Oleh: rumahkita2010 | 5 April 2010

ADVOKASI PEKERJA SOSIAL

ADVOKSI PEKERJA SOSIAL

TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Hari Harjanto Setiawan

ABSTRACT

On literature of social work, advocacy can be grouped in two type, that is; advocacy  case and advocacy  class. Advocacy  Case is activity by social worker to assist client can  social  services or source which have become its rights. Its reason happened injustice or discrimination by institute, business world or group of professional to client and client alone unable to the situation. Social worker converse to have, and argument of negotiation on behalf of individual client. Hence this advocacy often referred also as client advocacy. Advocacy  Class show at activities  on behalf of class or a group of people to guarantee fulfilled of citizen rights in reaching source or obtain ; get opportunities. Focus advocacy  class is to influence or changes of law and policy of public at local storey ; level and also national. Advocacy  Class entangle political process which addressed to influence decisions of  government.

Key words :  Anak dan Hak Anak, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Advokasi Pekerjaan Sosial

I.    PENDAHULUAN

Banyak alasan mengapa anak melakukan konflik dengan hokum. Dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele. Mereka melakukan tindakan melawan hukum itu hanya sekedar untuk tetap dapat hidup. Didamping itu tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum dapat membuat keputusan yang benar. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS pada 1997, diperkirakan terdapat sekitar 4000 anak dibawah umur 16 tahun, dan 3242 anak yang berusia antara 16 sampai 18 tahun berada di dalam penjara. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan yang dicabut kebebasan sipilnya ini, memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai untuk meningkatkan martabat dan harga dirinya, yang dapat memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar orang lain sesuai dengan usianya.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi ini, anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. (Pendataan Depsos, 2003).

Menurut Rusmana (2008), perlakuan salah orang tua berujung pada anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah anak berkonflik  dengan hukum sudah tentu akan berhadapan dengan lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Perlakuan salah pun terjadi di lembaga ini, seperti yang dilaporkan dalam restorasi (2007:3) sekitar 4000 hingga 5000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi dan penjara, 84% anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama penjahat dewasa. Sianturi (2006:36) mencatat hasil monitoring Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2003 – 2005 pada anak yang sedang menunggu vonis dan sudah mendapat vonis, menyatakan terdapat 105 anak yang berkonflik dengan hukum, 58% tidak didampingi pengacara dan 5% tidak diperoleh informasi yang pasti.

Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Tulisan ini akan mengemukakan peranan pekerja sosial dalam mengadvokasi anak yang berkonflik dengan hukum, beberapa kasus tentang anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya adalah kasus raju tahun 2006.

II. PERMASALAHAN

Pergaulan sehari-hari dalam satu sel yang sama dengan tahanan/nara pidana dewasa (yang umumnya melakukan tindak kriminal kelas atas seperti pembunuhan, penjualan obat-obatan terlarang, perkosaan dan lain-lain) secara psikologis dapat mengubah kepribadian dan pola pikir anak. Misalnya, anak-anak yang masuk penjara karena mencuri ayam, setelah bergaul selama berbulan-bulan dengan teman satu selnya dalam penjara yang terlibat kasus pengedaran obat-obatan terlarang, bukan tidak mungkin bila pada akhirnya anak inipun menjadi pengedar narkoba saat keluar dari penjara. Interaksi yang intens dengan narapidana dewasa inilah anak-anak memperoleh pelajaran informal untuk melakukan tindak kejahatan lainnya, sehingga pada akhirnya anak ini bisa menjadi penjahat yang lebih mahir daripada sebelumnya.

Setelah anak di dalam penjara, anak diasingkan oleh lingkungan sosial dan lingkungan bermainnya serta lingkungan keluarganya. Hal itu dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi demikian merupakan kondisi sulit bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan lebih sulit lagi ketika anak harus menghadapi situasi baru yang lebih menyeramkan dan menakutkan tanpa ada perlindungan atas ketenangan batinnya. Ia harus berada di dalam kamar yang dibatasi oleh tembok-tembok tertutup rapat dan diberi pintu jeruji besi (berbeda dengan kamar aslinya di rumah yang mudah berhubungan dengan anggota keluarga lainnya secara bebas). Kondisi yang demikian adalah kondisi yang jauh dari terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak seperti yang tertera dalam konvensi hak anak.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam tulisan ini akan mengemukakan bentuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan implementasi advokasi pekerja sosial terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

III.   KERANGKA KONSEP

Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah manusia yang belum matang, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional bahwa mereka adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan bermain. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi CRC (Convention Right Children). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak yang tertuang dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut akan bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), dalam peraturan 2.2 adalah : Pertama, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut  peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi 2) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Advokasi

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkan-nya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.

Berpijak dari literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu; advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kelas (class advocacy) (Sheafor Horejsi dan Horejsi, 2000; Dubois dan Miley, 2005) dikutip Edi Suharto, 2006).

  1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya terjadi diskriminasi atau ketidak adilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesionalterhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegoisasi atas nama klien individual. Karenanya advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien.
  2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan advokasi sebagai penguatan dan pemulihan diri anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan pekerja sosial sebagai seorang advokad adalah sebagai berikut :

  1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif (lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya).
  3. Mendengarkan secara empati segala penuntutan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pekerja Sosial

Karakteristik profesionalisme pekerja sosial adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan, yang dalam pendidikannya, harus dikembangakan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Pekerja Sosial sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya sebagai bukan profesi yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan social, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung.

Penekanan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai mempunyai implikasi terhadap hakikat pratek Pekerjaan Sosial. Bila pengetahuan dipandang sebagai sama pentingnya dengan keterampilan, maka pemahaman sama pentingnya dengan kompetensi. Pekerja Sosial memandang dirinya sebagai pemikir dan pekerja, serta sebagai orang yang harus membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bertindak.

Situasi ini bertentangan dengan lingkungan praktek dimana manager menentukan tujuan, sasaran dan arahan untuk mencapainya, dan menyingkirkan pertimbangan diskresioner dari Pekerja Sosial. Pekerja Sosial melakukan praktek dalam lingkungan pengaturan, panduan praktek, serta arahan adinistratif. Menghubungkan dan memperkuat pengetahuan, nilai dan keterampilan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pekerja Sosial dalam lingkungan politik, birokrasi dan managerial  dimana Pekerja Sosial perlu menyesuaikan diri.

Bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang Pekerja Sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti hasus sesuai dengan ketiga dimensi diatas. Pengetahuan dalam arti seorang pekerja sosial harus mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Nilai dalam arti praktek pekerjaan sosial harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tertentu yaitu kode etik praktek pekerjaan sosial. Ketrampilan seorang pekerja sosial banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya praktek yang di lakukan (jam terbang).

IV.    KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Permasalahan yang mendasar yang seringkali dilanggar adalah hak untuk mendapatkan advokasi oleh pekerja sosial. Hak ini selain merupakan akses bagi anak untuk dipenuhi hak-haknya. Namun, dalam banyak kasus hak ini seringkali diabaikan oleh aparat sehingga anak-anak mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan. Pengabaian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 huruf d KHA, Butir 18 huruf a Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya , yang menetapkan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, dari penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu. Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur hal yang serupa dimana dinyatakan dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri. Sebagaimana kita lihat dalam kasus berikut ini perlu mendapatkan advokasi.

KASUS I

Pengakuan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Suara Sunyi dari Balik Jeruji

Yadi, yang sudah hampir 3 tahun menghuni Rutan Kebonwaru, merasa aman di sini. Napi anak yang bertubuh kurus dan berkulit hitam itu warga Ciwidey, Kab. Bandung. Dia

divonis selama lima tahun. Saat divonis umurnya 12 tahun. Kejahatannya memperkosa anak tetangga yang berumur 10 tahun. Juga ada tuduhan mencabuli adik korbannya yang berusia 4,5 tahun. Vonis yang diterima Yadi adalah hukuman maksimal untuk terpidana anak dalam kasus perkosaan. Saat itu, Yadi mengaku tidak tahu apa artinya perkosaan. Yang dia tahu saat itu, hasrat seksualnya tak terbendung karena terlalu sering diajak oleh tetangganya menonton film porno. Menurut pengakuannya, anak tetangganya itu tidak menolak, dan aksi itu dilakukannya dua kali. Ia selalu memberi uang Rp 1.000,00. “Tapi saya tidak pernah melakukan dengan adiknya,” ujarnya. Peristiwa itu terjadi antara September-Oktober 2003. Setelah orang tua Putri mengetahui kejadian itu, Yadi digelandang ke kantor polisi. Dia menghadapi tuduhan perkosaan dengan kekerasan, terhadap dua anak kecil. Karena sempat tidak mau mengaku, kata Yadi, organ vitalnya dijepit. Ia juga mengaku sempat ditetesi lilin panas. Dia kemudian dimasukkan ke dalam sel. Setelah waktu berbuka, lanjut Yadi, petugas mendatangi selnya. Yadi mengaku disuruh membuka celana dan meletakkan organ vitalnya pada palang besi yang menempel di jeruji. Petugas, kata Yadi, mengambil sapu,

lalu gagang sapu itu dipukulkan. “Sakit sekali. Akhirnya saya mau mengakui tuduhan. Kalau ingat kejadian itu, saya dendam sekali,” ujarnya.Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke jaksa. Lalu laksa mengajukan tuntutan di Pengadilan Bale Bandung. “Waktu sidang saya ditanya sama hakim, kenapa keterangannya beda sama BAP. Saya bilang, BAP itu terpaksa saya tanda tangani karena tidak kuat,” ujar Yadi.

(Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/23/1001.htm)

Kasus yang terjadi di Sumatera Utara,memperjelas potret buram pelanggaran hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberitaan kasus Raju semakin mempejelas ketidakberdayaan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi kewajiban konstitusionalnya. Berikut adalah gambaran kasus raju tersebut :

KASUS II

Raju Masih Kecil Kok Sudah Dipenjara.Raut ketakutan terpancar di wajah mungilnya. Suara bocah kelas III SD itu pun terbata. Jiwanya terguncang hebat. Ruang sidang, petugas berseragam, dan rumah tahanan mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi Muhammad Azwar (8) sepanjang hidupnya. Bocah yang akrab dipanggil Raju oleh teman-teman sepermainannya itu harus memikul beban yang tak semestinya ditanggung anak seusianya. Tak terbayangkan, perkara kecil, perkelahian antarteman, berbuntut masuk ruang tahanan dan sidang di pengadilan berhari-hari. Sidang dijalaninya di Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat,

Sumatera Utara. Rabu siang, 31 Agustus 2005, yang menjadi awal semua peristiwa ini, mungkin tak diingat Raju. Ia hanya tahu, hari itu sepulang sekolah dia diejek Armansyah, kakak kelasnya yang berumur 14tahun. Perkara saling ejek anak SD yang lumrah terjadi ini berbuntut perkelahian. Raju tak terima dengan ejekan Armansyah. Mereka berkelahi. Keduanya sama-sama terluka. Masih terlihat bekas cakaran di wajah dan robekan di bibir Raju. Demikian pula Armansyah. Dari visum dokter, iga dan pinggul kirinya mengalami memar. Seharusnya perkara ini selesai saat kedua orangtua anak-anak ini bertemu. Sugianto, ayah Raju, sepakat membiayai pengobatan Armansyah. Namun, entah mengapa, orangtua Armansyah mengadukan Raju kepada polisi. Anak bungsu pasangan Sugianto dan Saedah itu disangka melakukan penganiayaan. Maka, mulailah mimpi buruk dalam kehidupan Raju. Pada September 2005, tiga kali Sugianto harus membawa Raju ke Kantor Polisi Sektor Gebang, Kabupaten Langkat, untuk disidik. Dalam pemeriksaan, Raju sama sekali tidak didampingi penasihat hukum ataupun petugas dari Balai Pemasyarakatan Anak (Bapas). Petugas Bapas terkait sesungguhnya bisa memberikan rekomendasi apakah Raju layak ditahan atau tidak. Saat dalam proses penyidikan, Raju memang belum ditahan. Berkas perkara Raju dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan. Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan pada 12 Desember 2005. Ruang sidang menjadi mimpi buruk kedua Raju setelah kantor polisi. Hakim tunggal yang mengadili perkara Raju, Tiurmaida H Pardede, dirasakan telah menyidangkan perkara ini demikian ”tegas”. Raju merasa diperlakukan sebagai pesakitan yang pantas duduk di kursi terdakwa. Suara tegas ibu hakim menjadi seperti bentakan yang menakutkannya. Raju akhirnya menangis di persidangan. ”Raju takut karena bu hakimnya bentakbentak Raju,” ujar bocah yang lahir pada 9 Desember 1997 itu. Yang membuat orangtuanya prihatin, perkataan sang hakim pada sidang pertama seperti sudah menyudutkan Raju. Menurut Saedah, pada sidang pertama hakim langsung memvonis anaknya. ”Hakim bilang, dari raut mukanya saja dia tahu bahwa anak saya memang anak nakal,” ujar Saedah. Di persidangan kedua, 19 Januari 2006, Raju benar-benar menjadi pesakitan. Oleh sang hakim, bocah yang hobi bermain sepak bola sepulang sekolah ini diharuskan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pangkalan Brandan, terhitung sejak hari itu hingga 2 Februari. Raju dianggap memberikan keterangan berbelit sehingga perlu ditahan. ”Raju takut kerangkeng (penjara). Banyak orang jahat di sana,” ujar anak itu dengan mata berkaca-kaca. Tak tega melihat penderitaan anaknya, Sugianto pun tiap malam harus rela mendampingi anaknya di rutan. ”Raju diperbolehkan menginap di ruangan kantor, tidak di sel,” ujarnya. Ketakutan yang teramat sangat dan rasa rindu dengan suasana rumah, teman-teman, dan sekolah membuat Raju stres. Hampir setiap saat Raju menangis minta pulang agar bisa sekolah. Selama 14 hari Raju benar-benar dikurung. Namun, Tiurmaida bersikukuh perkara Raju harus terus disidangkan karena pada saat berkas masuk ke pengadilan usia Raju telah mencapai delapan tahun satu

bulan. Persidangan demi persidangan semakin merusak mental Raju. Apalagi hakim seperti tak melihat sosok lugu Raju. Saedah menuturkan, pada hari persidangan, Raju harus menunggu panggilan sidang di ruang tahanan yang memang biasa tersedia di pengadilan. Di ruangan itu berkumpul banyak terdakwa lain yang menunggu untuk disidangkan. Tak ada satu pun anak-anak. Saat itu waktu menunjukkan pukul 14.00 dan Raju tampak letih karena belum makan sejak pagi. Saedah yang membawa bekal makanan dari rumah meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Syamsul Basri agar anaknya bisa keluar sebentar untuk disuapi makanan. Permintaan itu ternyata ditolak Syamsul dengan alasan izin mengeluarkan tahanan harus dari hakim yang menyidangkan perkara.

(Sumber : Khaeruddin, Rabu, 22 Februari 2006 www.kompas.com/kompas-cetak/0602/22/utama/2459558.htm )

Perkara Raju mungkin dapat mewakili potret pelanggaran hak anak yang terstruktur dan sistematis melalui institusi peradilan. Situasi ini tidak terlepas dari substansi hukum yang melandasi hakim dalam melakoni tugas dan kewenangangannya. Secara substansi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berperspektif anak sebagai korban. Spirit undangundang ini adalah pemidanaan karena anak telah diberi stigma lebih dahulu sebagai ”anak nakal” atau crime actor. Legal term ini berbeda dengan legal term KHA yakni ”children in conflict with law” atau anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perspektif KHA, anak diasumsikan belum mempunyai legal capacity untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang. Dengan demikian negara justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah sebaliknya anak dihadapkan dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.

V.       IMPLEMENTASI PERAN PEKERJA SOSIAL SEBAGAI ADVOKAT

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di atas membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mengadvokasi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang advokat harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA). Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya di masa mendatang.

Tidak jarang terjadi kekerasan seksual terhadap anak di penjara. Sodomi adalah kejadian kekerasan seksual yang tidak mustahil terjadi baik didalam tahanan polisi maupun di penjara. Hal itu menunjukan bahwa situasi kehidupan anak didalam penjara ataupun tahanan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi sosial sebelumnya. Dengan demikian memperkuat anggapan bahwa, kehidupan dalam tahanan dan penjara tidak menjamin anak menjadi lebih baik. Fakta lain dalam hubungan sosial dalam tahanan dan penjara adalah pemerasan antar tahanan atau pemerasan yang dilakukan oleh petugas terhadap tahanan anak. Sebagai contoh, dapat dikemukakan berdasarkan fakta bahwa keluarga atau pekerja sosial yang mengunjungi anak didalam tahanan atau penjara menyebabkan anak merasa tidak tentram dan tidak tenang jiwanya, merasa takut jika setelah kunjungan itu anak tidak memiliki uang untuk setoran kepada ”RT SEL” atau korves. Situasi itu mempersulit anak yang ditahan dan dipenjara dan pekerja sosial yang melakukan pendampingan tersebut. Pada satu sisi anak membutuhkan sahabat yang dapat mengerti dan memahami situasi yang sedang dihadapinya, anak membutuhkan kawan atau pihak lain atau orang dewasa yang dapat mengurangi beban batinnya.

Sebagai advocate, Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonfllik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

a.  Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.

b.  Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan leason learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.

  1. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

d.  Merubah kebijakan yang selalu membuat program-program untuk anak yang berpihak pada anak.

SKENARIO PROSES ADVOKASI

Memilih isu strategis

Dari kasus di atas dapat di buat sekenario advokasi melalui proses yang terencana dan akurat artinya jika gagal merencanakan maka kegagalan yang sesungguhnya akan terjadi tersebut. Proses advokasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

Membangun opini dan fakta
UMPAN BALIK

Gambar 1: Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (Roem, 2001).

  1. 1. Memilih isu strategis

Dari dua kasus di atas selanjutnya kita harus memilih isu strategis yaitu merubah kebijakan untuk tidak memenjarakan anak karena telah melanggar hak anak. Selain faktor aktualitas (memang sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat) pada dasarnya suatu isu dapat dikatakan sebagai isu yang strategis apabila : (a) memang penting dan mendesak, dalam artian permasaalahan ini memang semakin luas di masyarakat agar isu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif bagi perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. (b) memang penuh dengan kebutuhan aspiratif sebagian masyarakat awam khususnya lapisan mayoritas yang selama ini paling terabaikan kepentingannya; (c) memang akan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik yang mengarah pada perubahan sosial bukan hanya pada anak tersebut tetapi juga anak yang lain pada kasus yang sama. (d) sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar.

  1. 2. Membangun opini dan fakta

Kampanye pembentukan pendapat umum penting dalam kegiatan advokasi, bahkan mungkin merupakan bentuk kegiatan yang paling lazim dilakukan oleh banyak organisasi/ jaringan advokasi. Dalam membentuk opini ini bisa dilakukan dengan seminar, diskusi maupun lewat media masa.

  1. 3. Memahami sistem

Advokasi dilandaskan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap maju dan semakin membaik dalam berbagai kebijakan.

  1. 4. Membangun koalisi

Tak ada seorang atau organisasi (seberapapun besar dan kuatnya) yang akan mampu sendirian melaksanakan kegiatan advokasi. Dalam hal inilah penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumberdaya (keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang bersedia kemudian terlibat aktif langsung menduung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalan keseluruhan rangkaian kegiatan advokasi secara terpadu.

  1. 5. Merancang sasaran dan strategi

Hal pertama yang harus diingat dalam perumusan sasaran suatu kegiatan atau program advokasi adalah hakekat dan tujuan utama advokasi itu sendiri. Sebagai upaya untuk merubah kebijakan publik, sehingga rumusan sasaran (objectives, targets, outcomes) nya juga harus tetap mengacu pada tujuan tersebut. Ini penting diingat kembali terlebih dahulu untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah diluar batas advokasi itu sendiri.

  1. 6. Mempengaruhi pembuat kebijakan

Dalam kenyataan, lobbi memang merupakan cara efektif, jika bukan justru yang paling efektif untuk mempengaruhi para pembuat dan pelaksana resmi kebijakan melalui proses-proses tidak resmi (informal) dan sentuhan pribadi (personal), berlangsung diluar ruangan pertemuan yang dilakukan resmi yang diagendakan menurut aturan tata cara yang resmi pula.

  1. 7. Memantau dan menilai gerakan

Suatu rancangan strategi advokasi yang disiapkan secermat apapun, bisa berubah ditengah jalan karena perubahan-perubahan keadaan dan situasi memang menghendaki. Karena itu pemantauan terus-menerus terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting, terutama untuk mengantisipasi berbagai kepentingan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak advokasi bisa menjadi tidak evektif atau bahkan kontraproduktif.

VI.    KESIMPULAN

Dari tulisan diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran pekerja sosial sebagai seorang advokat dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

  1. 1.     Pekerja Sosial harus memandang anak adalah sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu advokasi dari seorang Pekerja Sosial.
  2. 2.     Dalam melakukan advokasi terhadap anak, Pekerja Sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi sehingga anak akan secara obyektif mengemukakan permasalahan yang sebenarnya terjadi tanpa adanya paksaan.
  3. 3.     Pekerja Sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu membangun koalisi dengan fihak lain yang mempunyai interest dalam sebuah kasus yang ditangani sesuai dengan profesi masing-masing melalui advokasi sosial yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interes for the child).

–o0o—

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Alit Kurniasari dkk . (2007). Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos RI

Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, Jakarta.

Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal  di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.

Robert L Schneider, diterjemahkan oleh tim STKS, Advokasi Pekerjaan Sosial, STKS-Biro Humas Depsos RI, Pustaka Societa, Jakarta, 2008

Roem Topatimasang, at all, Merubah Kebijakan Publik, INSIST, 2001.

Rusmana, Aep, Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Pusdiklat kesos, Agustus 2008.

Suharto, Edi, Filosofi dan Peran Advokasi, 2006.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Soetodjo Wagiati. Dr. SH,MS. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bansung. 2006.

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

Waspada on line, Konsep Pembinaan bagi Anak di LP, 26 september 2005

www. Pikiran-rakyat. com. Raju Potret Buram Peradilan Anak. 5 Maret 2006

……………. restorative Justice, 26 september 2005

www. Kompas.com. Anak-anak juga butuh bantuan Hukum, 7 Agusuts 2001

.

……………Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus,  11 Maret 2006

www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/23/1001.htm)

www.kompas.com/kompas-cetak/0602/22/utama/2459558.htm

Konvensi dan Undang-undang :

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia dan sedang menempuh pendidikan S3 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial  pada Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai peneliti pertama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.


Responses

  1. “Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu advokasi dari seorang Pekerja Sosial”

    Stuju banget bro… moga dengan ini ada perubahan advokasi

  2. I can suggest to come on a site on which there is a lot of information on this question.

    • Tanks a lot your attention,
      eRKa addres :
      Jl. Cipinang Pulo Maja No. 16 Rt 03 Rw 10, Kel Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: