapkan informasi yang positif lebih banyak mengalir pada mereka debandingkan informasi yang negatif. Organisasi yang dibentuk diharapkan juga menjadi tempat menyalurkan aktualisasi diri sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Rekomendasi Dari hasil penelitian diatas ada beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Organisasi PE yang dibentuk sebaiknya diarahkan bukan menjadi organisasi kekuasaan tetapi hanya sebagai jalur komunikasi, hal ini untuk menjauhkan kebiasaan yang dibentuk ketika masik berada dalam LAPAS. 2. Organisasi PE sebaiknya diarahkan pada kemandirian dan lebih memberdayakan mereka sehingga tidak tergantung pada ide-ide dari pekerja sosial pendamping untuk itu mereka perlu diberikan pelatihan tentang manajemen organisasi.

–oo0oo–

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Alit Kurniasari dkk . (2007). Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos RI

Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, Jakarta.

Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta , 1980.

Mulyana, Dedy, Methodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.

Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Soetodjo Wagiati. Dr. SH,MS. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bansung. 2006.

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

UNICEF, Bagaimana Melkukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekerja Anak dan Anak yang Dilacurkan, RWG-CL, 2006

UNODC, Peer to peer using peer to peer strategies drug abuse prevention

http://www.Pikiran-rakyat. com. Raju Potret Buram Peradilan Anak. 5 Maret 2006

……………. restorative Justice, 26 september 2005 www. Kompas.com. Anak-anak juga butuh bantuan Hukum, 7 Agusuts 2001

……………Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus, 11 Maret 2006

Waspada on line, Konsep Pembinaan bagi Anak di LP, 26 september 2005

Konvensi, Keputusan dan Undang-undang :

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Oleh: rumahkita2010 | 5 April 2010

CHILD ABUSE

PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP ANAK YANG DIPERLAKUKAN SALAH DAN DITERLANTARKAN

Hari Harjanto Setiawan

Abstract. Much needs to be done by Social Worker to addres this high incidence of abuse and violence towards children whether it be occurring in everyday or emergency situations. This is an issue that needs attention in any situation where children might be vulnerable. However it is particularly in emergency situation that children become more vulnerable. A disaster whether it be naturally occuring or man made, can result in a breakdown of the social structure especially protection system. Family and community became weaker after a disaster strikes. In fact article 59 (special protection) of Child Protection Law no.23, provides for children in emergency situations where special protection is need.

Key words :  Child, Child Abuse, Child Protection

I.    PENDAHULUAN

Anak yang mengalami perlakuan salah merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani. Tanpa sadar permasalahan ini berada di sekitar kita, bahkan secara tidak sadar kita pernah melakukan perlakuan salah terhadap anak-anak kita atau anak yang kita dampingi. Perlakuan salah terjadi bisa oleh individu maupun oleh kolektif atau organisasi.

Perlakuan salah terjadi di hampir seluruh wilayah di belahan dunia. Menurut Save the Children UK, anak-anak diseluruh dunia rentan terhadap resiko, ini dikarenakan antara lain 13 juta anak kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka kena HIV/AIDS, 1 juta anak di seluruh dunia hidup dalam penahanan, 180 juta anak menghadapi bentuk-bentuk terburuk buruh anak, 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya, 2 juta anak diekploitasi melalui prostitusi dan pornografi, 2 juta anak diperkirakan telah meninggal sebagai akibat dari konflik bersenjata sejak 1990 dan terdapat 300.000 prajurit anak.

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2004 terdapat 547 kasus tindak kekerasan pada anak, tahun 2005 ada 866 kasus serupa, dan tahun 2006 terdapat 150.000 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sedangkan menurut data Departemen Sosial RI pada tahun 2006, jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan secara nasional mencapai 182.400 kasus.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Tulisan ini akan membahas mengenai jenis-jenis perlakuan salah yang terjadi pada anak. Secara subtantif, diharapkan memberi sumbangan pengetahuan tentang pendekatan penanganan anak yang mengalami abuse dan penelantaran.

II. PERMASALAHAN

Kurangnya perhatian pada prosedur perlindungan anak dari perlakuan salah dalam sebuah organisasi baik pemerintah dan LSM mungkin disebabkan karena berbagai hal.  Meskipun telah ada undang-undang Perlindungan Anak, pemahaman dan implementasi undang-undang ini pada tingkat lokal masih sangat lemah sehingga perlakuan salah terhadap anak seringkali lebih dipandang sebagai masalah yang berada di luar negeri dari pada masalah yang mungkin terdapat di Indonesia. Bahkan dalam organisasi yang sudah cukup mapan, seringkali praktek-praktek manajemen dan prosedur sumberdaya manusia masih terbatas sehubungan dengan perlindungan anak. Hanya terdapat sedikit kesepahaman bersama antara badan-badan yang ada mengenai perlindungan anak, standar praktek dan dampaknya terhadap organisasi. Organisasi lokal seringkali mengandalkan penggunaan sukarelawan dimana pengawasan atau pengetahuan mengenai latar belakang individu sangat terbatas. Dalam tulisan ini akan mengangkat beberapa permasalahan antara lain :

  1. Apa saja jenis-jenis perlakuan salah yang dapat di identifikasi dan pernah terjadi di lingkungan kita baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari ?
  2. Bagaimana praktek pekerja sosial dalam perlindungan anak setelah muncul kesadaran tentang jenis-jenis perlakuan salah dimaksud ?

III.   DEFINISI KONSEPTUAL

  1. 1. Anak

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional (convention right children) adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini senada dengan batasan usia anak yang mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Batasan anak dimaksud adalah ”seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki perbedaan untuk menjelaskan berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan, air dan sanitasi. Oleh karena itu kajian dalam tulisan ini meliputi seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

  1. 2. Perlakuan Salah (Abuse)

Perlakuan salah yang terjadi pada anak mempunyai banyak persepsi. Menurut World Health Organisation (WHO), perlakuan salah terhadap anak atau penganiayaan yaitu segala bentuk perlakuan buruk baik secara fisik dan/atau emosional, perlakuan salah seksual, penelantaran atau perlakuan lalai atau eksploitasi komersiil atau eksploitasi bentuk lainnya, yang mengakibatkan kerusakan aktual atau potensial terhadap kesehatan anak, kemampuan bertahan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks sebuah hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Pada pasal 37 (a) UU No.23 tahun 2002 bahwa anak mempunyai hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini pemerintah menjamin setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Menurut laporan III dan IV Republik Indonesia tentang pelaksanaan konvensi hak-hak anak bahwa, tindak kekerasan dapat terjadi diberbagai lingkungan antara lain :

  1. Lingkungan Sekolah

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga berupa kekerasan fisik, mental dan seksual serta penelantaran yang disengaja telah diakui pada dekade terakhir. Dari usia bayi sampai dibawah 18 tahun, anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan didalam rumah. Perlakuan bervariasi dan bisa mencakup orang tua kandung, anggota keluarga lain dan pengasuh. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak menyebabkan kecacatan secara permanen dan bahkan kematian anak.

  1. Lingkungan Sekolah

Kekerasan terhadap anak juga terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah maupun oleh sesame murid. Bentuk-bentuk kekerasan bersifat fisik seperti pemukulan dan penggunaan rotan dalam penegakan disiplin, pelecehan social dan bersifat psikologis seperti penghinaan, ancaman, penggertakan dan merendahkan martabat serta kekerasan berbasis jender.

  1. Lingkungan Peradilan dan Perawatan

Anak-anak yang berada dalam tahanan seringkali korban kekerasan oleh staf maupun sesama tahanan, seperti dipukul, dirotan dan dikerangkeng. Dalam upaya menerapkan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak, peraturan perundan-undangan mensyaratkan dipisahkannya fasilitas untuk anak-anak yang berhadapan dengan hokum dalam upaya mencehag kekerasan dan eksploitasi oleh nara pidana dewasa. Namun demikian dalam kenyataannya penahanan bersama nara pidana dewasa masih terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan.

  1. 3. Perlindungan Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak dalam KHA juga berarti, bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka untuk mengekspresikan dirinya sendiri.

Terkait dengan perlindungan anak, negara memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, kegiatan, pendapat yang dikeluarkan, atau kepercayaan orang tua anak, wali yang sah, atau anggota keluarga anak (pasal 2). Kemudian Pihak Negara harus memastikan agar anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang diperlukan bagi kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban orang tua anak, wali yang sah, atau individu lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak, dan untuk tujuan tersebut, Pihak Negara harus mengambil seluruh langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang semestinya untuk melindungi anak dari segala bentuk abuse fisik atau mental, luka atau penganiayaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi termasuk abuse seksual, selagi anak berada dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau seseorang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan atas anak (pasal 3).

Perlindungan tersebut mencakup prosedur efektif untuk penetapan program-program sosial demi menyediakan dukungan yang dibutuhkan anak dan bagi mereka yang bertanggungjawab atas pengasuhan atas anak, serta untuk bentuk-bentuk pencegahan lain dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, perawatan dan tindak lanjut atas kasus penganiayaan terhadap anak yang dijabarkan disini dan apabila diperlukan untuk keterlibatan dalam hal hukum.

IV.    JENIS-JENIS PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN ANAK

Perlakuan salah dapat terjadi disekitar lingkungan kita, baik dikeluarga maupun disekolah. Jenis-jenis perlakuan salahberdasarkan pengelompokannya menjadi :

  1. 1. Perlakuan Salah Fisik
  • o Menghukum secara berlebihan terhadap anak yang melakukan kesalahan misalnya dirotan, push up, maupun bentuk fisik lainnya maupun dengan maksud mendidik.
  • o Melampiaskan kemarahan yang dilampiaskan kepada anak seperti menampar, meninju, memukul, mengguncang, menendang, menyebabkan luka bakar, mendorong, merenggut.
  • o Memukul anak dengan benda tertentu seperti dengan bahan rotan, sapu atau bahkan batu.
  • o Meninggalkan anak berada dalam postur yang tidak nyaman dan atau tidak bermartabat selama periode waktu yang lama atau dalam lingkungan yang buruk, hal ini terjadi pada anak yang dipekerjakan sehingga akan terganggu perkembangannya.
  • o Memaksa anak untuk bekerja dalam kondisi kerja yang memprihatinkan, atau dalam jenis pekerjaan yang tidak pantas untuk usia anak, selama periode waktu yang lama, misalnya anak yang dipekerjakan di jermal atau tambang.
  • o Kekerasan geng yang biasanya dengan maksud pengkaderan dan kenaikan tingkat pada sebuah organisasi.
  • o Upacara perpeloncoan yang merugikan yang dilakukan pada sebuah sekolah oleh murir senior kepada yuniornya.
  • o Mengancam akan menyakiti seseorang anak dengan maksud agar anak dapat menuruti perintah orang dewasa tersebut.
  1. 2. Perlakuan Salah Emosional
  • o Mengisolasi atau mengucilkan anak sehingga anak merasa tidak punya teman dan tidak ada pengakuan dalam kehidupan sosialnya biasanya terjadi pada anak yang mempunyai kelainan misalnya cacat tubuh.
  • o Memasang stigma pada anak apabila anak mempunyai kelemahan tertentu misalnya warna kulit atau postur tubuh yang terlalu besar atau kecil.
  • o Memperlakukan anak sebagai seorang korban seperti memperlakukan seorang tersangka (berulangkali menanyai dan menyelidiki) biasanya terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak jarang pula terjadi pada lingkungan keluarga atau sekolah.
  • o Gagal menyediakan lingkungan yang mendukung.
  • o Gagal memberikan anak rasa percaya diri (contoh mengkritik berat badan anak)
  • o Pemberi asuhan yang utama tidak merespon kebutuhan emosional anak misalnya tidak pernah menanyakan sesuatu tentang dirinya (acuh).
  • o Mengeksploitasi anak biasanya dengan motif ekonomi maupun sosial.
  • o Memperlakukan atau memandang anak dengan rasa hina, rasa tidak hormat, merendahkan.
  • o Pola yang mengecilkan, merendahkan, menyalahkan, melukai, mendiskriminasi atau mengolok-olok anak
  • o Menyebarkan desas-desus yang negatif dan mengungkapkan kekurangan kepada publik sehingga anak akan merasa rendah diri.
  • o Memasukkan seorang anak ke sebuah institusi tanpa menjelajahi pilihan lain sehingga anak merasa tidak nyaman bagi perkembangannya.
  • o Menggertak dan mencari hubungan seksual lewat dunia maya misalnya lewat telepon atau internet.
  1. 3. Perlakuan Salah Seksual

Keterlibatan seseorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak ia mengerti sepenuhnya, atau dimana ia tidak dapat memberi persetujuan berdasarkan pemahaman penuh, atau dimana ia belum siap dari segi perkembangannya, misalnya :

  1. Melalui kontak : Mencium atau memegang dengan cara seksual, Menyentuh dan memainkan daerah genital, memaksa anak untuk menyentuh daerah genital orang lain, memaksa anak untuk memberikan seks oral, hubungan seks melalui vagina atau anus dan kegiatan seksual lainnya, Menggigit daerah genital anak, Inces (hubungan seks sedarah), hubungan seks dengan hewan, eksploitasi seksual yaitu perlakuan salah seksual terhadap seorang anak yang didalamnya melibatkan transaksi komersial (uang atau semacamnya),Turisme seks anak, dimana pelaku perlakuan salah melakukan perjalanan ketempat lain diluar tempat tinggal mereka dan berhubungan seks dengan anak disana.
  2. Melalui Non-Kontak : Telepon atau komentar tidak senonoh melalui komputer atau telepopn atau pesan tertulis, seks dunia maya, secara online mencari dan mempersiapkan anak untuk kegiatan seksual, ekspos terhadap pornografi atau dimanfaatkan untuk membuat pornografi, pertanyaan atau komentar yang bersifat seksual, pemaksaan untuk melakukan masturbasi atau melihat orang lain bermasturbasi, Eksploitasi seksual dan turisme seks anak juga bisa bersifat perlakuan salah tanpa adanya kontak fisik.

Seseorang yang waspada terhadap strategi para perilaku perlakuan salah seksual dapat melakukan intervensi lebih awal untuk mencegah terjadinya perlakuan salah. Tahapan seorang pelaku perlakuan salah seksual beroperasi adalah sebagai berikut :

  1. Target : Seorang pelaku perlakuan salah tahu bagaimana mentargetkan anak yang lebih rentan (terpisah dari kelompoknya, terpinggirkan secara sosial, seringkali anak berada dalam pengasuhan lembaga kemanusiaan atau lembaga kesejahteraan sosial)
  2. Trust : Pelaku perlakuan salah akan membangun kepercayaan anak dengan berbagi cerita mengenai hobi mereka, menawarkan mereka hadiah, menjadi teman mereka – ini adalah awal proses persiapan.
  3. Secrets : Pelaku perlakuan salah akan mulai mengajak anak menyimpan rahasia dengan tujuan mengisolasi anak dari orang lain. Pelaku perlakuan salah memastikan bahwa anak tidak akan bercerita pada siapapun dengan menggunakan janji, ancaman atau paksaan.
  4. Escalate : Pelaku abuse kemudian akan meningkatkan sifat seksualitas dalam hubungannya dengan anak; merujuk kepada hal-hal berbau seksual dan berbagi materi seksual dengan anak sehingga anak menjadi ’kurang sensitif’.
  5. Execute : Kemudian pelaku akan melakukan abuse fisik.
  1. 4. Penelantaran

Penelantaran juga merugikan anak meskipun hal ini lebih berupa sesuatu yang pasif dan tidak berbuat apa-apa dibandingkan bentuk abuse sebelumnya yang lebih aktif. Penelantaran mencakup :

  • o Tidak adanya perhatian / tidak adanya asuhan
  • o Meninggalkan anak dirumah untuk waktu yang lama tanpa adanya pengawasan
  • o Mengirim anak untuk pergi tanpa memastikan bahwa mereka akan aman dan bahagia di tempat tujuan mereka
  • o Gagal menjamin nutrisi yang sesuai untuk anak sehingga akan terhambat perkembangannya secara fisik.
  • o Gagal memastikan bahwa anak masuk sekolah karena kesibukan dirinya maupun keterbatasannya secara ekonomi.
  • o Gagal menindaklanjuti atau melaporkan adanya memar-memar atau luka bakar yang berulang.
  • o Menuruti semua keinginan anak karena ini adalah pilihan yang mudah – meskipin mengetahui bahwa pilihan tersebut bukan yang terbaik bagi perkembangan anak
  • o Gagal untuk menyediakan waktu untuk mengawasi kegiatan anak secara layak dan dengan demikian berpotensi membuat anak terpapar pada berbagai resiko.
  • o Gagal menjamin tersedianya lingkungan yang aman (meninggalkan benda-benda yang berbahaya dalam jangkauan anak, misalnya obat-obatan, senjata api, pisau, pornografi, dll.
  1. 5. Sosial (kemiskinan)

Kemiskinan bukanlah semata-mata jenis abuse tetapi kemiskinan dicakup disini untuk membantu membedakan antara abuse dan penelantaran dengan keadaan sosial, yang mana seluruhnya dapat mengakibatkan kerusakan terhadap anak.

  • o Tunawisma/tidak memiliki kewarganegaraan
  • o Mengungsi karena perang/bencana alam
  • o Dipaksa untuk menjadi prajurit anak
  • o Ketidak pastian politik
  • o Kurangnya pilihan ekonomi
  • o Tidak adanya atau terbatasnya akses atas pelayanan sosial dasar
  • o Perampasan hak dasar melalui hukum (contohnya, ketika pelaku kejahatan yang berusia dibawah 18 tahun diadili di pengadilan seolah-olah mereka orang dewasa)
  • o Praktek-praktek seperti perkawinan dini, mutilasi genital terhadap bayi-bayi perempuan.
  • o Sikap yang mendukung ide bahwa anak adalah hak milik orang dewasa (orang tua dan suami) dan kepercayaan bahwa anak perempuan merupakan hak milik dan inferior dibanding anak laki-laki.
  • o Pandangan bawah anak adalah setengah manusia dewasa dengan setengah hak orang dewasa.
  • o Tingginya tingkat kekerasan di media masa
  • o Kampanye politik yang mendorong razia anak jalanan.

V.   PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti, kapan perlakuan salah terhadap anak terjadi. Tetapi pekerja sosial perlu memiliki komitmen untuk menciptakan lingkunyan yang seaman mungkin bagi anak, dan untuk menjamin agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

  1. 1. Tanggung Jawab Pengasuhan

Kita tidak mungkin mengetahui segala hal tentang setiap orang. Bahkan meskipun anda telah bekerja dengan seseorang dalam jangka waktu yang lama, anda tidak dapat mengetahui segalanya tentang mereka. Apabila seseorang adalah pelaku perlakuan salah terhadap anak, apakah menurut anda mereka akan membuka informasi tersebut kepada masyarakat umum? Tidak ada satupun cara untuk mengetahui secara pasti apakah, kapan dan bagaimana perlakuan salah terhadap anak terjadi. Tetapi bagi pekerja sosial kita harus memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan yang seaman mungkin bagi anak dan untuk menjamin agar seluruh hak dari setiap anak di bawah asuhan kita dipenuhi.

Bagian dari tanggung jawab pengasuhan (duty of care) kita adalah untuk melindungi anak dari segala kemungkinan bahaya dan situasi tak terduga. Menurut Child Wise Australia, 2005, Duty of care kita merupakan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan praktis untuk melindungi kesejahteraan anak yang ada di bawah tanggungjawab pekerja sosial. Duty of care di beberapa negara diatur oleh hukum. Tetapi terlepas dari ada tidaknya undang-undang yang mengaturnya, duty of care merupakan sebuah konsep yang didasarkan pada tanggungjawab moral dan etika pekerja sosial untuk menjaga keselamatan orang-orang dalam komunitas kita. Duty of care mengakui rasa tanggung jawab bersama yang ada ketika kelompok-kelompok orang saling memberikan perhatian.

  1. 2. Sistem: Kebijakan dan Prosedur

Sebuah organisasi baik Pemerintah maupun LSM dapat menyediakan perlindungan anak yang lebih baik kalau organisasi tersebut menerapkan sistem. Sistem perlindungan anak mencakup kebijakan dan prosedur yang transparan bagi seluruh staf. Kebijakan adalah ”Sebuah pernyataan niat yang menunjukan komitmen untuk menjaga anak dari bahaya dan memberikan kejelasan bagi semua orang mengenai apa yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan staf. Pernyataan tersebut membantu menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak dan staf, serta untuk menunjukan bahwa organisasi menganggap serius tugas dan tanggung jawab pengasuhannya.

Prosedur adalah kebijakan dalam bentuk tindakan. Prosedur menyediakan bimbingan langkah demi langkah mengenai apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang berbeda. Sebuah kebijakan merupakan ”pernyataan misi” sebuah organisasi. Prosedur tercakup dalam kode etik perilaku bagi anggota staf untuk membantu organisasi mencapai tujuan kebijakannya. Contohnya yaitu kebijakan yang berbunyi ”Kami menghargai pendapat setiap anak”. Prosedur yang mencerminkan kebijakan ini berbunyi ”Perkataan anak ketika ia melaporkan terjadinya abuse harus ditanggapi secara serius”. Sistem perlindungan anak akan melindungi anak dan juga organisasi serta stafnya. Adanya standar perlindungan anak yang baik akan membantu organisasi membangun akuntabilitas dan kredibilitasnya. Sistem yang diimplementasikan dengan baik juga akan membimbing organisasi dalam menghadapi tuduhan palsu atau situasi yang sulit dan tak terduga.

Perlindungan anak dalam organisasi berguna untuk dipandang dalam enam area, antara lain : Perekrutan, penerimaan karyawan dan sukarelawan, Pendidikan dan pelatihan, Kode etik perilaku yang profesional, Mekanisme pelaporan (untuk kekhawatiran/kasus) dan rujukan, Akses oleh pengunjung eksternal dan komunikasi, Kebijakan dan prosedur.

  1. Perekrutan, penerimaan karyawan dan sukarelawan.

Organisasi harus memastikan bahwa spesifikasi pekerjaan/penugasan sukarelawan/syarat-syarat referensi, dll dengan jelas menggambarkan tanggung jawab umum dan spesifik untuk perlindungan anak. Penyaringan dasar bagi seluruh pelamar pekerjaan termasuk lamaran tertulis, wawancara pribadi dan pemeriksaan referensi. Selama proses wawancara, pelamar harus ditanya mengenai pekerjaan sebelumnya dengan anak.

  1. Pendidikan dan pelatihan

Organisasi meyakini peningkatan kesadaran dan menyediakan pendidikan bagi staf, anggota dan sukarelawan mengenai definisi eksploitasi dan abuse serta penelantaran, termasuk indikator pedofilia (yang didefinisikan sebagai preferensi terhadap kegiatan seksual dengan seorang anak) dan abuse seksual dalam konteks lokal. Untuk tercapainya implementasi yang efektif, sebuah kebijakan perlu dipahami secara akurat oleh seluruh staf. Organisasi akan melakukan serangkaian briefing untuk anggota staf, anggota dewan, para mitra, sukarelawan, pekerja magang, konsultan dan siapapun yang mewakili organisasi. Organisasi akan membuat semua orang yang berhubungan dengannya sadar akan kebijakan perlindungan anak yang dimilikinya melalui pelatihan, pengenalan dan briefing.

  1. Kode etik perilaku yang profesional

Eksploitasi dan abuse oleh pekerja kemanusiaan merupakan tindakan melanggar peraturan berat dan karenanya dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Seorang pelaku abuse terhadap anak biasanya akan diskors dari hubungan normal mereka dengan organsisasi sampai dengan adanya penyelidikan atas tuduhan tersebut. Organisasi akan memutuskan seluruh hubungan dengan mitra kerja yang terbukti melakukan abuse terhadap anak.

  1. Mekanisme pelaporan (untuk kekhawatiran/kasus) dan rujukan

Dimana seorang pekerja sosial memiliki kekhawatiran atau kecurigaan mengenai abuse atau eksploitasi oleh rekan kerjanya, baik didalam badan yang sama atau bukan, maka ia harus melaporkan kekhawatiran tersebut melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. Tuduhan terjadinya abuse terhadap anak merupakan masalah yang serius. Dalam mengikuti kebijakan ini dan prosedur lokal, adalah penting bagi seluruh pihak menjaga kerahasiaan. Berbagi informasi, yang dapat mengidentifikasi anak atau tersangka pelaku, harus murni dilakukan hanya dengan pihak yang perlu mengetahui (’need to know’ basis) sebelum abuse dapat benat-benar dibuktikan telah terjadi, kejadian tersebut harus selalu disebut sebagai ’tuduhan abuse’.

  1. Akses oleh pengunjung eksternal dan komunikasi

Sejarah, folder gambar dan foto-fotoseorang anak yang disponsori disimpan dalam tempat yang terkunci dan aman, yang hanya dapat diakses oleh sejumlah orang yang terbatas. Komunikasi mengenai anak harus menggunakan gambar-gambar anak yang sopan dan hormat, tidak menampilkan mereka sebagai korban. Anak harus berpakaian secara memadahi dan pose-pose yang dapat diinterpretasikan sebagai pose yang bersifat sugestif sekksual harus dihindari. Bahasa yang mengimplikasikan hubungan kekuasaan juga harus dihindari.

  1. Kebijakan dan prosedur.

Organisasi meyakini bahwa abuse terhadap anak merupakan abuse terhadap hak-hak mereka seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB. Organisasi memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dirujuk dalam seluruh kontrak atau perjanjian kerjasama. Organisasi harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari eksploitasi, abuse dan penelantaran dari anggota staf, para mitra, sukarelawan, pegawai magang, konsultan dan perwakilannya yang lain. Didalam dan diluar program secara langsung maupun tidak langsung.

VI.    KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai persimalari tulisan diatas, maka kesimpulan mengenai perilaku perlakuan salah yang terjadi pada anak antara lain :

  1. 1.     Dalam konteks perlakuan salah, anak adalah merupakan korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar.
  2. 2.     Perilaku Perlakuan salah yang terjadi di dapat kita identifikasi baik secara kita sadari maupun tidak kita sadari. Kalau kita mengetahui jenis-jenis perlakuan salah, maka kita dapat mencegah dari awal.
  3. 3.     Perlindungan prilaku perlakuan salah dalam sebuah organisasi dapat kita cegah sedini mungkin apabila mengetahui sedini mungkun jenis-jenis perlakuan salah diatas sehingga lingkungan (organisasi) yang aman bagi anak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta , 1980.

Onny S Prijono dan AMW Pranarka (penyunting), 1996, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta

Save the Children UK, ECPAT, UNICEF, Organisasi Yang Aman Untuk Anak, diterjemahkan oleh kantor Indonesia Th. 2007.

Siporin, Max   (1975) Introduction to Social Work Practice,: MacMillan Publishing Co. Inc, New York & Coll ier Macmillan Publishers, London.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Skidmore, Rex (1994) Introduction to Social Work, Sixth Edition, Prentice Hall International Editions.

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

UNUCEF, Bagaimana Melkukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekaerja Anak dan Anak yang Dilacurkan, RWG-CL, 2006, Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, A.Ks, M.Si, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini bekerja sebagai calon peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Oleh: rumahkita2010 | 5 April 2010

ADVOKASI PEKERJA SOSIAL

ADVOKSI PEKERJA SOSIAL

TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Hari Harjanto Setiawan

ABSTRACT

On literature of social work, advocacy can be grouped in two type, that is; advocacy  case and advocacy  class. Advocacy  Case is activity by social worker to assist client can  social  services or source which have become its rights. Its reason happened injustice or discrimination by institute, business world or group of professional to client and client alone unable to the situation. Social worker converse to have, and argument of negotiation on behalf of individual client. Hence this advocacy often referred also as client advocacy. Advocacy  Class show at activities  on behalf of class or a group of people to guarantee fulfilled of citizen rights in reaching source or obtain ; get opportunities. Focus advocacy  class is to influence or changes of law and policy of public at local storey ; level and also national. Advocacy  Class entangle political process which addressed to influence decisions of  government.

Key words :  Anak dan Hak Anak, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Advokasi Pekerjaan Sosial

I.    PENDAHULUAN

Banyak alasan mengapa anak melakukan konflik dengan hokum. Dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele. Mereka melakukan tindakan melawan hukum itu hanya sekedar untuk tetap dapat hidup. Didamping itu tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum dapat membuat keputusan yang benar. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS pada 1997, diperkirakan terdapat sekitar 4000 anak dibawah umur 16 tahun, dan 3242 anak yang berusia antara 16 sampai 18 tahun berada di dalam penjara. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan yang dicabut kebebasan sipilnya ini, memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai untuk meningkatkan martabat dan harga dirinya, yang dapat memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar orang lain sesuai dengan usianya.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi ini, anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. (Pendataan Depsos, 2003).

Menurut Rusmana (2008), perlakuan salah orang tua berujung pada anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah anak berkonflik  dengan hukum sudah tentu akan berhadapan dengan lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Perlakuan salah pun terjadi di lembaga ini, seperti yang dilaporkan dalam restorasi (2007:3) sekitar 4000 hingga 5000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi dan penjara, 84% anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama penjahat dewasa. Sianturi (2006:36) mencatat hasil monitoring Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2003 – 2005 pada anak yang sedang menunggu vonis dan sudah mendapat vonis, menyatakan terdapat 105 anak yang berkonflik dengan hukum, 58% tidak didampingi pengacara dan 5% tidak diperoleh informasi yang pasti.

Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Tulisan ini akan mengemukakan peranan pekerja sosial dalam mengadvokasi anak yang berkonflik dengan hukum, beberapa kasus tentang anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya adalah kasus raju tahun 2006.

II. PERMASALAHAN

Pergaulan sehari-hari dalam satu sel yang sama dengan tahanan/nara pidana dewasa (yang umumnya melakukan tindak kriminal kelas atas seperti pembunuhan, penjualan obat-obatan terlarang, perkosaan dan lain-lain) secara psikologis dapat mengubah kepribadian dan pola pikir anak. Misalnya, anak-anak yang masuk penjara karena mencuri ayam, setelah bergaul selama berbulan-bulan dengan teman satu selnya dalam penjara yang terlibat kasus pengedaran obat-obatan terlarang, bukan tidak mungkin bila pada akhirnya anak inipun menjadi pengedar narkoba saat keluar dari penjara. Interaksi yang intens dengan narapidana dewasa inilah anak-anak memperoleh pelajaran informal untuk melakukan tindak kejahatan lainnya, sehingga pada akhirnya anak ini bisa menjadi penjahat yang lebih mahir daripada sebelumnya.

Setelah anak di dalam penjara, anak diasingkan oleh lingkungan sosial dan lingkungan bermainnya serta lingkungan keluarganya. Hal itu dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi demikian merupakan kondisi sulit bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan lebih sulit lagi ketika anak harus menghadapi situasi baru yang lebih menyeramkan dan menakutkan tanpa ada perlindungan atas ketenangan batinnya. Ia harus berada di dalam kamar yang dibatasi oleh tembok-tembok tertutup rapat dan diberi pintu jeruji besi (berbeda dengan kamar aslinya di rumah yang mudah berhubungan dengan anggota keluarga lainnya secara bebas). Kondisi yang demikian adalah kondisi yang jauh dari terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak seperti yang tertera dalam konvensi hak anak.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam tulisan ini akan mengemukakan bentuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan implementasi advokasi pekerja sosial terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

III.   KERANGKA KONSEP

Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah manusia yang belum matang, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional bahwa mereka adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan bermain. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi CRC (Convention Right Children). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak yang tertuang dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut akan bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), dalam peraturan 2.2 adalah : Pertama, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut  peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi 2) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Advokasi

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkan-nya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.

Berpijak dari literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu; advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kelas (class advocacy) (Sheafor Horejsi dan Horejsi, 2000; Dubois dan Miley, 2005) dikutip Edi Suharto, 2006).

  1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadi diskriminasi atau ketidak adilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesionalterhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegoisasi atas nama klien individual. Karenanya advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien.
  2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan advokasi sebagai penguatan dan pemulihan diri anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan pekerja sosial sebagai seorang advokad adalah sebagai berikut :

  1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif (lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya).
  3. Mendengarkan secara empati segala penuntutan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pekerja Sosial

Karakteristik profesionalisme pekerja sosial adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan, yang dalam pendidikannya, harus dikembangakan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Pekerja Sosial sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya sebagai bukan profesi yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan social, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung.

Penekanan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai mempunyai implikasi terhadap hakikat pratek Pekerjaan Sosial. Bila pengetahuan dipandang sebagai sama pentingnya dengan keterampilan, maka pemahaman sama pentingnya dengan kompetensi. Pekerja Sosial memandang dirinya sebagai pemikir dan pekerja, serta sebagai orang yang harus membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bertindak.

Situasi ini bertentangan dengan lingkungan praktek dimana manager menentukan tujuan, sasaran dan arahan untuk mencapainya, dan menyingkirkan pertimbangan diskresioner dari Pekerja Sosial. Pekerja Sosial melakukan praktek dalam lingkungan pengaturan, panduan praktek, serta arahan adinistratif. Menghubungkan dan memperkuat pengetahuan, nilai dan keterampilan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pekerja Sosial dalam lingkungan politik, birokrasi dan managerial  dimana Pekerja Sosial perlu menyesuaikan diri.

Bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang Pekerja Sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti hasus sesuai dengan ketiga dimensi diatas. Pengetahuan dalam arti seorang pekerja sosial harus mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Nilai dalam arti praktek pekerjaan sosial harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tertentu yaitu kode etik praktek pekerjaan sosial. Ketrampilan seorang pekerja sosial banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya praktek yang di lakukan (jam terbang).

IV.    KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Permasalahan yang mendasar yang seringkali dilanggar adalah hak untuk mendapatkan advokasi oleh pekerja sosial. Hak ini selain merupakan akses bagi anak untuk dipenuhi hak-haknya. Namun, dalam banyak kasus hak ini seringkali diabaikan oleh aparat sehingga anak-anak mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan. Pengabaian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 huruf d KHA, Butir 18 huruf a Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya , yang menetapkan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, dari penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu. Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur hal yang serupa dimana dinyatakan dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri. Sebagaimana kita lihat dalam kasus berikut ini perlu mendapatkan advokasi.

KASUS I

Pengakuan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Suara Sunyi dari Balik Jeruji

Yadi, yang sudah hampir 3 tahun menghuni Rutan Kebonwaru, merasa aman di sini. Napi anak yang bertubuh kurus dan berkulit hitam itu warga Ciwidey, Kab. Bandung. Dia

divonis selama lima tahun. Saat divonis umurnya 12 tahun. Kejahatannya memperkosa anak tetangga yang berumur 10 tahun. Juga ada tuduhan mencabuli adik korbannya yang berusia 4,5 tahun. Vonis yang diterima Yadi adalah hukuman maksimal untuk terpidana anak dalam kasus perkosaan. Saat itu, Yadi mengaku tidak tahu apa artinya perkosaan. Yang dia tahu saat itu, hasrat seksualnya tak terbendung karena terlalu sering diajak oleh tetangganya menonton film porno. Menurut pengakuannya, anak tetangganya itu tidak menolak, dan aksi itu dilakukannya dua kali. Ia selalu memberi uang Rp 1.000,00. “Tapi saya tidak pernah melakukan dengan adiknya,” ujarnya. Peristiwa itu terjadi antara September-Oktober 2003. Setelah orang tua Putri mengetahui kejadian itu, Yadi digelandang ke kantor polisi. Dia menghadapi tuduhan perkosaan dengan kekerasan, terhadap dua anak kecil. Karena sempat tidak mau mengaku, kata Yadi, organ vitalnya dijepit. Ia juga mengaku sempat ditetesi lilin panas. Dia kemudian dimasukkan ke dalam sel. Setelah waktu berbuka, lanjut Yadi, petugas mendatangi selnya. Yadi mengaku disuruh membuka celana dan meletakkan organ vitalnya pada palang besi yang menempel di jeruji. Petugas, kata Yadi, mengambil sapu,

lalu gagang sapu itu dipukulkan. “Sakit sekali. Akhirnya saya mau mengakui tuduhan. Kalau ingat kejadian itu, saya dendam sekali,” ujarnya.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke jaksa. Lalu laksa mengajukan tuntutan di Pengadilan Bale Bandung. “Waktu sidang saya ditanya sama hakim, kenapa keterangannya beda sama BAP. Saya bilang, BAP itu terpaksa saya tanda tangani karena tidak kuat,” ujar Yadi.

(Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/23/1001.htm)

Kasus yang terjadi di Sumatera Utara,memperjelas potret buram pelanggaran hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberitaan kasus Raju semakin mempejelas ketidakberdayaan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi kewajiban konstitusionalnya. Berikut adalah gambaran kasus raju tersebut :

KASUS II

Raju Masih Kecil Kok Sudah Dipenjara.Raut ketakutan terpancar di wajah mungilnya. Suara bocah kelas III SD itu pun terbata. Jiwanya terguncang hebat. Ruang sidang, petugas berseragam, dan rumah tahanan mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi Muhammad Azwar (8) sepanjang hidupnya. Bocah yang akrab dipanggil Raju oleh teman-teman sepermainannya itu harus memikul beban yang tak semestinya ditanggung anak seusianya. Tak terbayangkan, perkara kecil, perkelahian antarteman, berbuntut masuk ruang tahanan dan sidang di pengadilan berhari-hari. Sidang dijalaninya di Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat,

Sumatera Utara. Rabu siang, 31 Agustus 2005, yang menjadi awal semua peristiwa ini, mungkin tak diingat Raju. Ia hanya tahu, hari itu sepulang sekolah dia diejek Armansyah, kakak kelasnya yang berumur 14tahun. Perkara saling ejek anak SD yang lumrah terjadi ini berbuntut perkelahian. Raju tak terima dengan ejekan Armansyah. Mereka berkelahi. Keduanya sama-sama terluka. Masih terlihat bekas cakaran di wajah dan robekan di bibir Raju. Demikian pula Armansyah. Dari visum dokter, iga dan pinggul kirinya mengalami memar. Seharusnya perkara ini selesai saat kedua orangtua anak-anak ini bertemu. Sugianto, ayah Raju, sepakat membiayai pengobatan Armansyah. Namun, entah mengapa, orangtua Armansyah mengadukan Raju kepada polisi. Anak bungsu pasangan Sugianto dan Saedah itu disangka melakukan penganiayaan. Maka, mulailah mimpi buruk dalam kehidupan Raju. Pada September 2005, tiga kali Sugianto harus membawa Raju ke Kantor Polisi Sektor Gebang, Kabupaten Langkat, untuk disidik. Dalam pemeriksaan, Raju sama sekali tidak didampingi penasihat hukum ataupun petugas dari Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas). Petugas Bapas terkait sesungguhnya bisa memberikan rekomendasi apakah Raju layak ditahan atau tidak. Saat dalam proses penyidikan, Raju memang belum ditahan. Berkas perkara Raju dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan. Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan pada 12 Desember 2005. Ruang sidang menjadi mimpi buruk kedua Raju setelah kantor polisi. Hakim tunggal yang mengadili perkara Raju, Tiurmaida H Pardede, dirasakan telah menyidangkan perkara ini demikian ”tegas”. Raju merasa diperlakukan sebagai pesakitan yang pantas duduk di kursi terdakwa. Suara tegas ibu hakim menjadi seperti bentakan yang menakutkannya. Raju akhirnya menangis di persidangan. ”Raju takut karena bu hakimnya bentakbentak Raju,” ujar bocah yang lahir pada 9 Desember 1997 itu. Yang membuat orangtuanya prihatin, perkataan sang hakim pada sidang pertama seperti sudah menyudutkan Raju. Menurut Saedah, pada sidang pertama hakim langsung memvonis anaknya. ”Hakim bilang, dari raut mukanya saja dia tahu bahwa anak saya memang anak nakal,” ujar Saedah. Di persidangan kedua, 19 Januari 2006, Raju benar-benar menjadi pesakitan. Oleh sang hakim, bocah yang hobi bermain sepak bola sepulang sekolah ini diharuskan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pangkalan Brandan, terhitung sejak hari itu hingga 2 Februari. Raju dianggap memberikan keterangan berbelit sehingga perlu ditahan. ”Raju takut kerangkeng (penjara). Banyak orang jahat di sana,” ujar anak itu dengan mata berkaca-kaca. Tak tega melihat penderitaan anaknya, Sugianto pun tiap malam harus rela mendampingi anaknya di rutan. ”Raju diperbolehkan menginap di ruangan kantor, tidak di sel,” ujarnya. Ketakutan yang teramat sangat dan rasa rindu dengan suasana rumah, teman-teman, dan sekolah membuat Raju stres. Hampir setiap saat Raju menangis minta pulang agar bisa sekolah. Selama 14 hari Raju benar-benar dikurung. Namun, Tiurmaida bersikukuh perkara Raju harus terus disidangkan karena pada saat berkas masuk ke pengadilan usia Raju telah mencapai delapan tahun satu

bulan. Persidangan demi persidangan semakin merusak mental Raju. Apalagi hakim seperti tak melihat sosok lugu Raju. Saedah menuturkan, pada hari persidangan, Raju harus menunggu panggilan sidang di ruang tahanan yang memang biasa tersedia di pengadilan. Di ruangan itu berkumpul banyak terdakwa lain yang menunggu untuk disidangkan. Tak ada satu pun anak-anak. Saat itu waktu menunjukkan pukul 14.00 dan Raju tampak letih karena belum makan sejak pagi. Saedah yang membawa bekal makanan dari rumah meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Syamsul Basri agar anaknya bisa keluar sebentar untuk disuapi makanan. Permintaan itu ternyata ditolak Syamsul dengan alasan izin mengeluarkan tahanan harus dari hakim yang menyidangkan perkara.

(Sumber : Khaeruddin, Rabu, 22 Februari 2006 www.kompas.com/kompas-cetak/0602/22/utama/2459558.htm )

Perkara Raju mungkin dapat mewakili potret pelanggaran hak anak yang terstruktur dan sistematis melalui institusi peradilan. Situasi ini tidak terlepas dari substansi hukum yang melandasi hakim dalam melakoni tugas dan kewenangangannya. Secara substansi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berperspektif anak sebagai korban. Spirit undangundang ini adalah pemidanaan karena anak telah diberi stigma lebih dahulu sebagai ”anak nakal” atau crime actor. Legal term ini berbeda dengan legal term KHA yakni ”children in conflict with law” atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perspektif KHA, anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang. Dengan demikian negara justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah sebaliknya anak dihadapkan dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.

V.       IMPLEMENTASI PERAN PEKERJA SOSIAL SEBAGAI ADVOKAT

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di atas membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mengadvokasi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang advokat harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA). Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya di masa mendatang.

Tidak jarang terjadi kekerasan seksual terhadap anak di penjara. Sodomi adalah kejadian kekerasan seksual yang tidak mustahil terjadi baik didalam tahanan polisi maupun di penjara. Hal itu menunjukan bahwa situasi kehidupan anak didalam penjara ataupun tahanan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi sosial sebelumnya. Dengan demikian memperkuat anggapan bahwa, kehidupan dalam tahanan dan penjara tidak menjamin anak menjadi lebih baik. Fakta lain dalam hubungan sosial dalam tahanan dan penjara adalah pemerasan antar tahanan atau pemerasan yang dilakukan oleh petugas terhadap tahanan anak. Sebagai contoh, dapat dikemukakan berdasarkan fakta bahwa keluarga atau pekerja sosial yang mengunjungi anak didalam tahanan atau penjara menyebabkan anak merasa tidak tentram dan tidak tenang jiwanya, merasa takut jika setelah kunjungan itu anak tidak memiliki uang untuk setoran kepada ”RT SEL” atau korves. Situasi itu mempersulit anak yang ditahan dan dipenjara dan pekerja sosial yang melakukan pendampingan tersebut. Pada satu sisi anak membutuhkan sahabat yang dapat mengerti dan memahami situasi yang sedang dihadapinya, anak membutuhkan kawan atau pihak lain atau orang dewasa yang dapat mengurangi beban batinnya.

Sebagai advocate, Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonfllik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

a.  Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.

b.  Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan leason learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.

  1. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

d.  Merubah kebijakan yang selalu membuat program-program untuk anak yang berpihak pada anak.

SKENARIO PROSES ADVOKASI

Memilih isu strategis

Dari kasus di atas dapat di buat sekenario advokasi melalui proses yang terencana dan akurat artinya jika gagal merencanakan maka kegagalan yang sesungguhnya akan terjadi tersebut. Proses advokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

Membangun opini dan fakta
UMPAN BALIK

Gambar 1: Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (Roem, 2001).

  1. 1. Memilih isu strategis

Dari dua kasus di atas selanjutnya kita harus memilih isu strategis yaitu merubah kebijakan untuk tidak memenjarakan anak karena telah melanggar hak anak. Selain faktor aktualitas (memang sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat) pada dasarnya suatu isu dapat dikatakan sebagai isu yang strategis apabila : (a) memang penting dan mendesak, dalam artian permasaalahan ini memang semakin luas di masyarakat agar isu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif bagi perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. (b) memang penuh dengan kebutuhan aspiratif sebagian masyarakat awam khususnya lapisan mayoritas yang selama ini paling terabaikan kepentingannya; (c) memang akan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik yang mengarah pada perubahan sosial bukan hanya pada anak tersebut tetapi juga anak yang lain pada kasus yang sama. (d) sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar.

  1. 2. Membangun opini dan fakta

Kampanye pembentukan pendapat umum penting dalam kegiatan advokasi, bahkan mungkin merupakan bentuk kegiatan yang paling lazim dilakukan oleh banyak organisasi/ jaringan advokasi. Dalam membentuk opini ini bisa dilakukan dengan seminar, diskusi maupun lewat media masa.

  1. 3. Memahami sistem

Advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap maju dan semakin membaik dalam berbagai kebijakan.

  1. 4. Membangun koalisi

Tak ada seorang atau organisasi (seberapapun besar dan kuatnya) yang akan mampu sendirian melaksanakan kegiatan advokasi. Dalam hal inilah penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumberdaya (keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang bersedia kemudian terlibat aktif langsung menduung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalan keseluruhan rangkaian kegiatan advokasi secara terpadu.

  1. 5. Merancang sasaran dan strategi

Hal pertama yang harus diingat dalam perumusan sasaran suatu kegiatan atau program advokasi adalah hakekat dan tujuan utama advokasi itu sendiri. Sebagai upaya untuk merubah kebijakan publik, sehingga rumusan sasaran (objectives, targets, outcomes) nya juga harus tetap mengacu pada tujuan tersebut. Ini penting diingat kembali terlebih dahulu untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah diluar batas advokasi itu sendiri.

  1. 6. Mempengaruhi pembuat kebijakan

Dalam kenyataan, lobbi memang merupakan cara efektif, jika bukan justru yang paling efektif untuk mempengaruhi para pembuat dan pelaksana resmi kebijakan melalui proses-proses tidak resmi (informal) dan sentuhan pribadi (personal), berlangsung diluar ruangan pertemuan yang dilakukan resmi yang diagendakan menurut aturan tata cara yang resmi pula.

  1. 7. Memantau dan menilai gerakan

Suatu rancangan strategi advokasi yang disiapkan secermat apapun, bisa berubah ditengah jalan karena perubahan-perubahan keadaan dan situasi memang menghendaki. Karena itu pemantauan terus-menerus terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting, terutama untuk mengantisipasi berbagai kepentingan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak advokasi bisa menjadi tidak evektif atau bahkan kontraproduktif.

VI.    KESIMPULAN

Dari tulisan diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran pekerja sosial sebagai seorang advokat dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

  1. 1.     Pekerja Sosial harus memandang anak adalah sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu advokasi dari seorang Pekerja Sosial.
  2. 2.     Dalam melakukan advokasi terhadap anak, Pekerja Sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi sehingga anak akan secara obyektif mengemukakan permasalahan yang sebenarnya terjadi tanpa adanya paksaan.
  3. 3.     Pekerja Sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu membangun koalisi dengan fihak lain yang mempunyai interest dalam sebuah kasus yang ditangani sesuai dengan profesi masing-masing melalui advokasi sosial yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interes for the child).

–o0o—

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Alit Kurniasari dkk . (2007). Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos RI

Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, Jakarta.

Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal  di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.

Robert L Schneider, diterjemahkan oleh tim STKS, Advokasi Pekerjaan Sosial, STKS-Biro Humas Depsos RI, Pustaka Societa, Jakarta, 2008

Roem Topatimasang, at all, Merubah Kebijakan Publik, INSIST, 2001.

Rusmana, Aep, Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Pusdiklat kesos, Agustus 2008.

Suharto, Edi, Filosofi dan Peran Advokasi, 2006.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Soetodjo Wagiati. Dr. SH,MS. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bansung. 2006.

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

Waspada on line, Konsep Pembinaan bagi Anak di LP, 26 september 2005

www. Pikiran-rakyat. com. Raju Potret Buram Peradilan Anak. 5 Maret 2006

……………. restorative Justice, 26 september 2005

www. Kompas.com. Anak-anak juga butuh bantuan Hukum, 7 Agusuts 2001

.

……………Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus,  11 Maret 2006

www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/23/1001.htm)

www.kompas.com/kompas-cetak/0602/22/utama/2459558.htm

Konvensi dan Undang-undang :

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia dan sedang menempuh pendidikan S3 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial  pada Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai peneliti pertama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Oleh: rumahkita2010 | 8 Maret 2010

PEKERJA ANAK

KELOMPOK BELAJAR  ”KANCIL” SEBAGAI UPAYA

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENJUAL KRESEK

DI PASAR UJUNGBERUNG

Oleh :

Hari Harjanto Setiawan & Adhani Wardianti

ABSTRACT

Komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan bahwa kondisi anak belum sepenuhnya sejahtera. Pada masa pertumbuhan mereka seharusnya mendapatkan hak-haknya sesuai dengan tahap perkembangan, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 2009  jumlah komunitas anak mencapai angka 35 anak. Jumlah tersebut sebanyak 13 anak tergolong paling rentan. Sejumlah anak yang paling rentan tersebut ada 8 anak mengalami putus sekolah dan 5 anak masih bersekolah. Memperhatikan kondisi dari komunitas anak penjual kresek tersebut, terlihat bahwa hak anak terutama hak pendidikan belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini akan berdampak pada masa depan anak. Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus, maka masa depan anak perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Setelah dilakukan asesmen, maka dari permasalahan tersebut muncul kebutuhan yaitu mereka membutuhkan wadah untuk belajar bersama dalam bentuk kelompok belajar yang selanjutnya mereka beri nama kelompok belajar “Kancil”. Fungsi kelompok belajar ini adalah sebagai tempat belajar untuk mengikuti ujian persamaan bagi yang tidak sekolah dan membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah/PR bagi yang bersekolah, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan keluarga anak-anak ini tidak dapat belajar di rumah.

Key words :  Hak Anak, Pekerja anak, Pekerja Sosial, Pendidikan

I.      PENDAHULUAN

Masalah pekerja anak merupakan salah satu tantangan pembangunan yang paling signifikan. Di Indonesia survey Nasional pada 2006 menemukan 2.749.353 anak berumur 10 – 15 tahun di 33 propinsi bekerja dalam berbagai sektor dan layanan. Menurut survey Angkatan Kerja Nasional 2007 ditemukan 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dengan umur antara 10 – 14 tahun yang bekerja. Penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) di enam kota/kabupaten di Jawa Barat menyebutkan, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun berjumlah 1.584.560 orang dan untuk usia 15-19 tahun sebanyak 833.953 orang. Anak-anak ini bekerja di pabrik sepatu, pekerja Rumah tangga Anak (PRTA), Eksploitasi Seksual Anak (ESKA), Anak Pasar, Penjual Coet dan Kusir Delman.

Anak pasar yang bekerja sebagai penjual kresek di Pasar Ujungberung, adalah tergolong pekerja anak.. Jumlah anak yang berjualan kresek di Pasar Ujungberung mencapai 35 anak pada waktu pasar ramai misalnya menjelang lebaran. Sebanyak 13 anak tersebut tergolong paling rentan, 8 diantaranya mengalami putus sekolah dan 5 anak masih bersekolah.  Anak-anak penjual kresek ini menghabiskan waktunya untuk bekerja selama 6 jam per hari. Permasalahan bagi anak yang masih sekolah mengalami hambatan di sekolahnya karena capek bekerja sehingga tidak mengerjakan tugas/PR karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam membimbing dan membantu anak belajar. Sedangkan anak yang putus sekolah tidak ada kesempatan dan waktu untuk belajar karena tidak ada wadah bagi mereka untuk belajar.

Penera anak juga mereka juga rentan untuk berbuat kriminal misalnya perkelahian antar kelompok dan rentan juga untuk menjadi korban tindak kriminal dari orang-orang dewasa. Mereka juga rawan terhadap penggunaan dan peredaran Napza karena lingkungannya dekat dengan para preman pasar. Anak yang bekerja merupakan bentuk pelanggaran hak anak berdasarkan UU RI No. 20/1999 ratifikasi Konvensi ILO No.138. Anak-anak yang bekerja di Pasar Ujungberung  jelas jauh dari terpenuhi haknya sebagai seorang anak seperti yang tertera dalam konvensi hak anak dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk dilindungi, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk tumbuh kembang.

Pekerja anak merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan. Argumen ini menjadi legitimasi mempekerjakan anak-anak, bahkan dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah murah dan pekerjaan yang berbahaya. Keadaan pekerja anak ini dilematis, disatu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan konstribusi pendapatan keluarga namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan salah. Pada kenyataannya sulit untuk memisahkan antara partisipasi anak dengan eksploitasi anak (Irwanto, 1995). Pekerja anak seharusnya menikmati hak pendidikan, namun justru harus memeras keringat karena ikut menopang kebutuhan keluarga. Ini menjadi permasalahan krusial karena pada masa depan negara kehilangan generasi terdidik. Belum lagi tekanan mental pada anak-anak yang bisa mengarah pada masalah kriminal. Dengan demikian membiarkan anak bekerja dan tidak sekolah, sama dengan tidak memberikan bekal yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan anak karena mereka adalah anak-anak bangsa yang akan menjadi sumber daya manusia dimasa mendatang. Berawal dari pemikiran inilah action research pada komunitas anak penjual kresek di Pasar Ujungberung dilakukan.

II.    PERMASALAHAN

Pekerja anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak bekerja, mereka melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini anak masih melakukan aktifitas rutinnya seperti sekolah, bermain dan beristirahat. Penjual kresek di pasar ujung berung termasuk pekerja anak karena jam kerja yang panjang yaitu 6 jam dan dilakukan setiap hari. Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

  1. Bagaimana karakteristik Pekerja Anak di Pasar Ujung Berung?
  2. Bagaimana bentuk intervensi pekerja sosial terhadap Pekerja Anak yang ada di Pasar Ujung Berung ?

III.       TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini adalah :

  1. Menggambarkan karakteristik Pekerja Anak di Pasar Ujung Berung.
  2. Menggambarkan bentuk intervensi pekerja sosial terhadap Pekerja Anak penjual kresek di Pasar Ujung Berung ?

IV.      METODE PENELITIAN

Agar dapat menggambarkan karakteristik suatu proses intervensi pekerjaan sosial dengan detail maka pendekatan yang dipakai dalam pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif dan Action Research. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh penghayatan, pengalaman dan persepsi pemahaman pelayanan sosial.

Pendekatan kualitatif akan menggambarkan karakteristik Pekerja Anak di Pasar Ujungberung (tujuan 1). Tujuan penelitian kualitatif menurut Alston dan dan Bowels (1996, h.9) adalah sebagai berikut ” ….qualitatif researcher are more interested in understanding how others experiences life, in interpreting meaning and social phenomena, and in exploring new concept and developing new theories.” (…para peneliti kualitatif untuk mengerti bagaimana pengalaman hidup, memahami arti dan fenomena sosial dan untuk menyelidiki konsep-konsep dan mengembangkan teori baru).

Pendekatan Action Research menurut Mc Taggart 1989 quoted in wadsword 1991, p.65 dikutip Alston dan Bowels (1998, h.164)adalah : “Perticipatory Action Research is an approach to improving social practice by changing it and learning form the consequences of change. Participatory action research is contingent on authentic participation” (Penelitian terapan partisipatif adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki praktek social serta mengubah hal itu dan belajar dari konsequensi perubahan. Penelitian partisipatoris tergantung pada partisipasi murni). Esensi dari action research menurut alston dan bowels (1998,h.164) adalah : Changing or improving a social situation (mengubang yang memperbaiki situasi social) dan Involving those most affected (melibatkan sebagian besar pengaruh). Adapun prinsip dasar rutinitas (siklus) penelitian terapan menurut pendapat Stringer (1996, h. 16) adalah sebagai berikut : Pertama, Tahap Melihat (look) : a)engumpulkan informasi yang relevan (Gather relevant invotmation), b) menggambarkan situasi (Build a picture; describe the situation). Kedua, Tahap Berpikir (Think) : a) Menelusuri dan menganalisa : apa yang terjadi disini , (explore and analize: What is happening here?), b) Menginterpretasikan dan menjelaskan : Mengapa mereka itu bisa seperti itu adanya? (Interpret and explain: How/why are think as they are?) dan yang Ketiga, Tahap bertindak (act) : a) Perencanaan (plan), b) Pelaksanaan (implement), c) Evaluasi (Evaluate). Tahapan tersebut diatas diulangi terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk menghasilkan suatu program yang lebih sempurna. Action research minimal berproses dalam satu kali siklus.

Jenis penelitian dilihat dari penjabarannya adalah penelitian deskriptif. Menurut Bergt (1990, h.34) penelitian deskriptif adalah : ”Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi suatu uraian dalam bentuk gambaran gejala tertentu dalam masyaratat. Tujuan dari tipe penelitian ini adalah untuk melukiskan realitas sosial yang komplek sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis tercapai.”

Lokasi penelitian ini adalah Pasar Ujungberung yang terletak di RW 01, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung. Adapun pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dilakukan dengan teoritical sampling yaitu keterwakilan mereka yang mengetahui informasi. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan dengan cara individu dan berkelompok, Studi dokumentasi, Observasi, Snow Ball. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan dalam hal ini menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2008;h.245) menyatakan ”analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pedoman selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded

Untuk meningkatkan kualitas penelitian adalah dengan : Pertama, Credibilitas (credibility) dalam penelitian ini akan menggunakan teknik Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Kedua, Transferability Nilai trasfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Agar supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian ini maka dalam membuat laporan akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Ketiga, Dependability Penelitian dilakukan melalui audit terhadap proses penelitian dalam hal ini di lakukan oleh pembimbing. Caranya dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti menentukan masalah atau fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data sampai membuat kesimpulan harus diajukan oleh peneliti. Keempat, Konfirmability Konfirmabilitas hampir mirip dengan uji depandabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada.

V.        DEFINISI KONSEP

  1. A. Hak Anak

Anak merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang kelak diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kelestarian bangsa dan negara. Membuat perencanaan masa depan tanpa memperhitungkan variabel anak adalah sebuah pikiran amoral dan historis, karena tidak meletakkan manusia sebagai faktor determinan dalam perubahan masyarakat. Bila itu terjadi, maka dalam prosesnya akan dengan mudah melupakan faktor-faktor kepentingan anak dan lebih untuk menuruti egoisme manusia dewasa yang berfikir hanya untuk kepentingan sesaat. Anak-anak karena ketidakmampuan ketergantungaan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektual, perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak adalah kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian anak sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian yang terdapat pada UU Nomor 4 tahun 1979 dimana menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapi usia 21 tahun dan belum kawin. Sedangkan Elizabeth D. Hurlock (1982:108), menyatakan bahwa : “anak adalah masa yang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria.”

Terkandung dalam pengertian di atas bahwa dalam sebuah keluarga terdapat anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, baik yang masih dalam kandungan, masa bayi hingga anak mencapai usia dewasa dan mandiri.  Sebagai bagian dari masyarakat bangsa, anak juga memiliki hak yang berguna dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Pengakuan terhadap hak anak secara Internasional dilakukan oleh PBB melalui suatu konvensi yaitu pada tahun 1989. Prinsip-prinsip yang dianut dalam Konvensi Hak Anak adalah :

  1. Non Diskriminasi (Pasal 2). Semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
  2. Kepentingan terbaik untuk anak (Pasal 3). Semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangannya adalah apa yang terbaik untuk anak.
  3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas perkembangan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
    1. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12). Pendapat anak terutama yang menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Konvensi hak anak tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa anak memiliki hak-hak antara lain : hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk menolak menjadi pekerja anak, dan hak untuk memperoleh pendidikan.

  1. B. Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan suatu istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan, meskipun sama-sama digunakan untuk menggantikan istilah buruh anak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggunakan istilah anak-anak yang terpaksa bekerja. Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi. Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO no 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum dibawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO no 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Pekerjaan ringan dalam konvensi no 138 Pasal 7, menyatakan bahwa pekerjaan ringan tidak boleh menggangu kesehatan dan pertumbuhan anak atau menggangu sekolahnya serta berpartisipasinya dalam pelatihan kejuruan atau “kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya. Tugas yang dilaksanakan dalam pekerjaan ringan tidak boleh merupakan pekerjaan yang berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu. Ambang batas ini didukung oleh Konvensi ILO no 33 tahun 1932 mengenai usia minimum (Pekerja dibidang Non Industri) dan temuan tentang dampak anak bekerja terhadap tingkat kehadiran prestasi di sekolah dan terhadap kesehatan anak.

Pekerja anak melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin harian, jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktifitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak. Sedangkan anak bekerja, mereka melakukan aktifitas pekerjaan hanya sebagai latihan. Kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, jam kerja yang digunakan juga sangat pendek, dan aktifitasnya tidak membahayakan bagi kesehatan anak serta mendapatkan pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau ahlinya. Dalam hal ini anak masih melakukan aktifitas rutinnya seperti sekolah, bermain dan beristirahat.

Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut ada yang berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat dengan anak. Secara garis besar faktor penyebab ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.

Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja anak antara lain : kemiskinan yang dialami orangtua, adanya budaya dan tardisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orangtua, relatif sulitnya akses ke pendidikan, tersedianya pekerjaan yangmudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu, dan tidak tersedianya fasilitas penitipan anak pada saat orangtua bekerja.

Faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah dari pada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Selain beberapa faktor diatas, penyebab anak memasuki dunia kerja dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain : ekonomi, sosial, budaya dan faktor-faktor lain. Dari faktor ekonomi, kemiskinan keluarga menyebabkan ketidak mampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan anak dengan kesadaran sendiri atau dipaksa oleh keluarga untuk bekerja, sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi dan membantu keluarga dalam mencari nafkah. Secara sosial ketidak harmonisan hubungan antar anggota keluarga dan pengaruh pergaulan dengan teman, merupakan faktor yang menyebabkan anak bekerja. Bagi anak, bekerja bukan sekedar kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi juga sebagai pelampiasan atas ketidak harmonisan hubungan diantara anggota keluarga. Disamping itu pekerjaan dan teman-teman di tempat bekerja merupakan tempat yang dapat dijadikan tempat bergantung bagi anak.

Faktor budaya yang menyebabkan anak bekerja adalah adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang lebih menghargai anak yang bekerja. Mereka menganggap bahwa anak yang bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada orangtua. Faktor-faktor lain yang turut menjadi penyebab anak memasuki dunia kerja adalah tersedianya sumber lokal yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi anak, pola rekriutmen yang mudah dan anak merupakan tenaga kerja yang murah dan mudah diatur.

Dampak dari pekerja anak yang secara tidak langsung akan ditanggung oleh masyarakat dan negara antara lain : pertama, anak tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga akan memperpanjang siklus kemiskinan yang selama ini sudah dialami keluarga anak. Kedua, Anak yang bekerja pada usia dini akan cenderung memilliki fisik yang lebih rapuh, merasa takut dan tidak memiliki rasa percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain yang baru dikenalnya.

Memperhatikan pada dampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pekerja anak merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian berbagai pihak. Masalah pekerja anak bukanlah masalah yang memiliki faktor penyebab tunggal, sehingga penanganannya pun perlu melibatkan beberapa pihak yang berhubungan dengan anak. Pandangan yang mempermasalahkan pekerja anak juga dapat dilihat dari perspektif hak anak. Perspektif hak anak memandang bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara Internasional. Setiap anak tanpa terkecuali memiliki 4 hak dasar yang meliputi : hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk tumbuh kembang merupakan hak anak untuk memperoleh pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.

Membiarkan anak untuk menjadi pekerja anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak, terutama hak untuk berkembang. Pekerja anak menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja. Ini menyebabkan mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk memperoleh pendidikan, melakukan aktfitas yang berkaitan dengan seni dan budaya, tidak memiliki waktu luang yang memungkinkannya untuk bersosialisasi dengan teman sebaya dan cenderung berada pada situasi yang berbahaya bagi kelangsungan hidupnya.

  1. C. Pekerjaan Sosial Dengan Pekerja Anak

Pekerjaan sosial merupakan suatu sistem kegiatan yang terorganisir dalam menjabarkan konsep-konsep kesejahteraan sosial dengan menggunakan kerangka tertantu yang terdiri dari ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan nilai (value)/ kode etik. Ada beberapa definisi pekerjaan sosial menurut para ahli antara lain :

  1. Friedlander (1984;4) mendefinisikan “Pekerjaan sosial adalah sebuah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam relasi antar manusia, yang menolong individu, kelompok atau komunitas untuk mencapai kepuasan individual atau sosial dan kebebasan”.
  2. Allen Pincus dan Anne Minahan (1973:9) mendefinisikan Pekerja Sosial sebagai berikut : “Pekerja sosial memiliki kepentingan dengan interaksi antara orang dan lingkungan sosialnya yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya, mengurangi ketegangan dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya”.
  3. The National Association of Social Work (NASW) dalam Zastrow (1982:12, 1999:5), Sheaford dan Horesjsi (2003:5) mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut  “Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok atau komunitas untuk meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosialnya serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuannya”.
  4. Siporin (1975:3) mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut “Pekerjaan sosial merupakan suatu metode institusi sosial untuk menolong orang mencegah  dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial   mereka”.
  5. De Gusman (1983:3) mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut: “Pekerjaan sosial adalah profesi yang perhatian utamanya pada aktifitas pelayanan sosial secara terorganisir untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi antara individu dan lingkungan sosialnya untuk kebaikan”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pekerjaan Sosial pada dasarnya merupakan suatu profesi pertolongan yang dilakukan secara terorganisir, untuk menolong individu, kelompok atau komunitas agar dapat berfungsi sosial secara memuaskan melalui penguatan relasi dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian fokus utama profesi pekerjaan sosial adalah pada keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas. Fokus utama ini sekaligus menjadi pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya.

  1. D. Pelayanan Sosial Dalam Pendidikan

Pelayanan Sosial bagi DuBois (2005:227-248) mengaitkan pekerja sosial dengan fungsi-fungsi pekerjaan sosial. Menurut DuBois pekerjaan sosial memiliki tiga fungsi yaitu fungsi yaitu fungsi konsultasi, managemen sumber dan pendidikan. Fokus dari fungsi konsultasi adalah pemecahan masalah. Managemen sumber meliputi pemanfaatan dan pengkoordinasian sistem penyedia pelayanan sosial, dengan cara menghubungkan sistem konsumen dengan sumber-sumber formal dan informal. Fungsi edukasi memerlukan beberapa tipe instruksi atau proses pembelajaran.

Menurut Undang-undang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa.

Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial pada masing-masing fungsi berbeda dan menyesuaikan dengan anak. Peran dan strategi pada pendidikan adalah pekerja sosial menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh anak, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Peran yang dilakukan pekerja sosial ketika berpraktek dengan individu dan keluarga adalah sebagai guru, dengan menggunakan strategi memproses informasi. Dalam praktek dengan kelompok formal dan organisasi, peran yang dilakukan adalah sebagai pelatih dengan menggunakan strategi pelatihan profesional. Dalam praktek dengan komunitas atau anggota mayarakat, peran yang dilakukan adalah sebagai penjangkau dengan menggunakan strategi pendidikan masyarakat.

VI.      HASIL PENELITIAN

Pasar Ujungberung merupakan salah satu pasar yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung. Pasar Ujungberung terletak dekat dengan pusat kecamatan Ujungberung, disebelah kanan bersebelahan dengan alun-alun dan Masjid Agung Ujungberung, sedangkan sebelah kiri pasar terdapat pertokoan, pusat pertokoan dan bioskop Astor. Pasar Ujungberung juga berada pada sisi jalan yang dilalui oleh bus antar kota antar propinsi serta dekat dengan kantor kecamatan Ujungberung yang berada dibelakang alun-alun Ujungberung.

Pasar Ujungberung merupakan salah satu bagian wilayah Timur Kota Bandung dengan memiliki luas wilayah sebesar 111,468 Ha. Secara geografis Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung memiliki bentuk wilayah datar sebesar 30% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Pasirwangi berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Letak pasar Ujungberung yang cukup strategis ini menjadikan pasar ini mudah untuk dijangkau karena mudahnya alat transportasi untuk sampai di pasar ini. Sarana transportasi yang dapat menjangkau pasar ini angkutan kota dari beberapa jurusan, bus umum dan ojek.  Dengan kemudahan ini maka banyak pengunjung pasar yang datang dari berbagai wilayah disekitar kecamatan Ujungberung dan kecamatan yang ada disekitar Bandung Timur. Pedagang di pasar ini mulai berjualan dari jam 03.00 sampai jam 18.00 yang berjualan berbagai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pakain, sepatu, alat tulis dan lain sebagainya.

Daya tarik yang ada di Pasar Ujungberung membawa anak-anak yang seharusnya menikmati haknya sebagai seorang anak melakukan aktifitas bekerja. Anak-anak di Pasar Ujungberung ini bekerja sebagai penjual kresek dan sesekali membantu membawa belanjaan orang –orang yang membutuhkan bantuan mereka. Anak-anak ini bekerja karena membantu orangtuanya menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan ikut-ikutan karena diajak teman. Anak yang bekerja sebagai penjual kresek di Pasar Ujungberung jumlahnya fluktuatif. Pada masa-masa libur sekolah dan menjelang hari raya, anak-anak yang berjualan akan semakin banyak. Jumlah tertinggi bisa mencapai 35 orang anak dan jumlah terendahnya adalah 9 anak, yang berasal dari berbagai kelurahan disekitar Pasar Ujungberung. Pada tahun 2008 jumlah anak-anak yang bekerja sebagai penjual kresek dengan jumlah tertinggi sebanyak 23 orang dan pada tahun 2009 ini ini kecenderungannya mencapai jumlah tertinggi sebanyak 35 orang anak pada saat hari-hari besar dan hari libur.

A. Tahap look (Melihat)

Tahap melihat merupakan suatu tahap setelah persiapan sosial yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis dan mengungkapkan situasi sebenarnya yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lurah Kelurahan Pasirwangi yang berhubungan dengan permasalahan anak dan keluarga diperoleh data bahwa terdapat anak-anak yang bekerja sebagai penjual kresek di Pasar Ujungberung yang berasal dari wilayah di sekitar kecamatan Ujungberung. Faktor penyebab adanya anak-anak yang bekerja adalah karena keterbatasan ekonomi keluarga sehingga anak ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ikut-ikutan dengan teman juga merupakan salah satu faktor anak berjualan di pasar.

Komunitas anak penjual kresek di Pasar Ujungberung sudah berjualan rata-rata satu sampai dua tahun dan memulai berjualan dari usia yang beragam yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Data Karakteristik Komunitas Anak Penjual Kresek

Di Pasar Ujungberung

Tahun  2009

No Nama (alias) Umur

th

Sekolah Anak Ke Mulai Berjualan Tinggal dengan
1 Bolang 7 Tdk Sekolah 2 dr 3 Usia 6 Th Nenek
2 Ucok 8 DO Klas 1 SD 2 dr 2 Usia 6 Th Nenek
3 Kabayan 10 DO kls 3 SD 3 dr 4 Usia 9 Th Orang Tua
4 Ado 10 4 SD 3 dr 5 Usia 10 Th Orangtua
5 Dowan 10 4 SD 5 dr 5 Usia 10 Th Orang Tua
6 Enjang 10 DO Kls 4 SD 1 dr 2 Usia 9 Th Nenek
7 Asep 10 4 SD 5 dr 6 Usia 10 Th Orangtua
8 Entong 11 4 SD 2 dr 3 Usia 10 Th Nenek
9 Ipin 11 DO Kls 3 SD 5 dr 5 Usia 9 Th Orangtua
10 Yayan 14 1 SMP 5 dr 5 Usia 12 Th Orang Tua
11 Uje 14 DO Kls 6 SD 1 dr 3 Usia 9 Th Orang Tua
12 Cepot 15 DO Kls 3 SMP 3 dr 4 Usia 14 Th Bapak
13 Jack 15 DO Kls 3 SMP 1 dr 2 Usia 11 Th Mama

Sumber : hasil penelitian Sp1 STKS Bandung

Ke-13 anak ini adalah komunitas anak penjual kresek di Pasar Ujungberung, 7 orang anak putus sekolah dan 1 anak tidak sekolah. 5 orang anak lainnya masih sekolah. Mereka tinggal dengan nenek atau salah satu dari orangtuanya bapak atau mamanya karena sebagian besar komunitas anak ini berasal dari orangtua yang sudah bercerai. Anak yang bekerja terutama sebagai penjual kresek berada di Pasar Ujungberung Kelurahan Pasirwangi sebagian besar tidak sekolah atau putus sekolah dan yang masih bersekolah mengalami hambatan disekolahnya seperti tidak naik kelas karena keterbatasan orangtuanya dirumah dan keterbatasan mereka sendiri. Namun, komunitas anak penjual kresek ini khususnya yang putus sekolah ingin melanjutkan sekolah dan yang sekolah menginginkan adanya suatu wadah yang dapat membantu mereka dalam belajar.

Kasus E (usia 11 tahun).

E adalah seorang anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya juga bekerja sebagai penjual kresek, E tinggal dengan neneknya yang tidak bekerja, karena kedua orangtuanya telah bercerai. Ayahnya telah menikah lagi dan tinggal di Cimahi sedangkan ibunya bekerja sebagai TKW di Singapura.  E bekerja sejak berusia 10 tahun, karena diajak oleh pamannya E dan ingin membantu neneknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. E putus sekolah sejak kelas IV SD karena pindah rumah dan tinggal dengan neneknya. Nenek E hidup hanya dengan 2 anaknya salah seorangnya juga bekerja sebagai penjual kresek  dan 4 orang cucunya, suaminya jarang pulang sehingga status mereka juga tidak jelas antara cerai atau tidak.

E bekerja dari jam 05.00 sampai dengan jam 11.00 setiap hari dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 15.000,- sehari. Hasil penjualan kresek tersebut diberikan kepada neneknya Rp. 2.000,- sampai Rp. 5.000,- (sesuai hasil penjualan kreseknya) sisanya untuk modal Rp. 5.000,- dan sisanya lagi untuk jajan.   E masih ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak ke sekolahnya yang dulu karena malu dengan teman-temannya. E ingin sekolah di sekolah yang non formal agar bisa bersekolah walaupun tidak berseragam. E bercita-cita ingin menjadi tentara sehingga dia berharap bisa sekolah untuk menggapai cita-citanya tersebut. E tinggal bersama neneknya di sebuat rumah kontrakan. Nenek E memiliki 5 orang anak, ayah E anak pertama dan anak-anak yang masih tinggal dengannya adalah E yang juga berjualan kresek berusia 11 tahun dan seorang lagi berusia 19 tahun yang bekerja  di bengkel. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nenek E hanya mengandalkan penghasilan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Nenek E sudah tidak kuat lagi untuk bekerja karena pernah sakit typus yang mengakibatkannya tidak bisa lagi bekerja. Masa mudanya nenek E bekerja sebagai tukang cuci pakaian, sedangkan kakeknya tidak jelas pulangnya sehingga status perkawinan merekapun tidak jelas dikatakan cerai tidak tetapi sangat jarang pulang. Sebenarnya nenek E tidak ingin anak dan cucunya bekerja tetapi karena keadaan yang membuatnya membiarkan anak dan cucunya bekerja. Kegiatan nenek E sehari-hari adalah mengasuh cucunya dan memasak untuk anak-anak dan cucunya dirumah.  Nenek E juga berharap anak dan cucunya bisa sekolah agar dapat mencapai cita-citanya dan hidup layak tidak seperti mereka. Mengenai pendidikan gratis yang diberikan pemerintah, menurut nenek E memang biaya sekolah gratis tetapi untuk membeli buku, sepatu dan seragam mereka tidak punya biaya.  Karena itu beliau sangat berharap anak dan cucunya bisa bersekolah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.

Kasus K (usia 10 tahun

K mulai berjualan kresek sejak usia 9 tahun, ketika itu K putus sekolah kelas III SD karena sakit yang lama. Sehingga K tertinggal pelajaran di sekolah dan tidak naik kelas yang mengakibatkan Kabayan tidak lagi melanjutkan sekolah. K adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara. K tinggal dengan kedua orangtuanya, bapaknya bekerja sebagai pedagang asongan di terminal cicaheum dan ibunya tidak bekerja.

K berjualan kresek awalnya diajak oleh temannya dan adanya keinginan untuk membantu orangtuanya. Kabayan berjualan kresek dari jam 06.00 sampai jam 11.00 setiap hari dengan penghasilan Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000,- sehari. K ingin bersekolah lagi tapi tidak mau ke sekolah yang dulu. K termasuk anak yang cerdas dan semangat dalam belajar, pada waktu sekolah pernah mendapat ranking 5 di kelasnya.

Ibu K adalah ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak. Suami ibu K bekerja sebagai pedagang asongan di terminal Cicaheum dengan penghasilan rata-rata Rp. 35.000,- sehari. Mereka tinggal dirumah panggung yang ditempati oleh 3 orang anak dan suaminya, anak pertamanya sudah menikah. K adalah anak ketiganya, yang ikut membantu orangtuanya dengan bekerja sebagai penjual kresek.

Kasus En (usia 11 tahun)

En adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara yang tinggal dengan neneknya. Orangtua En sudah bercerai, ayahnya sudah menikah lagi dan ibunya bekerja sebagai En di Arab. En masih bersekolah kelas IV SD di SDN Panggungsari dengan biaya dari neneknya yang berjualan gorengan. Dengan penghasilan neneknya yang pas-pasan, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah biaya untuk sekolahnya En mulai berjualan sejak usia 10 tahun. Pada saat mulai berjualan En tidak naik kelas sehingga masih duduk di kelas IV. En berjualan dari jam 05.00 sampai dengan jam 10.00 apabila sekolahnya jam 12.00. Jika sekolahnya jam 07.00 sampai jam 10.00, Entong mulai berjualan dari jam 11.00 sampai jam 12.30.  En tidak pernah belajar atau mengerjakan PR/ tugas sekolahnya karena keterbatasan neneknya yang tidak dapat membantunya belajar dan ketebatasan waktunya setelah berjualan. En mempunyai semangat untuk tetap sekolah, walaupun kadang mengeluh capek setelah berjualan kresek. Dengan semangat belajarnya yang tinggi En berharap ada wadah/ kelompok yang dapat membantunya belajar.

Komunitas anak-anak ini tidak menyisakan waktunya untuk belajar, kecuali disekolah untuk anak yang masih sekolah.Kegiatan yang dilakukan sehari-hari, komunitas anak penjual kresek dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Kegiatan Sehari-hari yang dilakukan Komunitas Anak Penjual Kresek yang

Bersekolah dan Tidak Sekolah

Nonton TV

24.00

Sumber : hasil penelitian Sp1 STKS Bandung

Berdasarkan daily activity yang mereka buat dapat dilihat bahwa komunitas anak penjual kresek yang masih bersekolah dan anak yang putus sekolah menghabiskan waktunya untuk bekerja selama 6 jam dalam sehari. Untuk anak yang masih sekolah satu jam kemudian mereka melanjutkan untuk sekolah, sehingga mereka mengalami hambatan disekolah karena capek setelah bekerja. Sedangkan anak yang putus sekolah tidak ada waktu yang untuk belajar, karena itu mereka membutuhkan wadah yang dapat menyalurkan keinginan mereka untuk sekolah lagi.

B. Tahap Think (Memikirkan)

Kebutuhan atau harapan komunitas anak penjual kresek terhadap diri sendiri adalah untuk kembali bersekolah dan untuk anak penjual kresek yang sekolah menginginkan tetap sekolah agar mereka bisa mencapai cita-cita yang diharapkan. Keluarga diharapkan dapat mendukung keinginan anak dengan memberikan perhatian dan motivasi.Teman sebaya diharapkan dapat memberi pengaruh yang positif dengan melibatkan komunitas anak penjual kresek ini dalam kelompok bermain dan belajar yang ada di lingkungannya. Sedangkan pemerintah diarapkan dapat lebih memberikan perhatian kepada mereka agar mereka dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah dan menyediakan wahana bermain yang edukatif secara gratis.

Asesmen lanjutan untuk mengetahui permasalahan/kebutuhan, sumber dan potensi serta menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan. Hasil dari community meeting teridentifikasi permasalahan/ kebutuhan yang berhubungan dengan permasalahan komunitas anak penjual kresek di Pasar Ujungberung meliputi :

  1. Status pendidikan komunitas anak yang sebagian besar putus sekolah.
  2. Berjualan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
  3. Keinginan komunitas anak untuk melanjutkan sekolah, namun
  4. Tidak adanya wadah atau  kelompok belajar bagi komunitas anak penjual kresek.
  5. Uang hasil penjualan diberikan kepada orangtuanya/ eksploitasi.

Berdasarkan temuan tersebut, maka prioritas yang dipilih adalah masalah : ”Keinginan komunitas anak untuk sekolah namun  tidak adanya wadah atau kelompok belajar bagi komunitas anak penjual kresek”. Penyebab permasalahan tersebut adalah :

  1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak pendidikan bagi anak. Selama ini masyarakat belum memahami bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak. Pemahaman masyarakat bahwa sekolah adalah tanggungjawab anak dan orangtuanya, sehingga apabila melihat di lingkungannya ada anak yang tidak sekolah itu bukan merupakan tanggungjawab mereka.
  2. Ketiadaan lembaga/ organisasi lokal yang secara sistematis menangani permasalahan anak dan keluarga terutama yang berkaitan dengan komunitas anak penjual kresek. Organisasi lokal seperti kelompok pengajian, PKK, dan LPM tidak memiliki program dan pelayanan sosial yang khusus menangani permasalahan anak dan keluarga.
  3. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Ketidakpahaman  masyarakat tentang hak-hak  anak terutama hak akan pendidikan disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 baik kepada orangtua maupun masyarakat.

Potensi dan sistem sumber yang dapat  dimanfaatkan untuk membantu memecahkan permasalahan, yaitu :

  1. Sumber Internal : meliputi harapan atau cita-cita yang ingin dicapai anak untuk masa depannya. Setiap anak cenderung punya cita-cita yang merupakan keadaan ideal tentang masa depan yang diinginkan. Untuk mencapai cita-cita tersebut mereka menyadari harus bersekolah setinggi-tingginya yang menjadi faktor pendorong anak untuk tetap sekolah. Adapun cita-cita yang diinginkan anak-anak ini bervariasi dari ingin menjadi tentara, polisi, pegawai dan kerja kantoran Cita-cita ini merupakan potensi yang dapat dijadikan faktor pendorong dan motivasi bagi anak untuk mencapai keinginannya dimasa yang akan depan yang lebih baik. Hal tersebut harus dimulai dengan belajar yang rajin, disiplin, tekun dan sungguh-sungguh

Orang tua mereka menginginkan anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dan sejahtera dari kondisi orangtuanya. Untuk mempersiapkan anak-anaknya menjadi lebih baik mereka menyadari bahwa anak-anaknya harus sekolah yang tinggi tapi karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka membiarkan anak-anaknya bekerja. Kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan untuk terus memotivasi anak-anaknya belajar dan sekolah.

  1. Sumber Eksternal : meliputi fasilitas / program dari Dinas Pendidikan Kecamatan Ujungberung, Yayasan Saudara Sejiwa dan PKBM Patrakomala

C. Tahap Act (Bertindak)

  1. 1. Perencanaan Program Intervensi

Perencanaan program merupakan salah satu tahap yang dilaksanakan dalam praktek pertolongan pekerjaan sosial. Tahap perencanaan program memuat proses suatu kegiatan intervensi yang akan dilaksanakan untuk penanganan prioritas masalah yang telah dirumuskan oleh komunitas anak penjual kresek di Pasar Ujungberung Kecamatan Ujungberung Bandung. Berdasarkan proses perencanaan yang telah dilakukan, maka hasil perencanaan program intervensi sebagai berikut :

  1. a. Nama Program

Adapun nama program tersebut adalah Kelompok belajar ”Kancil” sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan anak penjual kresek di Pasar Ujungberung Bandung”.

b. Latar Belakang Program

Komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung merupakan salah satu fenomena sosial yang menunjukkan bahwa kondisi anak belum sepenuhnya sejahtera. Pada masa pertumbuhannya yang seharusnya mereka mendapatkan hak-haknya sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 ini jumlah komunitas anak pada saat ramai-ramainya pasar bisa mencapai angka 35 orang anak. Yang menjadi target group (komunitas) adalah sebanyak  13 anak, 8 anak diantaranya mengalami putus sekolah dan 5 anak masih bersekolah tetapi membutuhkan wadah agar dapat membantu mereka belajar bersama dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah/PR, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan keluarga anak-anak ini tidak dapat belajar di rumah.

  1. c. Tujuan Program

Jangka Panjang program ini adalah ; pertama, terpenuhinya hak pendidikan anak khususnya pada komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung Kelurahan Pasirwangi dan pada semua komunitas pekerja anak pada umumnya. Kedua, semua komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung terpenuhi hak pendidikannya pada tahun 2011. Ketiga, terciptanya sistem sumber yang dapat diakses komunitas anak dalam pemenuhan hak pendidikan tahun 2011.

Tujuan Jangka Pendek adalah : pertama, terbentuknya kelompok belajar pada komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung dalam rangka pemenuhan hak pendidikan anak. Kedua, terpenuhinya hak pendidikan komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung melalui sekolah non formal di PKBM Patrakomala pada tahun 2010. Ketiga, tersosialisasinya Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di lingkungan keluarga komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung.

d. Strategi

Strategi yang digunakan dalam mewujudkan tujuan program intervensi pemenuhan hak pendidikan pada komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung. Secara rinci adalah sebagai berikut :

  1. Penyadaran akan pentingnya pendidikan kepada komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung.
  2. Membentuk kelompok belajar sebagai sarana pelatihan penghubung (bridging course) agar memuluskan proses pengembalian komunitas anak penjual kresek ke bangku sekolah.
  3. Membangun jaringan relasi kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan pelaksanaan program.
  4. e. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah komunitas anak penjual kresek di pasar Ujungberung.

  1. f. Langkah-langkah kegiatan

Adapun langkah-langkah kegiatan meliputi : pertama, Persiapan, mencakup kegiatan komunitas anak, membentuk kelompok belajar, menyiapkan tutor dan meminta kesediaan, menjalin kerjasama dengan organisasi lokal, dan. penyiapan anggaran untuk kegiatan. Kedua, Pelaksanaan, mencakup kegiatan pengorganisasian sumber-sumber yang ada (manusia, keuangan, perlengkapan, metode kerja dan waktu pelaksanaan) yang telah disiapkan. Ketiga, Monitoring dan evaluasi, meliputi kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program.

g. Analisa SWOT

Analisa kelayakan program adalah alat untuk menguji layak atau tidaknya suatu program akan dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam analisa ini praktikn menggunakan teknil analisa SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats). Analisa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Kekuatan (Strenghts) : 1) Adanya potensi belajar pada diri komunitas anak penjual kresek di Pasar Ujungberung. 2) Adanya dukungan dari pihak kebijakan baik dari tingkat kota Bandung sampai tingkat kelurahan dalam pendidikan anak. 3) Adanya Yayasan Saudara Sejiwa yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu ”Kepentingan Terbaik Bagi Anak”. 4) Adanya dukungan dari PKBM yang bersedia memberikan pengajaran sampai ujian secara gratis.

Kelemahan (Weakness) : 1) Motivasi anak yang terkadang tidak stabil sehingga harus terus didampingi. 2) Adanya harapan orang tua anak yang masih mengharapkan dari penghasilan anak. 3) Anak-anak yang sudah terbiasa mendapat penghasilan sehingga merasa berat meninggalkan pekerjaannya yang dapat mengganggu sekolah.

Peluang (Opportunities) : 1) Adanya program pendidikan gratis. 2) Adanya dukungan dari Yayasan Saudara Sejiwa dan PKBM Patrakomala berupa tempat belajar dan tutor.  3) Adanya bantuan peralatan sekolah dari panitia Bakti Sosial IKA STKS Bandung.

Ancaman (Threats) : 1) Ketergantungan anak terhadap materi yang didapat dari jualan kresek. 2) Bagi yang masih sekolah terancam untuk putus sekolah. 3) Adanya pengaruh untuk terlibat penggunaan alkohol dan NAPZA.

  1. 2. Pelaksanaan Program Intervensi

Intervensi adalah penerapan rencana yang telah disusun menjadi suatu bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan perubahan atau tujuan pelayanan. Intervensi merupakan aktivitas bersama antara pekerja sosial dengan masyarakat dalam hal ini komunitas anak penjual kresek dalam suatu kerangka sistemik. Pelaksanaan intervensi yang dilakukan bersama komunitas anak penjual kresek antara lain :

  1. Membentuk opini komunitas anak penjual kresek

Strategi yang digunakan adalah dengan pendekatan persuasive dan partisipatif sehingga kelompok anak ini dapat menerima dengan antusias. Kegiatan ini dilakukan praktikan cukup lama dan harus dilakukan dengan intensif karena pada umumnya kelompok anak penjual kresek di pasar Ujungberung agak eksklusif dalam menghadapi orang diluar mereka.  Pendekatan dilakukan dengan informal ketika mereka melakukan aktifitas menjual kresek. Pada awalnya pendamping membeli kresek sebagai awal mula ketika mau melakukan pembicaraan dengan mereka. Setelah kenal satu orang maka teknik yang dilakukan adalah dengan snowballing yaitu anak tersebut akan mengenalkan teman-temannya yang lain dan seterusnya sampai menemukan semua anak yang beraktifitas di pasar Ujungberung.

  1. Melakukan Community Meeting

Community Meeting dilakukan guna menggali permasalahan yang terkait dengan aktifitas anak penjual kresek, sumber dan potensi yang mendukung program intervensi serta menginventarisir instansi baik pemerintah maupun swasta yang akan dilibatkan dalam implementasi dalam program intervensi. Hasil pertemuan kegiatan Community Meeting adalah terinventarisirnya permasalahan-permasalahan yang dirasakan komunitas anak penjual kresek, terinventarisirnya permasalahan-permasalahan yang dirasakan komunitas anak penjual kresek dan ditentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan pada proses intervensi yaitu memprioritaskan pada pembentukan kelompok belajar.

  1. Membentuk Kelompok Belajar

Adapun langkah awal yang dilaksanakan dalam pembentukan Kelompok Belajar adalah dengan melakukan community meeting yang bertempat di sekretariat Yayasan Saudara Sejiwa. Pendamping bersama-sama dengan peserta mengawali kegiatan community meeting dengan melakukan pemilihan ketua Kelompok Belajar dan nama kelompok belajar. Dari hasil pemilihan tersebut terpilihlah Roynard Christian sebagai ketua Kelompok Belajar dengan nama kelompok belajar “Kancil”.

Setelah ketua Kelompok Belajar terpilih, kemudian ketua dibantu dengan peserta lainnya membentuk susunan kepengurusan dan semua peserta membuat janji hati. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan anak berdasarkan usia anak. Untuk anak yang berusia 7 dan 8 tahun yang terdiri dari 2 anak diberikan materi pelajaran yang bersifat CALISTUNGPAL (Membaca, Menghitung dan Menghapal). Untuk anak yang berusia 10-11 tahun yang jika bersekolah kelas IV SD sehingga diberi pelajaran sekolah untuk kelas IV SD, anak yang berusia 10-11 tahun ini berjumlah 7 orang. Anak-anak yang berusia 14 tahun berjumlah 2 orang anak, sekolah pada kelas 1 SMP atau kelas VII  mendapat pelajaran untuk tingkat kelas 1 SMP dan 2 orang anak yang berusia 15 tahun telah lulus SMP diberikan pelajaran untuk anak kelas I SMA dan juga membantu teman-temannya yang membutuhkan bantuan pelajaran untuk SD.

  1. 3. Evaluasi Terminasi dan Rujukan

Evaluasi merupakan tahapan kegiatan untuk menilai keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Bagian ini menjadi sangat penting manakala pelaksanaan program ini dilakukan secara berkesinambungan. Prinsip yang digunakan adalah keterbukaan dan partisipatif, dengan tujuan elemen yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dapat memberikan masukan sebagai bagan perbaikan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hasil evaluasi proses didasarkan pada hasil observasi mulai dari proses persiapan, proses perencanaan, proses implementasi program intervensi.

  1. Tahap Persiapan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses persiapan yang dilakukan oleh kelompok belajar yang dibantu oleh pengurus yayasan Saudara Sejiwa pada awalnya kurang mendapat perhatian dan dukungan. Hal ini ditandai dengan banyaknya peserta yang tidak hadir dalam rapat persiapan, yang hadir dalam rapat persiapan ini hanya tiga orang saja. Namun, hal ini tidak membuat pertemuan langsung dibubarkan. Dengan tiga orang peserta, pendamping berusaha mengakomodir pendapat dan saran yang nantinya akan dibahas kembali pada persiapan selanjutnya.

  1. Tahap Perencanaan

Proses dalam tahap perencanaan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2009 yang bertempat di sekretariat Yayasan Saudara Sejiwa mulai terlihat adanya dukungan dan antusias dari peserta yang hadir. Perserta yang hadir sebanyak 14 orang, yang sebagian besar dari komunitas anak. Para peserta cukup aktif walaupun pada awalnya anak-anak masih malu. Dalam pertemuan ini membahas waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana-rencana kegiatan dalam kegiatan intervensi. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan intevensi adalah peserta mampu membuat rencana program kegiatan.

  1. Tahap Implementasi

Proses tahap implementasi yang sudah disepakati bersama pada tanggal  7 Nopember 2009 adalah pembentukan kelompok belajar. Kegiatan kelompok belajar mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan pertemuan dua kali dalam seminggu. Dalam kegiatan kelompok belajar dapat dikatakan sesuai dengan harapan, dimana komunitas anak penjual kresek sebagai peserta kelompok belajar banyak yang hadir dan mengikuti kegiatan dengan semangat. Pengurus dan anggota kelompok belajar merasakan kepuasan yang diekspresikan dengan kesungguhan dan keaktifan mereka mengikuti kegiatan belajar dari awal hingga akhir kegiatan.

Namun, kesesuain metode mengajar dengan materi belajar masih perlu mendapatkan perhatian. Seperti materi yang bersifat keterampilan, belum diberikan dan materi pelajaran harus dilakukan dengan simulasi dan praktek agar lebih menarik dan mudah diingat oleh anak. Terkait dengan waktu, pada saat aktifitas di pasar sedang ramai seperti menjelang Idul Adha maka kegiatan belajar kelompok harus disesuaikan dengan waktu anak. Sehingga kegiatan belajar dimulai agak mundur dari yang direncanakan.

  1. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap suatu proses dimana diperlukan berbagai alat yang dapat mendukung penilaian / evaluasi tersebut. Terkait dengan proses evaluasi baik terhadap proses persiapan, proses perencanaan, proses implementasi program dan tahap evaluasi terhadap proses evaluasi sendiri, pendamping menilai masih belum dikatakan sempurna sebab masih banyak kekurangan didalamnya.

Terminasi merupakan tahapan pengakhiran dari proses intervensi yang dilakukan pendamping atas dasar kesepakatan awal dan telah disampaikan disaat pertemuan awal. Secara keseluruhan proses terminasi ini dikakukan oleh adanya beberapa pertimbangan seperti halnya :

  1. Kesepakatan bersama antara sistem perubahan dan sistem sasaran terkait batas waktu pelaksanaan intervensi serta batasan waktu penelitian yang ada.
  2. Pencapaian tujuan proses dan hasil intervensi yang dilakukan dianggap telah mencpai sasaran dan sesuai dengan harapan, dimana terjadinya berubahan dalam segi pemahaman dan kemampuan komunitas penjual kresek terhadap permasalahan pendidikan.
  3. Baik sistem perubahan maupun sistem sasaran telah mampu menjalin relasi dengan berbagai lembaga yang ada di sekitar Pasar Ujungberung yang peduli terhadap pendidikan anak. Disamping mereka juga dianggap sudah memiliki kemampuan dalam mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan program kelompok belajar, mereka juga sudah mampu mengevaluasi berbagai program intervensi yang mereka lakukan guna meningkatkan hasil belajar mereka.
  4. Adanya komitmen dari lembaga terkait yang memberikan dukungan positif bagi anak yang berupa pendampingan maupun substansi belajarnya.

Rujukan atau referal merupakan proses pengalihan relasi pertolongan dari pekerja sosial pendamping kepada pihak lain yang dianggap memiliki potensi untuk memberi pelayanan yang lebih tepat atau atau memfasilitasi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Rujukan dilakukan guna menindaklanjuti intervensi yang sudah dilakukan agar program-program yang direncanakan dalam jangka panjang dapat direalisasikan serta kapasitas kelompok sasaran dalam mengatasi masalahnya. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan rujukan adalah sebagai berikut :

  1. Membuat dokumentasi rujukan dari kelompok sasaran yang telah diberikan intervensi.
  2. Melakukan koordinasi dan negoisasi dengan pihak-pihak yang akan menerima rujukan dalam hal ini Yayasan Saudara Sejiwa dan PKBM Patrakomala.
  3. Menyerahkan lembar dokumen rujukan sebagai tindak lanjut pelayanan yang dibutuhkan kelompok sasaran selanjutnya.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, talah ditemukan beberapa permasalahan diantaranya :

  1. Banyak komunitas anak penjual kresek yang putus sekolah dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah.
  2. Sebagian anak yang bersekolah terkadang sering bolos sehingga anak ini rentan untuk keluar dari sekolahnya.
  3. Keluarganya masih menginginkan anaknya bekerja untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarganya.
  4. Salah satu alasan keluarga tidak menyekolahkan anaknya adalah ”walaupun sekolahnya gratis tapi masih harus mengeluarkan uang untuk seragam , buku maupun transportasi.

Permasalahan yang menjadi prioritas utama adalah tidak terpenuhinya hak pendidikan pada komunitas anak penjual kresek. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan prioritas penanganan permasalahan yaitu dengan membentuk kelompok belajar pada komunitas anak penjual kresek. Pembentukaan kelompok belajar dimaksudkan anak-anak dapat belajar tanpa ada ikatan waktu dan bisa menyesuaikan dengan pekerjaan mereka. Sedangkan kelompok belajar yang telah dibentuk melalui kesepakatan bersama, diberi nama dengan kelompok belajar ”Kancil”.

  1. B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan selama action research terlihat masih ada kekurangan yang belum dapat dilaksanakan. Ada beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

  1. Untuk pemerintahan setempat (kelurahan), diharapkan dapat memperhatikan orang tua dari anak penjual kresek dengan diikutkan dalam program-program yang sifatnya meningkatkan pendapatan keluarga seperti program PKH, BLT yang diharapkan selain dapat menarik anaknya untuk tidak bekerja juga sebagai pencegah agar anak tidak turun ke pasar.
  2. Untuk  Yayasan Saudara Sejiwa, diharapkan dapat lebih memperhatikan anak-anak penjual kresek ini karena kelompok yang telah terbentuk membutuhkan pendampingan dan terus harus diberikan motivasi.
  3. Untuk PKBM Patrakomala, diharapkan dapat menjangkau lebih aktif kepada komunitas anak penjual kresek.
  4. Untuk orangtua anak, diharapkan terus memberikan motivasi kepada anaknya untuk tetap sekolah dan bagi yang tidak sekolah dimotivasi untuk belajar di kelompok belajar. Idealnya para orangtua tidak lagi memberikan kesempatan anaknya untuk bekerja di pasar.
  5. Untuk semua pihak, agar mengkoordinasikan bentuk-bentuk pelayanan kepada anak supaya tidak tumpang tindih sehingga akan tercapai tujuan pelayanan yaitu ”Kepentingan Terbaik Bagi Anak”.

–o0o–

Daftar  Pustaka

Abu Huraeroh (2008), Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat, Bandung Humaniora

Adhani Wardianti, Laporan Praktikum Sp1 STKS Bandung, 2009

Arikunto, Suharsini, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 1992

Bailon, S.G. dan Maglaya, A.S.,. 1997. Family health Nursing: The Process. Philiphines: UP College on Nursing Diliman

Depsos RI.,2006. Indikator Ketahanan Sosial Keluarga.

Pusata Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badilit Kessos Departemen Sosial Republik Indonesia.

Hurlock, Elizabeth B (1993) Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Rentang Kehidupan : Jakarta, Erlangga.

Ife, Jim W. 1995. Community Development: Alternatif pengembangan masyarakat di Era Globalisasi, Melbourne : Longman.

Isbandi Rukminto Adi, 2008, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Pers, J akarta

ILO-IPEC, , Konvensi no 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

ILO-IPEC,  Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan Penerima Manfaat Langsung Pada Proyek Pendukung Terikat Waktu Indonesia Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak – Tahap II. Jakarta, 2008.

Jowith and Steve, Social Work with Children & Families, Learning Matters

Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara, Berbuat Bersama Berperan Setara. Driya Media : Bandung, 1996.

Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.

Potter dan Perry. 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses dan Praktik. Jakarta: EGC

Robert T, at all, School Social Work Practice And Research Perspektif, The Dorsey Press, 1982

Robert L Schneider & Lori Lester, Advokasi Pekerjaan Sosial ; Kerangka Baru Untuk Bertindak, Pustaka Societa, Jakarta,  2008.

Suharto, Edi (2005), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama

Suhendi, at all (2001), Pengantar Sosiologi Keluarga, Bandung: Angkasa

Suparlan, Parsudi (ed). 1993. Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor

Shirley, M. H. H. 1996. Family Health Care Nursing : Theory, Practice, and Research. Philadelphia : F. A Davis Company

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

Zastrow, Charles, 2004, Introduction to Social Work and Social Welfare, USA :Brooks/Cole-Thompson

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial

Webb, Nancy Boyd, Social Work Practice With Children, The Guilford Press, 2003

BIODATA PENULIS :

Penulis Pertama, Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia dan sedang menempuh pendidikan S3 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial  pada Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai peneliti pertama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Penulis Kedua, Adhani Wardianti, Alumnus STKS Bandung, sedang menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Spesialis satu (Sp 1) STKS Bandung. Saat ini bekerja di Departemen Hukum Dan HAM.  Data lapangan dalam tulisan ini adalah berasal dari laporan praktikum Sp1 STKS Bandung.

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.