Oleh: rumahkita2010 | 8 Maret 2010

PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFIKING)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG DIPERDAGANGKAN

Studi Kasus di Rumah Perlindungan Sementara Anak(RPSA)

Hari Harjanto Setiawan

ABSTRAK

Perdagangan anak merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan baik pemerintah maupun masyarakat. Anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, banyak dari mereka yang berada pada kondisi yang mirip dengan perbudakan dimana mereka tidak ada pilihan sama sekali dalam kehidupan atau nasib mereka. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak merupakan variasi yang luas, seperti kemiskinan, ketiadaan akte kelahiran, mudahnya pembuatan KTP palsu untuk mengirim ke luar negeri secara ilegal, untuk dipekerjakan sebagai pelacur, kekerasan dalam rumah tangga, konflik sosial dan peperangan, bencana alam dan kurangnya informasi. Indonesia telah mengadopsi protokolkonvensi hak anak mengenai perdagangan anak dalam bentuk undang-undang anti traficking. Kebijakan tersebut harus diimplebentasikan dalam bentuk kegiatan atau program. Berikut akan mengupas implementasi kebijakan mengenai penanganan anak yang di perdagangkan yang mengambil studi kasus di Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA).

Kata kunci :  Anak,  Perdagangan Anak, RPSA

PENDAHULUAN

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakininya sebagai bagian dari dirinya. Kondisi anak-anak tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa. Salah satu penyalahgunaan terhadap anak adalah dengan memperdagangkan mereka.

Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi. “Anak-anak yang terjebak dalam lembah prostitusi itu tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia. Ini tidak mengherankan, karena di dunia ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan anak, yang setiap waktu bisa mengancam keselamatan anak-anak,”

Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, banyak dari mereka yang berada pada kondisi yang mirip dengan perbudakan dimana anak tersebut tidak diberikan kebebasan oleh pemiliknya. Pengetahuan tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas. Namun demikian ada indikasi kuat bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya menyangkut perdagangan didalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar negara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Anak yang diperdagangkan kehilangan haknya dan satu-satunya adalah menuruti apa kemauan pembelinya.

Indonesia telah mengambil kebijakan untuk meniadakan perdagangan anak, namun implementasi kebijakan tersebut masih dirasa kurang. Salah satu implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut adalah Departemen Sosisl RI mendirikan Rumah Perlindungan Anak Sementara (RPSA) yang salah satu sasarannya berfokus pada korban anak yang diperdagangkan.

PERMASALAHAN

Statistik untuk anak yang diperdagangkan secara konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke Ilegalan-nya dan karena itu sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran dari masalah ini antara lain :

  • Buruh Migran :LSM Migrant Care memperkirakan bahwa hampir 1,2 juta orang Indonesia (mayoritas perempuan ) berimigrasi untuk kerja keluar negeri tiap tahunnya. Tiap waktu, sekitar 4 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri mengirim US$ 2,8 juta ke Indoensia tiap tahun, setara dengan Rp. 25,2 Triliun. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka telah menjadi korban Trafiking, Namun, 2/3 buruh migran ini bekerja secara ilegal diluar negeri – banyak dari mereka ditipu mengenai konsekuensi hukum untuk bekerja dengan cara ini, membuat mereka rentan terhadap kondisi kerja yang sewenang-wenang dan ancaman penangkapan serta deportasi. Kenyataan bahwa kerja keras mereka menghasilkan pemasukan bagi ekonomi Indonesia yang begitu besar menjadikan buruh migran International sebagai target utama pelaku trafiking.
  • Pembantu Rumah tangga :Pada tahun 2001, Organisasi Perburuhan International PBB (ILO) memperkirakan terdapat lebih dari 1,4 juta pekerja rumah tangga (pembantu) di Indonesia, tidak diketahui berapa banyak dari mereka telah ditarik` dari desa mereka ke kota Besar untuk dijerumuskan dalam kondisi kerja yang eksplotatif. Namun, hasil penelitian mengindikasikan bahwa lebih dari 23% pekerja rumah tangga ini adalah anak dibawah umur yang telah ditarik  dari dalam pekerjaan yang hanya boleh dilakukan orang dewasa.
  • Pekerja Seks komersial : Pada tahun 1998, ILO memperkirakan terdapat 240.000 pekerja seks di Indoenasia yang tidak diketahui berapa banyak dari mereka telah ditipu dan dijerumuskan kedalam prostitusi oleh pelaku trafiking. Namun, diperkirakan setidaknya 30 % dari mereka adalah anak-anak di bawah 18 tahun yang semuanya harus dianggap korban perdagangan. Pelaku perdagangan juga telah menjerumuskan banyak perempuan dewasa kedalam prostitusi.

Meskipun tidak semua pekerja-pekerja tersebut pernah diperdagangkan, tetapi itu adalah bidang-bidang dimana trafiking dikenal sebagai fenomena yang tersebar luas dengan kemungkinan jumlah korban yang sangat besar.

PBB telah mengeluarkan peraturan yang di ratifikasi dalam bentuk undang-undang oleh negara Indonesia untuk mencegah, menekan dan menghukum bentuk-bentuk perdagangan manusia terutama anak-anak, maka untuk menentang kejahatan antar negara yang terorganisasi perlu adanya program yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Persetujuan dari orang yang direkrut menjadi tidak relevan apabila terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemalsuan atau penipuan, ini digunakan untuk keperluan eksploitasi pekejaan dan eksploitasi seksual.

Di Jakarta kita bisa banyak melihat gadis belia yang usianya dibawah 18 tahun yang di lacurkan, tidak hanya dirumah bordil tetapi juga di panti-panti pijat, bar, diskotik  dan di warung remang-remang. Di  Jakarta juga ada kebutuhan yang besar terhadap pembantu rumah tangga, yang direkrut dari berbagai daerah di seluruh indonesia.

Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian Studi kasus ini dapat di jabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

  1. Bagaimana karakteristik anak yang diperdagangkan?
  2. Apa kebijakan yang terkait dengan anak yang diperdagangkan ?
  3. Apa saja program-program Rumah Perlindungan Anak Sementara?

TUJUAN PENELITIAN

  1. Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap implementasi kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah DEPSOS dalam menangani masalah perdagangan anak.

  1. Tujuan Khusus
  1. Mendeskripsikan karakteristik anak yang di perdagangkan.
  2. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah yang telah di rumuskan dalam sebuah keputusan atau undang-undang.
  3. Mendiskripsikan implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk langkah nyata .

MANFAAT PENELITIAN

  1. Akademis
    1. Memberi sumbangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak yang diperdagangkan.
    2. Memberi gambaran mengenai anak yang diperdagangkan untuk menjadi bahan perhatian bagi pemerhati masalah kesejahteraan sosial khususnya tentang permasalahan anak.
  2. Praktis
    1. Memberikan sumbangan untuk perbaikan dan pengembangan program kesejahteraan anak, khususnya anak yang diperdagangkan.
    2. Memberikan gambaran implementasi kebijakan dalam bentuk pelayanan terhadap anak yang diperdagangkan melalui Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah study kasus (case study) mengenai implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak yang diperdagangkan. Study kasus ini dilakukan di Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) sebagai wujud implementasi kebijakan mengenai pelayanan pemerintah terhadap anak yang diperdagangkan. Informan dalam penelitian ini  adalah anak yang menjadi kelayan RPSA dan pengurus RPSA dalam menangani anak yang diperdagangkan.

Data Penelitian ini diperoleh pada tahun 2006 dan ditulis kembali pada tahun 2008 sebagai sebuah studi kasus. Dalam hal ini peneliti mewawancarai informan yang disajikan melalui kutipan verbatim dalam studi kasus yang dilakukan pada Rumah Perlindungan Sementara Anak di Bambu Apus  No.26 Jakarta Timur yang kesehariannya menangani anak yang diperdagangkan.

DEFINISI KONSEP

Anak dan Hak Anak

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi KHA (CRC). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

Anak Yang Di Perdagangkan

Perdagangan anak adalah suatu permasalahan yang berdampak pada negara diseluruh dunia. Pada umumnya alur perdagangan adalah dari megara-negara yang kurang berkembang menuju negara-negara industri, termasuk amerika serikat atau menuju negara-negara tetangga yang secara marjinal mempunyai standard hidup yang lebih baik. Perdagangan anak merupakan tindak kejahatan yang bergerak dibawah tanah maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai batasan permasalahan dan perkiraan-perkiraan yang tepat.

Definisi pemerintah Amerika Serikat mengenai perdagangan manusia khususnya anak meliputi : “Semua tindakan yang terlibat dalam memindahkan, menahan atau menjual manusia didalam suatu bangsa atau perbatasan internasional melalui pemasaan, penculikan, atau dengan penipuan dengan tujuan menempatkan orang-orang dalam situasi kerja paksa atau pelayanan seperti prostitusi yang terpaksa, pembantu rumah tangga, alat pembayar hutang, atau praktek-praktek perbudakan sejenis. “

Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak :

  • Kerja paksa seks dan ekploitasi Seks – baik diluar maupun di dalam negeri.

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.  Kasus lain menyebutkan, beberapa  perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi kerja dan mereka dikekang dibawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

  • Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Baik diluar maupun didalam negeri, anak yang diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan utang, penyiksaan fisik ataupun psikoligis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastiklan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

  • Bentuk lain dari kerja migran .

Baik diluar maupun dalam negeri, meskipun banyak orang Indonensia yang bermigrasi sebagai PRT , yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dipabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditarik kedalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ketempat kerja seperti melalui jeratan utang, paksaan atau kekerasan.

Perdagangan anak terjadi di seluruh Indonesia dengan beberapa ditenggarai sebagai daerah pengirim/asal, penerima dan transit, secara umum daerah-daerah itu terkait dengan daerah-daerah pengirim/asal, penerima dan transit untuk buruh migran, karena biasanya trafiking akan memangsa orang-orang yang mencari kerja jauh dari rumah/tempat asal mereka.

  • Daerah pengirim/asal : daerah pengirim/asal adalah daerah asal korban, Daerah pengirim cenderung merupakan daerah yang minim dan biasanya pedesaan dan relatif miskin. Daerah-daerah pengirim ini biasanya berlokasi di Jawa, miskipun Lombok, Sulawesi Utara dan Lampung juga dikenal sebagai daerah pengirim.
  • Daerah penerima : daerah penerima adalah daerah-daerah kemana para korban dikirim. Tujuan tertentu mempunyai ciri trafiking tertentu. Misalnya ;

q  Kerja seks secara paksa : Batam, Jakarta, Bali, Surabaya, Papua dan daerah lainnya dimana industri seks dan pariwisata ditemukan di Indoensia, Jepang, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan dikenal sebagai daerah tujuan Internasional.

q  Pembantu Rumah Tangga (PRT) : semua daerah kota besar baik di Indoensia maupun Hongkong, Malaysia, Tumur Tengah, Singapura ataupun Taiwan.

q  Pengantin Pesanan : Taiwan

q  Penari Budaya : Jepang

q  Indonesia sebagai negara penerima : Ada beberapa bukti bahwa para perempuan juga ditrafik ke Indonesia dari Asia dan Eropa untuk bekerja di industri seks.

  • Daerah Transit: Daerah transit adalah daerah-daerah yang dilewati oleh para korban sebelum sampai ketempat tujuan, kebanyakan daerah transit adalah daerah-daerah yang memiliki pelabuhan, bandara, terminal transportasi darat yang besar dan daerah-daerah perbatasan International, ini termasuk Jakarta, Batam, Surabaya,  Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Lampung.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan pusat dari seluruh upara untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak. Anak-anak yang menjadi korban harus diidentifikasi sebagaimana mestinya. Kepentingan anak tentunya menjadi pertimbangan utama dalam memberikan bantuan dan perlindungan secara tepat. Semua pihak terutama negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk bertindak segera guna mencegah perdagangan anak, menuntut para oknum pelaku perdaganyan anak, serta membantu dan melindungi korban. Langkah-langkah anti perdagangan anak haruslah digalakkan dengan mengatasi akar permasalahan, membasmi keterlibatan atau keterkaitan sektor publik, memberikan bantuan hukum, menjamin korban memperoleh perawatan fisik dan psikologis yang memadahi dan mengembalikan ke daerah/negara asal. Dalam mengatasi permasalahan ini Departemen Sosial mengembangkan pelayanan melalui Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA).

Karakteristik Anak Yang Di Perdagangkan

Menurut  informan yang kesehariannya adalah pengurus RPSA  ada terdapat 112 kasus yang ditangani oleh Rumah Rerlindungan Sementara Anak (th 2006). Beberapa kasus yang menyangkut anak yang diperdagangkan antara lain ;

Kasus A,

Tsunami menyebabkan terpisahnya anak dengan orang tuanya (sparate children). Pada waktu terjadi Tsunami di aceh dan sekitarnya, termasuk daerah Nias ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut yaitu dengan membawa anak-anak tersebut ke Jakarta. Kasus anak nias ketika terjadi korban tsunami yang di bawa ke Jakarta tanpa dokumen yang jelas dan ketika dimintai penjelasan argumennya ada unsur kebohongan. Anak tersebut akan diperjual belikan kepada orang lain yang dengan memobilisasi dan ada motif ekonomi.

Kasus B

B adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Ayahnya meninggalkan ia dan ibunya ketika ia masih kecil. Karena tidak tahan menjanda ibunya menikah lagi dengan seorang laki-kali yang lebih muda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ibunya sering disakiti oleh suaminya. B memutuskan bekerja setelah tamat SMA untuk membantu ekonomi keluarga. Setelah tamat SMA, melalui calo ia dijanjikan bekerja disebuah pabrik elektronik di Malaysia dengan gaji RM.600/bulan. Agency memalsu identitas dan menjualnya ke perusahaan pengalengan dengan gaji RM 350 dan potongan  RM 150 selama 6 bulan. Ia diharuskan lembur 5 jam perhari untuk mencapai target produksi. Semua dokumen dirampas oleh perusahaan. Karena tidak kuat bekerja, pada bulan ke tujuh ia lari dari perusahaan tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki dan memperlakukan tidak wajar.

Dari kedua kasus diatas terdapat banyak alasan mengapa jumlah perdagangan anak semakin meningkat. Secara umum bisnis kejahatan didasari oleh kemiskinan, penderitaan, bencana alam, krisis dan terabaikan. Globalisasi ekonomi dunia telah meningkatnya jumlah perpindahan orang-orang hingga melintasi perbatasan negara baik secara legal maupun ilegal khususnya negara miskin menuju negara makmur. Kejahatan yang terorganisir secara internasional mengambil keuntungan dengan adanya lalu lintas orang-orang, uang barang sehingga mereka dapat memperluas jaringan internasional.

Faktor penawaran dan permintaan merupakan penyebab terjadinya perdagangan terhadap anak. Kegiatan yang kontradiksi dengan martabat kemanusiaan ini berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, tetangga, teman, saudara, broker, pimpinan formal dan informalbaik di daerah maupun daerah tujuan. Keterlibatannya terorganisir dalam jaringan yang rapi baik lokal, nasional maupun internasional. Korban dijanjikan pekerjaan di kota besar atau luar negeri dengan gaji tinggi dan diiming-imingi pekerjaan, seperti model, penari, pelayan hotel, pelayan supermarket, dll.Berbagai cara ditempuh menjebak korbannya, bahkan dilakukan dengan mengikat orang tuanya dengan jeratan hutang atau menculik korbannya langsung untuk dibawa ke daerah tujuan.

Dampak terhadap anak korban perdagangan dari segi fisik anak masih berada pada mesa pertumbuhan dan belum sepenuhnya terbentuk. Menjadi korban perdagangan dalam kegiatan prostitusi jelas mempengaruhi perkembangan fisik karena pekerjaan yang dilakukan dapat merusak alat reproduksi dan tertular penyakit menular seksual. Sedangkan secara kejiwaan anak korban perdagangan dimungkinkan mengalami gangguan yang disebabkan oleh kekerasan fisik, isolasi sosial, kekerasan seksual dan rasa takut atau malu. Kondisi ini berdampak menimbulkan rasa takut, trauma dan depresi pada korban.  begitu juga gangguan psikososial, dimana korban akan mengalami ketakutan, agresif, penarikan diri dan berbagai kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti berbagai kesulitan untuk belajar, bergaul dan lain-lainnya adalah reaksi normal terhadap situasi sulit yang dihadapi. Semestinya anak-anak patut dilindungi psikososialnya, karena mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan, serta membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi kesulitannya.

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Undang-undang dan kebijakan berikut relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafiking,  UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang tertrafik diluar negeri .

Pasal 19 : pasal ini menyatakan bahwa Perwakikan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di Luar negeri.

Pasal 21: Pasal ini menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan serta memulangkan warga negara Indoensia yang terancam oleh bahaya yang nyata atas biaya negara.

Catatan ; Tidak ada sanksi yang dinyatakan undang-undang ini bagi aparat Deplu yang gagal menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Pembuat kebijakan idealnya harus memperjelas peran dan mengembangkan peran konsulat serta kedutaan untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi orang Indonesia korban trafiking diluar negeri. Ada juga bagi staf kedutaan untuk menerima pelatihan serta sumber-sumber yang perlu untuk memenuhi tanggungjawab ini. Definisi Trafiking Indonesia (dari RUU Anti Trafiking) Indonesia belum memeliki definisi  trafiking yang melindungi hokum, namun  hal ini telah dinyatakan sejak lama di dalam KUHP tahun 2002, Indonesia mendefinisikan trafiking dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tidak memilik kekuatan hokum dalam KUHP (hanya bertujuan untuk membantu orang membaca Rencana  Aksi Nasional ). DPR kini sedang membahas RUU Anti Trafiking yang akan mendinisikan trafiking dan cocok dengan KUHP. Definisi dalam lembar pegangan berasal dari RUU ini dan belum disahkan. Kemungkinan besar pembuat kebijakan akan memodifikasikan bahasannya sebelum mengesahkan RUU ini akhir tahun 2005 atau 2006 ini.

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Perdagangan Orang adalah : tindakan secara melawan hukum merekrut, mengirim dan menyerahterimakan orang untuk tujuan eksploitasi baik fisik, seksual maupun tenaga dan menimbulkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
  2. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan perdagangan orang yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kebijakan Indonesia Yang relevan dengan bantuan Korban (Sebagai jawaban bagi kejahatan perdagangan anak) di rumahnya di pondok bambu menyatakan bahwa isu terbesar untuk permasalahan anak adalah anak yang diperdagangkan dalam menangani korbannya ada 3 intervensi yang di kembangkan yaitu perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan.

Protection adalah para korban harus di lindungi dari ancaman trafiker maupun dilindungi dari stigma-stigma masyarakat terhadap kasus yang di alaminya. Recovey adalah pemulihan terhadap trauma yang ditimbulkan oleh kasus yang dialami, sedangkan Empowerment adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya agar dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain.

Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA)

  • Pengertian RPSA
  1. Selter milik pemerintah (Departemen Sosial)
  2. Lokasi di wilayah Jakarta timur  Telp +6221-70808820 /8441431
  3. Memiliki dua model pelayanan yaitu Perlindungan Sementara (Themporary Shelter) dan Rumah Perlindungan (Protection Home)
  • Proses Pelayanan
Family Reunification
Home Protection
  • Penerima Pelayanan RPSA
  1. Anak yang menjadi korban kekerasan dan perlakukan salah baik secara fisik,mental dan seksual.
  2. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwaraganya terancam karena terlibat menjadi saksi dalam kegiatan terlarang/pelanggaran hokum.
  3. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti perdagangan anak, mengalami eksploitasi fisik, ekonomi dan seksual.
  4. Anak-anak yang terpisah dari orang tua karena konflik bersenjata,korban kerusuhan, bencana, orang tua yang dipenjara, orang tua yang meninggal dunia secara tragis dll.

Penerima pelayanan RPSA sampai dengan tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Total Kelayan RSPA yang sudah ditangani pada Tahun 2006

NO Case Laki Perempuan
1. Perdagangan anak 24 37
2. Perdagangan dewasa dan orang tua bayi korban Perdagangan 9
3. Kekerasan anak (Child Abuse) 6
4. Anak Terpisah (Separated children) 5 2
5. Internaldisplace person (IDP) Aceh 7 8
6. Refugee 1
7. Dewasa/remaja (pengungsi dan orang tua anak) 6 7
JUMLAH 43 69
Jumlah total 112

Sumber : RPSA 2006

  • Fungsi pelayanan
  1. Pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan selah (emergency service).
  2. Perlindungan (Protection).
  3. Pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar (rehabilitiasoan).
  4. Pemulihan kondisi mental anakakibat tekanan dan trauma (revovery).
  5. Advokasi.
  6. Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, lembaga lainnya (reunifikasi).
  • Pelayanan di RPSA

–          Rumah Perlindungan

–          Pemeriksaan kesehatan

–          Pelayanan psikososial dan konseling

–          Perawatan/pengasuhan

–          Advokasi dan pembelaan hukum (merujuk kepada kepolisian, lembaga hukum)

–          Makanan, pakaian (kebutuhan primer).

–          Paket kebersihan diri (sabun mandi, pasta dan sikat gigi, shampo dll).

–          Akses sekolah formal dan informal.

–          Aktifitas keagamaan.

–          Olahraga, kesenian, keterampilan (salon, menjahit, komputer dll, sesuai minat dan bakat anak diantaranya bekerjasama dengan PSMP Handayani dan PSBR bambu Apus).

–          Rekreasi didalam maupun diluar RPSA.

–          Family Reunifikasi (pengembalian).

–          Home visit /kunjungan rumah.

RPSA ( Rumah Perlindungan Sosial Anak) berlokasi di Bambu Apus Jakarta Timur dibawah naungan Direktorat Bina Pelayanan Sosial anak, Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menganani permasahan Trafiking. Namun, dalam penanganannya RPSA tidak bisa bekerja sendiri tetapi bermitra dengan pihak lain. Pihak lain ini mempunyai potensi yang berbeda tetapi tujuannya sama yaitu keberfungsian sosial anak. Berikut adalah lembaga yang menjadi jaringan kerja dari RPSA :

Tabel 2

Jaringan Kerja Yang Dibangun oleh RPSA

Institusi

Bentuk kerja sama

Status
IOM –    Tracing

–    Reintegration to the family

–    Pelayanan kesehatan

–    Caopacity buileding

Commitment and realization in capacity Building
PKT Pelayanan kesehatan khususnya untuk case child abuse, rap Commitment
RPK Polda Metrojaya –    information anmd sent victim

–     Legalprotection

Commitment
LBH APIK –    Legalprotection Commitment
FOBMI (Indonesian Labor Migrant Forum0/SBMI –    Mengirim client ke RSPA

–    -tracing

–    Reintegration

Commitment dan relatation
Suku Dinas pendidikanKec. Cipayung Jakarta Timur –    Akses untuk pendidikan formal

tingklat SD-SMA

Commitment dan relatation
KomnasPAdan LPA –    Mengirim client ke RSPA Commitment dan relatation
Komnas perempuan Advokasi Commitment
KomnasHAM Advokasi Commitment dan relatation
PSMP Handayani Vocational trainingdan sekolah Commitment dan relatation
Gema Perempuan Sharing Commitment dan relatation
PSBR Vocational trainingdan sekolah Commitment dan relatation

Sumber : RPSA 2006

Para pelaku trafficking menjebak korban-korbanya dengan berbagai cara. Korban diiming-imingi tawaran kerja dengan gaji yang tinggi. Para korban trafficking sering mengalami tekanan mental dan fisik seperti dipukul, diperkosa, kelaparan, dipaksa menggunakan narkoba dan diasingkan. Dalam nenangani permasalahan tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah perdagangan anak antara lain : Pertama, Pemerintah harus mempunyai ketegasan dalam memberikan ijin untuk bekerja keluar negeri terutama apabila ada yang akan memalsukan dokumen. Kedua, Meningkatkan ekonomi calon korban sebagai salah satu cara mencegah adanya perdagangan dan kesadaran publik khususnya para calon korban mengenai bahaya trafficking serta perlindungan yang diberikan kepada para korban, selain itu juga agar pemerintah mau bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia. Ketiga, menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negeri untuk membantu mengintegrasi, me-reintegrasi dan pemulihan para korban. Menyediakan perlindungan bagi para korban bentuk-bentuk perdagangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Akibat dari permasalahan perdagangan anak adalah anak berada dalam situasi yang buruk yaitu dipekerjakan mirip dengan perbudakan, sebagai pembantu rumah tangga, dijadikan pengemis, untuk perdagangan obat terlarang, bahkan tidak sedikit yang dilacurkan. Perdagangan anak dilakukan dengan berbagai motif dan bahkan orang yang melakukan perdagangan anak sendiri terkadang tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah perdagangan anak. Berbagai alasan dipakai untuk membujuk korbannya dan kebanyakan bermotif ekonomi.

Kebijakan pemerintah sudah banyak ditetapkan, namun belum sebanyak yang dilakukan. RPSA dianggap sebagai sebuah implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan kebijakan ini dapat di jadikan pelajaran terhadap penanganan permasalahan perdagangan anak dimasa mendatang.

Rekomendasi

Intervensi yang dilakukan hendaknya bukan hanya pada korban saja Namun ada 3 tingkatan yang harus kita lakukan yaitu:

  1. Ditingkat komunitas hendaknya memperkuat ketrampilan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak, lewat pendidikan, pengorganisasian atau advokasi kasus secara individu maupun kolektif.
  2. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.
  3. Ditingkat  negara hendaknya lobi dan kampanye pada pembuat kebijakan (pemerintah) tentang perubahan hukum dan penegakannya.

–oo0oo–

DAFTAR PUSTAKA

Francis T Miko, Perdagangan Wanita dan Anak-anak, Jakarta, 2001

Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta , 1980.

Irwanto, Perdagangan Anak di Indonesia, Suatu diskripsi Awal, Jakarta 2001

Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, (Resolusi Dewan Umum A/Res/54/263)

Profil Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA), Bambu Apus Jakarta Timur, 2006

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

UNUCEF, Bagaimana Melakukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekerja Anak dan Anak yang Dilacurkan, RWG-CL, 2006

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

http://www.harianjogja.com

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak. Saat ini sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: