Oleh: rumahkita2010 | 5 April 2010

CHILD ABUSE

PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP ANAK YANG DIPERLAKUKAN SALAH DAN DITERLANTARKAN

Hari Harjanto Setiawan

Abstract. Much needs to be done by Social Worker to addres this high incidence of abuse and violence towards children whether it be occurring in everyday or emergency situations. This is an issue that needs attention in any situation where children might be vulnerable. However it is particularly in emergency situation that children become more vulnerable. A disaster whether it be naturally occuring or man made, can result in a breakdown of the social structure especially protection system. Family and community became weaker after a disaster strikes. In fact article 59 (special protection) of Child Protection Law no.23, provides for children in emergency situations where special protection is need.

Key words :  Child, Child Abuse, Child Protection

I.    PENDAHULUAN

Anak yang mengalami perlakuan salah merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani. Tanpa sadar permasalahan ini berada di sekitar kita, bahkan secara tidak sadar kita pernah melakukan perlakuan salah terhadap anak-anak kita atau anak yang kita dampingi. Perlakuan salah terjadi bisa oleh individu maupun oleh kolektif atau organisasi.

Perlakuan salah terjadi di hampir seluruh wilayah di belahan dunia. Menurut Save the Children UK, anak-anak diseluruh dunia rentan terhadap resiko, ini dikarenakan antara lain 13 juta anak kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka kena HIV/AIDS, 1 juta anak di seluruh dunia hidup dalam penahanan, 180 juta anak menghadapi bentuk-bentuk terburuk buruh anak, 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya, 2 juta anak diekploitasi melalui prostitusi dan pornografi, 2 juta anak diperkirakan telah meninggal sebagai akibat dari konflik bersenjata sejak 1990 dan terdapat 300.000 prajurit anak.

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2004 terdapat 547 kasus tindak kekerasan pada anak, tahun 2005 ada 866 kasus serupa, dan tahun 2006 terdapat 150.000 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sedangkan menurut data Departemen Sosial RI pada tahun 2006, jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan secara nasional mencapai 182.400 kasus.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Tulisan ini akan membahas mengenai jenis-jenis perlakuan salah yang terjadi pada anak. Secara subtantif, diharapkan memberi sumbangan pengetahuan tentang pendekatan penanganan anak yang mengalami abuse dan penelantaran.

II. PERMASALAHAN

Kurangnya perhatian pada prosedur perlindungan anak dari perlakuan salah dalam sebuah organisasi baik pemerintah dan LSM mungkin disebabkan karena berbagai hal.  Meskipun telah ada undang-undang Perlindungan Anak, pemahaman dan implementasi undang-undang ini pada tingkat lokal masih sangat lemah sehingga perlakuan salah terhadap anak seringkali lebih dipandang sebagai masalah yang berada di luar negeri dari pada masalah yang mungkin terdapat di Indonesia. Bahkan dalam organisasi yang sudah cukup mapan, seringkali praktek-praktek manajemen dan prosedur sumberdaya manusia masih terbatas sehubungan dengan perlindungan anak. Hanya terdapat sedikit kesepahaman bersama antara badan-badan yang ada mengenai perlindungan anak, standar praktek dan dampaknya terhadap organisasi. Organisasi lokal seringkali mengandalkan penggunaan sukarelawan dimana pengawasan atau pengetahuan mengenai latar belakang individu sangat terbatas. Dalam tulisan ini akan mengangkat beberapa permasalahan antara lain :

  1. Apa saja jenis-jenis perlakuan salah yang dapat di identifikasi dan pernah terjadi di lingkungan kita baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari ?
  2. Bagaimana praktek pekerja sosial dalam perlindungan anak setelah muncul kesadaran tentang jenis-jenis perlakuan salah dimaksud ?

III.   DEFINISI KONSEPTUAL

  1. 1. Anak

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional (convention right children) adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini senada dengan batasan usia anak yang mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Batasan anak dimaksud adalah ”seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki perbedaan untuk menjelaskan berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan, air dan sanitasi. Oleh karena itu kajian dalam tulisan ini meliputi seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

  1. 2. Perlakuan Salah (Abuse)

Perlakuan salah yang terjadi pada anak mempunyai banyak persepsi. Menurut World Health Organisation (WHO), perlakuan salah terhadap anak atau penganiayaan yaitu segala bentuk perlakuan buruk baik secara fisik dan/atau emosional, perlakuan salah seksual, penelantaran atau perlakuan lalai atau eksploitasi komersiil atau eksploitasi bentuk lainnya, yang mengakibatkan kerusakan aktual atau potensial terhadap kesehatan anak, kemampuan bertahan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks sebuah hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Pada pasal 37 (a) UU No.23 tahun 2002 bahwa anak mempunyai hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini pemerintah menjamin setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Menurut laporan III dan IV Republik Indonesia tentang pelaksanaan konvensi hak-hak anak bahwa, tindak kekerasan dapat terjadi diberbagai lingkungan antara lain :

  1. Lingkungan Sekolah

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga berupa kekerasan fisik, mental dan seksual serta penelantaran yang disengaja telah diakui pada dekade terakhir. Dari usia bayi sampai dibawah 18 tahun, anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan didalam rumah. Perlakuan bervariasi dan bisa mencakup orang tua kandung, anggota keluarga lain dan pengasuh. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak menyebabkan kecacatan secara permanen dan bahkan kematian anak.

  1. Lingkungan Sekolah

Kekerasan terhadap anak juga terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah maupun oleh sesame murid. Bentuk-bentuk kekerasan bersifat fisik seperti pemukulan dan penggunaan rotan dalam penegakan disiplin, pelecehan social dan bersifat psikologis seperti penghinaan, ancaman, penggertakan dan merendahkan martabat serta kekerasan berbasis jender.

  1. Lingkungan Peradilan dan Perawatan

Anak-anak yang berada dalam tahanan seringkali korban kekerasan oleh staf maupun sesama tahanan, seperti dipukul, dirotan dan dikerangkeng. Dalam upaya menerapkan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak, peraturan perundan-undangan mensyaratkan dipisahkannya fasilitas untuk anak-anak yang berhadapan dengan hokum dalam upaya mencehag kekerasan dan eksploitasi oleh nara pidana dewasa. Namun demikian dalam kenyataannya penahanan bersama nara pidana dewasa masih terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan.

  1. 3. Perlindungan Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak dalam KHA juga berarti, bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka untuk mengekspresikan dirinya sendiri.

Terkait dengan perlindungan anak, negara memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, kegiatan, pendapat yang dikeluarkan, atau kepercayaan orang tua anak, wali yang sah, atau anggota keluarga anak (pasal 2). Kemudian Pihak Negara harus memastikan agar anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang diperlukan bagi kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban orang tua anak, wali yang sah, atau individu lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak, dan untuk tujuan tersebut, Pihak Negara harus mengambil seluruh langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang semestinya untuk melindungi anak dari segala bentuk abuse fisik atau mental, luka atau penganiayaan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi termasuk abuse seksual, selagi anak berada dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau seseorang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan atas anak (pasal 3).

Perlindungan tersebut mencakup prosedur efektif untuk penetapan program-program sosial demi menyediakan dukungan yang dibutuhkan anak dan bagi mereka yang bertanggungjawab atas pengasuhan atas anak, serta untuk bentuk-bentuk pencegahan lain dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, perawatan dan tindak lanjut atas kasus penganiayaan terhadap anak yang dijabarkan disini dan apabila diperlukan untuk keterlibatan dalam hal hukum.

IV.    JENIS-JENIS PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN ANAK

Perlakuan salah dapat terjadi disekitar lingkungan kita, baik dikeluarga maupun disekolah. Jenis-jenis perlakuan salahberdasarkan pengelompokannya menjadi :

  1. 1. Perlakuan Salah Fisik
  • o Menghukum secara berlebihan terhadap anak yang melakukan kesalahan misalnya dirotan, push up, maupun bentuk fisik lainnya maupun dengan maksud mendidik.
  • o Melampiaskan kemarahan yang dilampiaskan kepada anak seperti menampar, meninju, memukul, mengguncang, menendang, menyebabkan luka bakar, mendorong, merenggut.
  • o Memukul anak dengan benda tertentu seperti dengan bahan rotan, sapu atau bahkan batu.
  • o Meninggalkan anak berada dalam postur yang tidak nyaman dan atau tidak bermartabat selama periode waktu yang lama atau dalam lingkungan yang buruk, hal ini terjadi pada anak yang dipekerjakan sehingga akan terganggu perkembangannya.
  • o Memaksa anak untuk bekerja dalam kondisi kerja yang memprihatinkan, atau dalam jenis pekerjaan yang tidak pantas untuk usia anak, selama periode waktu yang lama, misalnya anak yang dipekerjakan di jermal atau tambang.
  • o Kekerasan geng yang biasanya dengan maksud pengkaderan dan kenaikan tingkat pada sebuah organisasi.
  • o Upacara perpeloncoan yang merugikan yang dilakukan pada sebuah sekolah oleh murir senior kepada yuniornya.
  • o Mengancam akan menyakiti seseorang anak dengan maksud agar anak dapat menuruti perintah orang dewasa tersebut.
  1. 2. Perlakuan Salah Emosional
  • o Mengisolasi atau mengucilkan anak sehingga anak merasa tidak punya teman dan tidak ada pengakuan dalam kehidupan sosialnya biasanya terjadi pada anak yang mempunyai kelainan misalnya cacat tubuh.
  • o Memasang stigma pada anak apabila anak mempunyai kelemahan tertentu misalnya warna kulit atau postur tubuh yang terlalu besar atau kecil.
  • o Memperlakukan anak sebagai seorang korban seperti memperlakukan seorang tersangka (berulangkali menanyai dan menyelidiki) biasanya terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak jarang pula terjadi pada lingkungan keluarga atau sekolah.
  • o Gagal menyediakan lingkungan yang mendukung.
  • o Gagal memberikan anak rasa percaya diri (contoh mengkritik berat badan anak)
  • o Pemberi asuhan yang utama tidak merespon kebutuhan emosional anak misalnya tidak pernah menanyakan sesuatu tentang dirinya (acuh).
  • o Mengeksploitasi anak biasanya dengan motif ekonomi maupun sosial.
  • o Memperlakukan atau memandang anak dengan rasa hina, rasa tidak hormat, merendahkan.
  • o Pola yang mengecilkan, merendahkan, menyalahkan, melukai, mendiskriminasi atau mengolok-olok anak
  • o Menyebarkan desas-desus yang negatif dan mengungkapkan kekurangan kepada publik sehingga anak akan merasa rendah diri.
  • o Memasukkan seorang anak ke sebuah institusi tanpa menjelajahi pilihan lain sehingga anak merasa tidak nyaman bagi perkembangannya.
  • o Menggertak dan mencari hubungan seksual lewat dunia maya misalnya lewat telepon atau internet.
  1. 3. Perlakuan Salah Seksual

Keterlibatan seseorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak ia mengerti sepenuhnya, atau dimana ia tidak dapat memberi persetujuan berdasarkan pemahaman penuh, atau dimana ia belum siap dari segi perkembangannya, misalnya :

  1. Melalui kontak : Mencium atau memegang dengan cara seksual, Menyentuh dan memainkan daerah genital, memaksa anak untuk menyentuh daerah genital orang lain, memaksa anak untuk memberikan seks oral, hubungan seks melalui vagina atau anus dan kegiatan seksual lainnya, Menggigit daerah genital anak, Inces (hubungan seks sedarah), hubungan seks dengan hewan, eksploitasi seksual yaitu perlakuan salah seksual terhadap seorang anak yang didalamnya melibatkan transaksi komersial (uang atau semacamnya),Turisme seks anak, dimana pelaku perlakuan salah melakukan perjalanan ketempat lain diluar tempat tinggal mereka dan berhubungan seks dengan anak disana.
  2. Melalui Non-Kontak : Telepon atau komentar tidak senonoh melalui komputer atau telepopn atau pesan tertulis, seks dunia maya, secara online mencari dan mempersiapkan anak untuk kegiatan seksual, ekspos terhadap pornografi atau dimanfaatkan untuk membuat pornografi, pertanyaan atau komentar yang bersifat seksual, pemaksaan untuk melakukan masturbasi atau melihat orang lain bermasturbasi, Eksploitasi seksual dan turisme seks anak juga bisa bersifat perlakuan salah tanpa adanya kontak fisik.

Seseorang yang waspada terhadap strategi para perilaku perlakuan salah seksual dapat melakukan intervensi lebih awal untuk mencegah terjadinya perlakuan salah. Tahapan seorang pelaku perlakuan salah seksual beroperasi adalah sebagai berikut :

  1. Target : Seorang pelaku perlakuan salah tahu bagaimana mentargetkan anak yang lebih rentan (terpisah dari kelompoknya, terpinggirkan secara sosial, seringkali anak berada dalam pengasuhan lembaga kemanusiaan atau lembaga kesejahteraan sosial)
  2. Trust : Pelaku perlakuan salah akan membangun kepercayaan anak dengan berbagi cerita mengenai hobi mereka, menawarkan mereka hadiah, menjadi teman mereka – ini adalah awal proses persiapan.
  3. Secrets : Pelaku perlakuan salah akan mulai mengajak anak menyimpan rahasia dengan tujuan mengisolasi anak dari orang lain. Pelaku perlakuan salah memastikan bahwa anak tidak akan bercerita pada siapapun dengan menggunakan janji, ancaman atau paksaan.
  4. Escalate : Pelaku abuse kemudian akan meningkatkan sifat seksualitas dalam hubungannya dengan anak; merujuk kepada hal-hal berbau seksual dan berbagi materi seksual dengan anak sehingga anak menjadi ’kurang sensitif’.
  5. Execute : Kemudian pelaku akan melakukan abuse fisik.
  1. 4. Penelantaran

Penelantaran juga merugikan anak meskipun hal ini lebih berupa sesuatu yang pasif dan tidak berbuat apa-apa dibandingkan bentuk abuse sebelumnya yang lebih aktif. Penelantaran mencakup :

  • o Tidak adanya perhatian / tidak adanya asuhan
  • o Meninggalkan anak dirumah untuk waktu yang lama tanpa adanya pengawasan
  • o Mengirim anak untuk pergi tanpa memastikan bahwa mereka akan aman dan bahagia di tempat tujuan mereka
  • o Gagal menjamin nutrisi yang sesuai untuk anak sehingga akan terhambat perkembangannya secara fisik.
  • o Gagal memastikan bahwa anak masuk sekolah karena kesibukan dirinya maupun keterbatasannya secara ekonomi.
  • o Gagal menindaklanjuti atau melaporkan adanya memar-memar atau luka bakar yang berulang.
  • o Menuruti semua keinginan anak karena ini adalah pilihan yang mudah – meskipin mengetahui bahwa pilihan tersebut bukan yang terbaik bagi perkembangan anak
  • o Gagal untuk menyediakan waktu untuk mengawasi kegiatan anak secara layak dan dengan demikian berpotensi membuat anak terpapar pada berbagai resiko.
  • o Gagal menjamin tersedianya lingkungan yang aman (meninggalkan benda-benda yang berbahaya dalam jangkauan anak, misalnya obat-obatan, senjata api, pisau, pornografi, dll.
  1. 5. Sosial (kemiskinan)

Kemiskinan bukanlah semata-mata jenis abuse tetapi kemiskinan dicakup disini untuk membantu membedakan antara abuse dan penelantaran dengan keadaan sosial, yang mana seluruhnya dapat mengakibatkan kerusakan terhadap anak.

  • o Tunawisma/tidak memiliki kewarganegaraan
  • o Mengungsi karena perang/bencana alam
  • o Dipaksa untuk menjadi prajurit anak
  • o Ketidak pastian politik
  • o Kurangnya pilihan ekonomi
  • o Tidak adanya atau terbatasnya akses atas pelayanan sosial dasar
  • o Perampasan hak dasar melalui hukum (contohnya, ketika pelaku kejahatan yang berusia dibawah 18 tahun diadili di pengadilan seolah-olah mereka orang dewasa)
  • o Praktek-praktek seperti perkawinan dini, mutilasi genital terhadap bayi-bayi perempuan.
  • o Sikap yang mendukung ide bahwa anak adalah hak milik orang dewasa (orang tua dan suami) dan kepercayaan bahwa anak perempuan merupakan hak milik dan inferior dibanding anak laki-laki.
  • o Pandangan bawah anak adalah setengah manusia dewasa dengan setengah hak orang dewasa.
  • o Tingginya tingkat kekerasan di media masa
  • o Kampanye politik yang mendorong razia anak jalanan.

V.   PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti, kapan perlakuan salah terhadap anak terjadi. Tetapi pekerja sosial perlu memiliki komitmen untuk menciptakan lingkunyan yang seaman mungkin bagi anak, dan untuk menjamin agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

  1. 1. Tanggung Jawab Pengasuhan

Kita tidak mungkin mengetahui segala hal tentang setiap orang. Bahkan meskipun anda telah bekerja dengan seseorang dalam jangka waktu yang lama, anda tidak dapat mengetahui segalanya tentang mereka. Apabila seseorang adalah pelaku perlakuan salah terhadap anak, apakah menurut anda mereka akan membuka informasi tersebut kepada masyarakat umum? Tidak ada satupun cara untuk mengetahui secara pasti apakah, kapan dan bagaimana perlakuan salah terhadap anak terjadi. Tetapi bagi pekerja sosial kita harus memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan yang seaman mungkin bagi anak dan untuk menjamin agar seluruh hak dari setiap anak di bawah asuhan kita dipenuhi.

Bagian dari tanggung jawab pengasuhan (duty of care) kita adalah untuk melindungi anak dari segala kemungkinan bahaya dan situasi tak terduga. Menurut Child Wise Australia, 2005, Duty of care kita merupakan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan praktis untuk melindungi kesejahteraan anak yang ada di bawah tanggungjawab pekerja sosial. Duty of care di beberapa negara diatur oleh hukum. Tetapi terlepas dari ada tidaknya undang-undang yang mengaturnya, duty of care merupakan sebuah konsep yang didasarkan pada tanggungjawab moral dan etika pekerja sosial untuk menjaga keselamatan orang-orang dalam komunitas kita. Duty of care mengakui rasa tanggung jawab bersama yang ada ketika kelompok-kelompok orang saling memberikan perhatian.

  1. 2. Sistem: Kebijakan dan Prosedur

Sebuah organisasi baik Pemerintah maupun LSM dapat menyediakan perlindungan anak yang lebih baik kalau organisasi tersebut menerapkan sistem. Sistem perlindungan anak mencakup kebijakan dan prosedur yang transparan bagi seluruh staf. Kebijakan adalah ”Sebuah pernyataan niat yang menunjukan komitmen untuk menjaga anak dari bahaya dan memberikan kejelasan bagi semua orang mengenai apa yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan staf. Pernyataan tersebut membantu menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak dan staf, serta untuk menunjukan bahwa organisasi menganggap serius tugas dan tanggung jawab pengasuhannya.

Prosedur adalah kebijakan dalam bentuk tindakan. Prosedur menyediakan bimbingan langkah demi langkah mengenai apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang berbeda. Sebuah kebijakan merupakan ”pernyataan misi” sebuah organisasi. Prosedur tercakup dalam kode etik perilaku bagi anggota staf untuk membantu organisasi mencapai tujuan kebijakannya. Contohnya yaitu kebijakan yang berbunyi ”Kami menghargai pendapat setiap anak”. Prosedur yang mencerminkan kebijakan ini berbunyi ”Perkataan anak ketika ia melaporkan terjadinya abuse harus ditanggapi secara serius”. Sistem perlindungan anak akan melindungi anak dan juga organisasi serta stafnya. Adanya standar perlindungan anak yang baik akan membantu organisasi membangun akuntabilitas dan kredibilitasnya. Sistem yang diimplementasikan dengan baik juga akan membimbing organisasi dalam menghadapi tuduhan palsu atau situasi yang sulit dan tak terduga.

Perlindungan anak dalam organisasi berguna untuk dipandang dalam enam area, antara lain : Perekrutan, penerimaan karyawan dan sukarelawan, Pendidikan dan pelatihan, Kode etik perilaku yang profesional, Mekanisme pelaporan (untuk kekhawatiran/kasus) dan rujukan, Akses oleh pengunjung eksternal dan komunikasi, Kebijakan dan prosedur.

  1. Perekrutan, penerimaan karyawan dan sukarelawan.

Organisasi harus memastikan bahwa spesifikasi pekerjaan/penugasan sukarelawan/syarat-syarat referensi, dll dengan jelas menggambarkan tanggung jawab umum dan spesifik untuk perlindungan anak. Penyaringan dasar bagi seluruh pelamar pekerjaan termasuk lamaran tertulis, wawancara pribadi dan pemeriksaan referensi. Selama proses wawancara, pelamar harus ditanya mengenai pekerjaan sebelumnya dengan anak.

  1. Pendidikan dan pelatihan

Organisasi meyakini peningkatan kesadaran dan menyediakan pendidikan bagi staf, anggota dan sukarelawan mengenai definisi eksploitasi dan abuse serta penelantaran, termasuk indikator pedofilia (yang didefinisikan sebagai preferensi terhadap kegiatan seksual dengan seorang anak) dan abuse seksual dalam konteks lokal. Untuk tercapainya implementasi yang efektif, sebuah kebijakan perlu dipahami secara akurat oleh seluruh staf. Organisasi akan melakukan serangkaian briefing untuk anggota staf, anggota dewan, para mitra, sukarelawan, pekerja magang, konsultan dan siapapun yang mewakili organisasi. Organisasi akan membuat semua orang yang berhubungan dengannya sadar akan kebijakan perlindungan anak yang dimilikinya melalui pelatihan, pengenalan dan briefing.

  1. Kode etik perilaku yang profesional

Eksploitasi dan abuse oleh pekerja kemanusiaan merupakan tindakan melanggar peraturan berat dan karenanya dapat menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Seorang pelaku abuse terhadap anak biasanya akan diskors dari hubungan normal mereka dengan organsisasi sampai dengan adanya penyelidikan atas tuduhan tersebut. Organisasi akan memutuskan seluruh hubungan dengan mitra kerja yang terbukti melakukan abuse terhadap anak.

  1. Mekanisme pelaporan (untuk kekhawatiran/kasus) dan rujukan

Dimana seorang pekerja sosial memiliki kekhawatiran atau kecurigaan mengenai abuse atau eksploitasi oleh rekan kerjanya, baik didalam badan yang sama atau bukan, maka ia harus melaporkan kekhawatiran tersebut melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. Tuduhan terjadinya abuse terhadap anak merupakan masalah yang serius. Dalam mengikuti kebijakan ini dan prosedur lokal, adalah penting bagi seluruh pihak menjaga kerahasiaan. Berbagi informasi, yang dapat mengidentifikasi anak atau tersangka pelaku, harus murni dilakukan hanya dengan pihak yang perlu mengetahui (’need to know’ basis) sebelum abuse dapat benat-benar dibuktikan telah terjadi, kejadian tersebut harus selalu disebut sebagai ’tuduhan abuse’.

  1. Akses oleh pengunjung eksternal dan komunikasi

Sejarah, folder gambar dan foto-fotoseorang anak yang disponsori disimpan dalam tempat yang terkunci dan aman, yang hanya dapat diakses oleh sejumlah orang yang terbatas. Komunikasi mengenai anak harus menggunakan gambar-gambar anak yang sopan dan hormat, tidak menampilkan mereka sebagai korban. Anak harus berpakaian secara memadahi dan pose-pose yang dapat diinterpretasikan sebagai pose yang bersifat sugestif sekksual harus dihindari. Bahasa yang mengimplikasikan hubungan kekuasaan juga harus dihindari.

  1. Kebijakan dan prosedur.

Organisasi meyakini bahwa abuse terhadap anak merupakan abuse terhadap hak-hak mereka seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB. Organisasi memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak dirujuk dalam seluruh kontrak atau perjanjian kerjasama. Organisasi harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari eksploitasi, abuse dan penelantaran dari anggota staf, para mitra, sukarelawan, pegawai magang, konsultan dan perwakilannya yang lain. Didalam dan diluar program secara langsung maupun tidak langsung.

VI.    KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai persimalari tulisan diatas, maka kesimpulan mengenai perilaku perlakuan salah yang terjadi pada anak antara lain :

  1. 1.     Dalam konteks perlakuan salah, anak adalah merupakan korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar.
  2. 2.     Perilaku Perlakuan salah yang terjadi di dapat kita identifikasi baik secara kita sadari maupun tidak kita sadari. Kalau kita mengetahui jenis-jenis perlakuan salah, maka kita dapat mencegah dari awal.
  3. 3.     Perlindungan prilaku perlakuan salah dalam sebuah organisasi dapat kita cegah sedini mungkin apabila mengetahui sedini mungkun jenis-jenis perlakuan salah diatas sehingga lingkungan (organisasi) yang aman bagi anak dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta , 1980.

Onny S Prijono dan AMW Pranarka (penyunting), 1996, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta

Save the Children UK, ECPAT, UNICEF, Organisasi Yang Aman Untuk Anak, diterjemahkan oleh kantor Indonesia Th. 2007.

Siporin, Max   (1975) Introduction to Social Work Practice,: MacMillan Publishing Co. Inc, New York & Coll ier Macmillan Publishers, London.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Skidmore, Rex (1994) Introduction to Social Work, Sixth Edition, Prentice Hall International Editions.

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

UNUCEF, Bagaimana Melkukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekaerja Anak dan Anak yang Dilacurkan, RWG-CL, 2006, Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, A.Ks, M.Si, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini bekerja sebagai calon peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: