Oleh: rumahkita2010 | 22 Juni 2010

Pekerja Sosial Pendamping

PERAN DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SEORANG PENDAMPING TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Hari Harjanto Setiawan

ABSTRACT, Basically, Outreach to conduct by social worker to children in conflict with the law is full fill right children. So outreach must to conduct by people with ability social work with child. Outreach  of childdren in conflict  with the law from Children Jail (Lapas anak) to family or community are urgent to conduct from government and community, because this problem will “lost generation”. Outreach in Indonesian legal status No.23, 2002 about child protection. Outreach in article 1 in child protection is professional  social worker. The role of social worker is client identification and outreach, individual and family assessment and diagnosis, planning and resources identification, linking clients to resources, service implementation and coordination, monitoring service delivery, advocacy to obtain services and evaluation.

Key words : Outreach, Children Conflict with The Law, Social worker

PENDAHULUAN

Banyak alasan mengapa anak melakukan konflik dengan hukum. Kebanyakan kasus, anak yang terlibat dengan kasus tindak pidana disebabkan karena terlibat dengan permasalahan yang sepele. Mereka melakukan hal itu hanya untuk tetap hidup, tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum dapat membuat keputusan yang benar. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan yang dicabut kebebasan sipilnya ini, memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai untuk meningkatkan martabat dan harga dirinya, yang dapat memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar orang lain sesuai dengan usianya.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18.07%, salah didik sebesar 11, 3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. (Pendataan Depsos, 2003).

Menurut Rusmana (2008) Perlakuan salah orang tua berujung pada anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah anak berkonflik  dengan hukum sudah tentu akan berhadapan dengan lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Perlakuan salah pun terjadi di lembaga ini, seperti yang dilaporkan dalam restorasi (2007:3) sekitar 4000 hingga 5000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi dan penjara, 84% anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama penjahat dewasa. Sianturi (2006:36) mencatat hasil monitoring Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2003 – 2005 pada anak yang sedang menunggu vonis dan sudah mendapat fonis, menyatakan terdapat 105 anak yang berkonflik dengan hukum, 58% tidak didampingi pengacara dan 5% tidak diperoleh informasi yang pasti.

Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Dalam tulisan ini akan mengemukakan peranan pekerja sosial dalam pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

PERMASALAHAN

Pergaulan sehari-hari dalam satu sel yang sama dengan tahanan/nara pidana dewasa (yang umumnya melakukan tindak kriminal kelas atas seperti pembunuhan, penjualan obat-obatan terlarang, perkosaan dan lain-lain) secara psikologis dapat mengubah kepribadian dan pola pikir anak. Misalnya, anak-anak yang masuk penjara karena mencuri ayam, setelah bergaul selama berbulan-bulan dengan teman satu selnya dalam penjara yang terlibat kasus pengedaran obat-obatan terlarang, bukan tidak mungkin bila pada akhirnya anak inipun menjadi pengedar narkoba saat keluar dari penjara. Interaksi yang intens dengan narapidana dewasa inilah anak-anak memperoleh pelajaran informal untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Sehingga pada akhirnya anak ini bisa menjadi penjahat yang lebih mahir daripada sebelumnya.

Setelah anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermain dan lingkungan keluarganya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi demikian merupakan hal sulit bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan lebih sulit lagi ketika anak harus menghadapi situasi baru yang lebih menyeramkan dan menakutkan tanpa ada perlindungan atas ketenangan batinnya. Ia harus berada didalam kamar yang dibatasi oleh tembok-tembok tertutup rapat dan diberi pintu jeruji besi (berbeda dengan kamar aslinya dirumah yang mudah berhubungan dengan anggota keluarga lainnya secara bebas). Kondisi yang demikian adalah kondisi yang jauh dari terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak (KHA).

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

DEFINISI KONSEP

Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah manusia yang belum matang, seperti yang didefinisikan dalam hukum internasional bahwa mereka adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki batasan yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan bermain. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi KHA (Convention Right Children). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak yang tertuang dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut akan bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan definisi anak dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), dalam peraturan 2.2 adalah : Pertama, Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing. Ketiga, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 1 butir 2 UU No.3 tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah : 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut  peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Tetapi bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah usia 12-18 tahun.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dan telah melakukan tindak pidana, dan menurut pasal 5 UU pengadilan anak No.3 tahun 1997, maka anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut, anak masih dapat dibina maka diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh. Akan tetapi kalau tidak dapat dibina oleh mereka, maka langkah selanjutnya adalah merujuk anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu : 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pendampingan

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkan-nya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, UU Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.

Istilah pendamping dapat kita temukan juga dalam pasal 17 UU PKDRT disebutkan bahwa ”Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 23 menyebutkan peran pendamping adalah sebagai berikut :

  1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntututan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Mendengarkan secara empati segala penuntututan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pekerja Sosial

Karakteristik profesionalisme pekerja sosial adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan, yang dalam pendidikannya, harus dikembangakan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Profesi lain, pada umumnya hanya menekankan pada dua aspeknya saja yaitu pengetahuan dan keterampilan praktek. Pekerja Sosial sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya sebagai bukan profesi atau disiplin yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan social, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung.

Pekerja Sosial menamakan dirinya “normative discipline”. Pekerja Sosial lebih dari sekedar aktifitas teknis. Pekerja Sosial berada diluar lingkungan yang semakin dikuasai oleh birokrasi dan manager, di mana akuntabilitas terhadap manager lebih ditenkankan dari pada akuntabilitas terhadap public atau konsumen. Lingkungan praktek Pekerja Sosial tidak memungkinkan bagi diskresi, prakarsa, kreatifitas, serta  menemukan alternative sesuai dengan komitmennya terhadap nilai.

Penekanan pada pengetahuan, keterampilan dan nilai mempunyai implikasi terhadap hakikat pratek Pekerjaan Sosial. Bila pengetahuan dipandang sebagai sama pentingnya dengan keterampilan, maka pemahaman sama pentingnya dengan kompetensi. Pekerja Sosial memandang dirinya sebagai pemikiran dan pekerja, serta sebagai orang yang harus membuat pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelum bertindak.

Situasi ini bertentangan dengan lingkungan praktek dimana manager menentukan tujuan, sasaran dan arahan untuk mencapainya, dan menyingkirkan pertimbangan diskresioner dari Pekerja Sosial. Pekerja Sosial melakukan praktek dalam lingkungan pengaturan, panduan praktek, serta arahan adinistratif. Menghubungkan dan memperkuat pengetahuan, nilai dan keterampilan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pekerja Sosial dalam lingkungan politik, birokrasi dan managerial  dimana Pekerja Sosial perlu menyesuaikan diri.

Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang Pekerja Sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti hasus sesuai dengan ketiga dimensi diatas. Pengetahuan dalam arti seorang pekerja sosial harus mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Nilai dalam arti praktek pekerjaan sosial harus dilandasi dengan nilai-nilai yang tertentu yaitu kode etik praktek pekerjaan sosial. Ketrampilan seorang pekerja sosial banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya praktek yang di lakukan (jam terbang).

KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI PENDAMPING

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum diatas membutuhkan peranan pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial melalui kerjasama dengan pengacara menuntut aparat penegak hukum untuk menghindarkan penyiksaan terhadap anak. Pekerja Sosial harus melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA). Mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya dimasa mendatang.

Tidak jarang terjadi kekerasan seksual terhadap anak di penjara. Sodomi adalah kejadian kekerasan seksual yang tidak mustahil terjadi baik didalam tahanan polisi maupun di penjara. Hal itu menunjukan bahwa situasi kehidupan anak didalam penjara ataupun tahanan jauh lebih buruk dibandingkan dengan situasi sosial sebelumnya. Dengan demikian memperkuat anggapan bahwa, kehidupan dalam tahanan dan penjara tidak menjamin anak menjadi lebih baik. Fakta lain dalam hubungan sosial dalam tahanan dan penjara adalah pemerasan antar tahanan atau pemerasan yang dilakukan oleh APH terhadap tahanan anak. Sebagai contoh, dapat dikemukakan berdasarkan fakta bahwa keluarga atau pekerja sosial yang mengunjungi anak didalam tahanan atau penjara menyebabkan anak merasa tidak tentram dan tidak tenang jiwanya, merasa takut jika setelah kunjungan itu anak tidak memiliki uang untuk setoran kepada ”RT SEL” atau korves.

Situasi itu mempersulit anak yang ditahan dan dipenjara dan pekerja sosial yang melakukan pendampingan tersebut. Pada satu sisi anak membutuhkan sahabat yang dapat mengerti dan memahami situasi yang sedang dihadapinya, anak membutuhkan kawan atau pihak lain atau orang dewasa yang dapat mengurangi beban batinnya.

Kualitas Seorang Pendamping

Pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain :

  1. a. Kematangan Pribadi

Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadinya. Pengalaman baru sebagai hakekat perubahan pribadi secara akumulasi akan membentuk kematangan pribadi. Secara arif pendamping yang matang akan mensikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.

  1. b. Kreatifitas

Praktek pertolongan yang efektif biasanya mencakup pencarian alternatif-alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan menghadapi keterbatasan dalam menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalamannya baru dan rasa keingin tahuan yang tiada hentinya. Cara-cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya kesempatan pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu menjaga keterbukaannya, memelihara keberbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.

  1. c. Pengamatan Diri

Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap kondisi-kondisi internal di dalam dirinya: kesadaran untuk melepaskan dirinya sendiri. Kemampuan pengamatan diri ini mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain, menghormati diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Demikian pula dengan kepercayaan, penerimaan dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.

  1. d. Keinginan Untuk Menolong

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Pada dasarnya keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri kita sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain ini memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri sendiri sebagai akibat pertolongan.

  1. e. Keberanian

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang disadari sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian ini termasuk kesiapan menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat kesulitan-kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegagalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidak pastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.

  1. f. Kepekaan

Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di masyarakat dan segera mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendamping harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (stereo type).

Fungsi Dan Peranan Pendamping

Tingkat dan bentuk intervensi Pendamping berhubungan dengan kapasitas organisasional dari kelompok anak yang dikembangkan. Peranan pendamping dalam mengembangkan program penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dari berbagai segi. Kunci untuk mencapai efektifitas terletak pada kemampuan pendamping masyarakat untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara simultan. Fungsi utama yang mencerminkan kegiatan pokok dalam rangka mencapai tujuan pendampingan masyarakat adalah :

  1. a. Pengumpulan fakta: mengupayakan diperolehnya landasan kenyataan (fakta) yang memadahi untuk perencanaan dan kegiatan yang baik.
  2. b. Pengembangan Program: yaitu merintis, mengembangkan, menyempurnakan dan mengakhiri program-program dan pelayanan-pelayanan.
  3. c. Standar (pembakuan) : yaitu menentukan, memelihara dan meningkatkan standar serta meningkatkan keefektifan, efisiensi dan keharmonisan pelaksanaan kegiatan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi masyarakat, bagian-bagian dari masyarakat dan satuan-satuan penduduk lainnya.
  4. d. Kooperasi dan koordinasi: yaitu meningkatkan dan memperlancar saling hubungan dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi upaya-upaya antar perseorangan-perseorangan, kelompok-kelompok serta organisasi-organisasi.
  5. e. Pendidikan : yaitu melaksanakan pendidikan (pendidikan orang dewasa, pendidikan tentang kesejahteraan keluarga, pelatihan ketrampilan, pelatihan administrasi praktis dan sebagainya) untuk kepentingan pencapaian tujuan bimbingan sosial, dan untuk tujuan meningkatkan serta mengembangkan potensi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal kualitas (mutu) kesadaran pada diri sendiri, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan mengatur dan mengendalikan diri sendiri, kemampuan bekerjasama dan kepemimpinan.
  6. f. Hubungan masyarakat: yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari anak yang berkonflik dengan hukum secara keseluruhan tentang kebutuhan-kebutuhan, sumber-sumber, tujuan-tujuan yang akan dicapai, pelayanan-pelayanan, metode-metode yang digunakan dan standar (ukuran-ukuran) yang seharusnya.
  7. g. Peningkatan:  yaitu meningkatkan dan mengupayakan agar tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai atau usulan-usulan program pemecahan masalah disepakati secara resmi atau diinginkan/disenangi oleh anak yang berkonflik dengan hukum.
  8. h. Partisipasi: mengerahkan dan memelihara keikutsertaan secara aktif dari perseorangan-perseorangan atau kelompok-kelompok dalam berbagai kegiatan dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak.
  9. i. Pemberian dukungan: yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan dukungan keuangan secara memasahi dari organisasi-organisasi dan orang-orang yang terlibat terkait dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial.
  10. j. Organisasi massa : yaitu mengembangkan dan mengupayakan kelangsungan kerja organisasi massa agar bertindak secara efektif dalam kaitannya dengan usaha-usaha menumbuhkan kemandirian, usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kegiatan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan atau menyempurnakan saling hubungan antar organisasi atau kelompok.

Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan Pekerja Sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

  1. a. Sebagai fasilitator
  • Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
  • Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk peer group (kelompok sebaya).
  • Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.
  1. b. Sebagai Trainner/pelatih
  • Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
  • Membantu merencakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
  • Membantu peer educator dalam melatih teman-teman lainnya
  • Membantu dalam pengembangan peer educator dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.
  1. c. Sebagai advocat

Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonfllik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

  • Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
  • Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan leason learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
  • Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.
  1. d. Sebagai peneliti
  • Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
  • Terlibat dalam penelitian parsisipatory di mana peer educator belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
  • Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut.
  • Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak yang berkonflik dengan hukum.
  1. e. Sebagai perencana
  • Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan.
  • Membantu peer educator dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
  • Membantu menyusun kegiatan peer educator untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
  1. f. Sebagai Katalisator
  • Memprakarsai pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi.
  • Memonitor dan memelihara perkembangan individu dan kelompok untuk memfasilitasi transformasi struktural jangka panjang untuk kesejahteraan sosial.
  1. g. Sebagai Pemberi Informasi

Peran informatif merupakan seangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang kelembagaan, personel, kebijakan, program dan sumber pembangunan kesejahteraan sosial yang berekaitan dengan perubahan. Informasi yang disampaikan secara berkesinambungan dengan pesan dan media yang sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran diharapkan mampu :

  • Meredam berbagai bentuk keresahan yang diakibatkan oleh ketidak pastian sehubungan dengan aneka ragam persepsi.
  • Meningkatkan pengertian, perhatian, kepedulian komitmen dan partisipasi pemilik sumber untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
  1. h. Sebagai Partisipator

Peran partisipatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

  • Penyelenggaran pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas personel, antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya dan lain-lain.
  • Penentuan bentuk-bentuk pelayanan sosial yang perlu dilaksanakan secara terkoordinasi.
  • Peningkatan rujukan antar lembaga pelayanan yang dikelola, baik rujukan pelayanan maupun rujukan kelayan.
  1. i. Sebagai Mobilisator

Sebagai mobilisator, pendamping berusaha untuk menghimpun, pendayagunaan, mengembangkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber-sumber yang ada guna mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

  • Mendata dan menghimpun seluruh sumber yang ada.
  • Menseleksi dan menentukan sumber-sumber yang memungkinkan untuk didayagunakan.
  • Mendayagunakan sumber terpilih.
  • Mempertanggungjawabkan hasil pendayagunaan sumber terpilih.
  1. j. Peran Konsultatif

Peran konsultatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya serta memanfaatkan faktor-faktor pendukung atau peluang yang tersedia di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :

  • Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan konsultatif berkala dengan menghadirkan nara sumber/pakar terkait.
  • Penyediaan konsultan yang ditugaskan untuk membantu dalam kaitan dengan tugasnya.
  1. k. Sebagai Pemberdaya

Peran sebagai pemberdaya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motifasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :

  • Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas SDM antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya baik di di dalam maupun di luar negeri.
  • Penyelenggaraan kunjungan studi banding ke daerah lain sesuai kebutuhan.
  • Pendekatan persuasif untuk menggabungkan diri.
  • Penyelenggaraan kampanye sosial kepada anak yang berkonflik dengan hukum secara berkala dan berkesinambungan melalui berbagai media masa.
  1. l. Sebagai Negoisator

Pendamping perlu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan. Kegiatan yang diperlukan antara lain :

  • Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam jaringan kerja.
  • Mengadakan pendekatan dengan memberikan informasi tentang jaringan kerja yang perlu dibangun.
  • Mengupayakan persetujuan dan dukungan untuk kelancaran proses jaringan kerja.

m. Peran kemitraan

Peran kemitraan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan dengan berbagai pemilik sumber guna peningkatan kemampuan, motivasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa :

  • Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan secara terencana dan berkala dengan para pemilik sumber, dengan menghadirkan nara sumber/pakar terkait sebagai motivator.
  • Penyediaan lahan-lahan pelayanan sosial profesional terpadu, misalnya pusat pelatihan ketrampilan terpadu bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat dikunjungi oleh pemilik sumber setiap waktu.
  • Peningkatan kemampuan administrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber yang diperoleh.

KESIMPULAN

Dari tulisan diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran pekerja sosial sebagai seorang pendamping dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut :

  1. 1.     Pekerja Sosial harus memandang anak adalah sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang Pekerja Sosial.
  2. 2.     Dalam melakukan pendampingan terhadap anak, Pekerja Sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi dalam proses pendampingan.
  3. 3.     Pekerja Sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu melibatkan fihak lain yang mempunyai interest dalam sebuah jaringan referal system.

–o0o–

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Alit Kurniasari dkk . (2007). Studi Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Puslitbang Kessos, Depsos RI

Hadi Utomo, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Yayasan Bahtera-Unesco-Unicef, Jakarta.

Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal  di Panti Sosial, Dirjen Yanrehsos, Depsos RI, 2004.

Sutoyo, Johanes, (penyunting); Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta, 1993.

Soetodjo Wagiati. Dr. SH,MS. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bansung. 2006.

www. Pikiran-rakyat. com. Raju Potret Buram Peradilan Anak. 5 Maret 2006

……………. restorative Justice, 26 september 2005

www. Kompas.com. Anak-anak juga butuh bantuan Hukum, 7 Agusuts 2001

.

……………Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus,  11 Maret 2006

Waspada on line, Konsep Pembinaan bagi Anak di LP, 26 september 2005

Pengkajian Hak untuk Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 26 Desember 2005.

Rusmana, Aep, Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Pusdiklat kesos, Agustus 2008.

Theodore J. Stein; Social Work Practice in Child Welfare, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Yersey, 1981.

Konvensi dan Undang-undang :

Unicef, Convention On The Right Of The Child. (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BIODATA PENULIS :

Hari Harjanto Setiawan, Alumnus STKS Bandung, Telah menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia, Pernah aktif di salah satu NGO yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.


Responses

  1. yap, saya setuju, apa komentar anda tentang alternatif penanganan ABH bila mereka sebaiknya tidak perlu dijatuhi pidana selanjutnya di jebloskan ke LAPAS Anak sekalipun tapi direhabilitir pada semacam lembaga atau apapun dengan sebutan Rumah Pengembangan Kepribadian ( RPK )


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: